IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM ONLINE PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

(Studi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum)

Abstract

 Tesis ini berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63
Tahun 2022 Tentang Sistem Online Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Studi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum) dilatarbelakangi
karena perkembangan zaman yang meningkat dengan pesat diiring dengan
kemutakhiran teknologi yang tersedia, pemerintah juga tidak terlepas dalam
pemanfaatan teknologi tersebut. Terutama pada pemungutan pajak dan retribusi
khususnya pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Jenis Penelitian ini
yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive
sampling dalam menentukan informan. Data yang digunakan yaitu data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan
dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman dengan
tahapan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam
mendeskripsikan hasil analisis menggunakan pendekatan teori George C. Edward III
untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan.
Setelah dilakukan kajian mendalam dalam penelitian ini, bahwa Implementasi
kebijakan pemungutan retribusi parkir secara online di Kabupaten Ponorogo,
menghadapi berbagai kendala. Program ini tidak berlanjut karena kurang memadainya
infrastruktur dan penolakan dari juru parkir. Masalah utama yang muncul adalah
kurangnya sumber daya, seperti staf yang kompeten, informasi, dan fasilitas yang
belum memadai. Selain itu, termasuk kurangnya staf di kantor BPPKAD dan belum
tersusunnya Standar Operating Procedures (SOP) yang efektif, sehingga menghambat
pelaksanaan kebijakan.
Untuk mengatasi kendala yang ada, perlu adanya perbaikan sarana yang
digunakan, memberikan pelatihan intensif kepada juru parkir, serta memastikan
komunikasi yang jelas dan konsisten di antara pihak terkait. Selain itu, penambahan staf
yang kompeten, penguatan insentif, dan penyusunan Standar Operating Procedures
(SOP) yang komprehensif untuk mendorong efektivitas pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik dan efektif