DETERMINATION OF STATUS AS A WITNESS OF COOPERATING ACTORS (JUSTICE COLLABORATOR) AND THE RIGHT TO CRIMINAL LENIENCY IN THE LAWS AND REGULATIONS IN INDONESIA

Authors

  • Esti Aryani Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta
  • Triwanto Triwanto Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

DOI:

https://doi.org/10.33061/wh.v27i1.4971

Keywords:

justice collaboratore, consideration, judge

Abstract

The objective of this research as to analize judge’s consideration in determining the justice collaborator. This research is a normative legal research using case study approach. This research will examine court reasoning or consideration in order to reach decision. The research prioritizes literature review by data compiling originating from library and other source.The research result finds that there is no similar understanding amongst law enforcers in applying legislation so that it needs a forum to create similar understanding amongst law enforcers in reading and applying regulation of justice collaborator, in order to get certainty for the suspect or the accused who is willing to become a justice collaborator that he/she will have leniency of criminal penalties. This will encourage the suspect or the defendant to cooperate in revealing the criminal act of corruption completely.

References

Abdulkadir Muhammad,2004, Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I, Bandung : PT. Citra

AdityaBakti.

Abdul Haris Semendawai, Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa

dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 Nomor 3 Tahun

( ISSN 2460-1543)(e-ISSN 2442-9325)

Arsil et.al (Tim Laporan Bedah Kasus), 2015 Laporan Bedah Kasus Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System, Direktorat Jenderal Listrik dan

Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik

Indonesia,MaPPI FHUI.

Hermawan Wasito, 1997, Pengantar Metodologi penelitian Buku Panduan Mahasiswa, PT Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta.

Muladi, 1995, Kapita Selekta sistem Peradilan Pidana, BP Universitas Diponegoro, Semarang

M. Yahya Harahap. 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang

Pengadilan, Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat,

(Jakarta:Raja Grafindo Persada).

Peter Mahmud Marzuki, 2006 , Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , Jaksa Agung

Republik Indonesia, Kapala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi

Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia

Nomor M. HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/ A/JA/12/2011, Nomer 1 Tahun 2011,

Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor,

Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak pidana (Whistleblower) Dan

Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana

Tertentu.

Undang-Undang No 31 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 13 tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Tempo.co.Jakarta, Rabu 18 April 2018.

Published

2021-02-28

How to Cite

Aryani, E., & Triwanto, T. (2021). DETERMINATION OF STATUS AS A WITNESS OF COOPERATING ACTORS (JUSTICE COLLABORATOR) AND THE RIGHT TO CRIMINAL LENIENCY IN THE LAWS AND REGULATIONS IN INDONESIA. Wacana Hukum, 27(1), 68–73. https://doi.org/10.33061/wh.v27i1.4971

Issue

Section

Journal's Articles