IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO NOMOR : 188.45/634/405.22/2020 TENTANG PENETAPAN SISTEM ARUS SATU ARAH PADA RUAS-RUAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan terkait dengan bertambahnya volume lalu lintas di Jalan HOS Cokroaminoto yang merupakan salah satu kawasan pusat perekonomian di Kabupaten Ponorogo. Selain pusat perekonomian di sepanjang jalan ini menjadi pusat pendidikan yaitu ada 3 SMP dan 7 perkantoran di sepanjang jalan tersebut.

Atas dasar permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Penetapan Sistem Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022. Teori akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho, 2009 : 636).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan kebijakan yang dijalankan maka secara umum bahwa proses implementasi kebijakan Penetapan Sistem Arus Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo pada Jalan HOS Cokroaminoto berhasil mengoperasionalkan programprogram aksi yang telah dirancang. Salah satu sebabnya karena penerapan sistem arus satu arah ini merupakan kebijakan dengan tipologi distributive. Sesuai tipologi kebijakan ini maka kepentingan masyarakat sangat mendominasi dalam implementasi kebijakan tersebut. Terlebih bahwa ternyata manfaat yang diterima masyarakat lebih besar daripada kepentingan lain. Kemudian kenyataan tersebut membawa perubahan seperti peningkatan pencapaian kinerja jalan (mengurangi kemacetan lalu lintas). Hal ini bisa diasumsikan dengan semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap kelancaran berkendara dijalan. begitu juga halnya dengan penyediaan sumber daya melalui pengalokasian pembiayaan, rekruitmen tenaga dan penyediaan fasilitas untuk menunjang keselamatan di jalan dan kelancaran berlalu lintas. Meskipun demikian masih terdapat beberapa masyarakat yang belum bisa mematuhi kebijakan baru yang telah ditetapkan,. Penegakan hukum yang kurang tegas sehingga memerlukan perbaikan secara bertahap.

Kata kunci: volume lalu lintas, implementasi kebijakan, manfaat.