Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Pendidikan yang Inklusif Melalui Sistem Zonasi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta

Abstract

Collaborative Governance sangat penting dalam mengoptimalkan penerapan kebijakan
sistem zonasi di surakarta dimana dengan adanya kebijakan sistem zonasi tersebut dapat meratakan
kualitas pendidikan yang ada di Surakarta sehingga penyebaran pendidikan dapat merata dan dapat
berjalan dengan adil tanpa adanya perbedaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
langkah-langkah pemerintah Kota Surakarta dalam berkolaborasi dan bekerjasama menjalankan
kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang inklusif melalui sistem zonasi di
kota Surakarta. Berdasarkan judul yang disajikan diatas maka dapat dilihat bagaimana proses
Collaborative Governance dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif melalui sistem zonasi di
Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan Indikator Collaborative
Governance dari Ansell and Gash (2008:12) yaitu Kondisi Awal, Desain Kelembagaan,
Kepemimpinan, dan Proses kolaborasi. Selain itu, penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan
analisis data kualitatif dengan menggunakan model miles, Huberman, dan saldana yaitu dengan
cara (1) Pengumpulan Data, (2) Kondensasi Data, (3) Penyajian Data, dan (4) Penarikan
Kesimpulan dan mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan
Dokumentasi.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu dapat disimpulkan bahwa
Kolaborasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dengan pihak terkait dalam melaksanakan sistem
zonasi telah terlaksana dengan baik, hal ini ditandakan dengan keberhasilannya pelaksanaannya
sistem zonasi di kota Surakarta. Antar pelaku kolaborasi dalam menjalankan tugasnya sudah
bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Adapun rekomendasi dari peneliti antara lain
membangun Kerjasama dengan pihak swasta dan juga akademisi agar pencapaian tujuan
menggunakan metode Collaborative Governance dapat tercapai secara maksimal dan juga ideal.
Selain itu sebaiknya membuat visi-misi tertulis dengan para pihak yang berkolaborasi agar tujuan
bersama dapat lebh dipahami dan juga dicapai, serta agar meningkatkan koordinasi antar
pemimpin sehingga tujuan penerapan sistem zonasi dapat semakin baik.
Kata Kunci: Collaborative Governance, Pendidikan Inklusif, Sistem Zonasi