PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi Kasus Putusan No.98/Pid.B/LH/2023/PN.Kln)

Abstract

Banyak nya kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak berpedoman pada prosedur

yang dikeluarkan oleh pemerintahn yaitu melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi

surat keterangan sahnya hasil hutan. Salah satu kasus yang terjadi di RPH Cawas pada

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN.Kln. Jenis penelitian ini

adalah penelitian Yuridis Normatif, karena dilakukan dengan cara mendapatkan data primer

dari Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN.Klm dan dianalisis

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Lokasi penelitian berada di Resort

Pemangku Hutan Cawas. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan(library research)

menganalisa buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan wawancara kepada Kepala

Resort Pemangku Hutan Cawas. Metode analisis data dilakukan dengan kualitatif.

Penelitian Skripsi ini bertujuan mengkaji apa yang menjadi faktor penyebab pelaku

melakukan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan mengkaji

penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan

hutan. Hasil penelitian yaitu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencegahan

dan pemberantasan perusakan hutan adalah faktor ekonomi, faktor adanya kesempatan

pengangkutan kayu tanpa pengawasan, dan faktor kurangnya SDM menjadi lemahnya

pengawasan dari pihak Perhutani. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencegahan

dan pemberantasan perusakan hutan yaitu Hakim menjatuhakn pidana penjara masing-

masing 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan

pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan tersebut kurang tepat dalam menerapkan

penjatuhan pidana denda bagi Para Terdakwa karena Penjatuhan denda di bawah minimum

Undang-Undang bisa menimbulkan ketidakpastian mengenai efektivitas penegakan hukum

terhadap tindak pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil

hutan