PAUGERAN LAW REVIEW

Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Unit Suwatu Sragen

2024-06-15T20:12:21+07:00

Keberadaan program KUR BRI Suwatu Sragen sangat membantu bagi para
pelaku untuk memulai dan mengembangkan usahanya. seperti contoh nasabah Bapak
Wagimin memanfaatan program KUR untuk mengembangkan usahanya. Kesempatan
emas ini digunakan baik oleh para pelaku namun tidak semuanya lancar dalam hal
angsuran kredit sehingga berdampak pada muculnya masalah yaitu kredit bermasalah.
Pihak bank tidak berhenti cara untuk mensiasati agar kredit macet yang bermasalah dari
para nasabah tetap bisa jalan dan target perusahaan juga tercapai.
Metode penelitian menggunakan analisa kualitatif,. Tehnik pengumpulan
datanya melalui cara observasi,wawancara responden , baik perwakilan dari internal
Bank BRI maupun dari perwakilan nasabah bermasalah serta literasi. Jenis penelitian
berupa yuridis sosiologis yang bersifat desktiptif analisis sehingga hasil penelitiannya
akurat dan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Faktor Penyebab terjadinya kredit
bermasalah pada pinjaman KUR Di Bank BRI Unit Suwatu Sragen yaitu disebabkan
karena 2 hal, pertama disebabkan oleh nasabah (pihak eksternal) seperti perhitungan
usaha kurang matang dari nasabah, dan lemahnya kondisi ekonomi nasabah dampak
penghasilan usaha menurun. Faktor kedua dari internal bank yang seperti analisa
kelayakan yang belum kuat dipaksakan menjadi anasabah karena dikejar target
penjulan. Tata cara penyelesaian kredit bermasalah pada pinjaman KUR di Bank BRI
Unit Suwatu Sragen dilakukan dengan 5 yakni Perubahan tingkat suku bunga kredit,
pengurangan denda pinalty, pengurangan tunggakan pokok kredit perpanjangan jangka
Kata kunci : Kredit Bermasalah, Kur dan Penyelesaian Kredi

a TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT PADA PENJUAL DALAM PENGIRIMAN BARANG DI TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN REGULASI DI INDONESIA

2024-07-10T12:27:43+07:00

Online buying and selling transactions have become a popular choice in Indonesia. However, the relationship between the parties involved in these transactions often faces complex legal challenges. Apart from that, a lack of understanding means that the carrier is often the one who is blamed if the buyer complains about the goods they have purchased. This research aims to examine the carrier's or expedition company responsibility for the goods they send from a legal perspective in Indonesia. The research method used is descriptive analysis by describing certain objects and explaining related matters. Data was obtained directly and indirectly, directly by conducting interviews and observations, while indirectly through the study of relevant legal literature and analysis of related laws and regulations. The research results show that the responsibility of the carrier and seller is for the goods sold and sent to the buyer. Responsibility is based on the problem that arises due to which party and from that it can be determined which party is responsible. It is hoped that this research can help increase legal awareness for parties in online transactions.

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt)

2024-07-16T15:40:09+07:00

Penelitian ini bermaksud mengkaji pertimbangan hukum hakim serta akibat hukum yang dihasilkan dari penyelesaian kasus tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh anak di bawah umur.

Latar belakang pada penelitian ini adalah pembahasan mengenai tindak pidana penyalahgunaan penggunaan narkotika oleh anak-anak di bawah umur, hal ini sangat penting karena anak-anak merupakan komponen utama dan merupakan generasi penerus bangsa yang memegang peranan penting bagi masa depan negara. Di Indonesia sudah diatur mengenai dampak narkotika pada UU No.35 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat (1). Selanjutnya, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berumur 12 tahun, akan tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak sebagai penyalahguna narkotika yang dimaksud di dalam penelitian ini mengacu pada individu yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai pada usia 18 tahun, yang diduga melakukan penggunaan narkotika secara ilegal.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian normatif yuridis bisa didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan dari kepustakaan atau data sekunder dalam bidang hukum. Maka, dalam menggunakan metode penelitian ini penulis memerlukan beberapa data yang berasal dari literatur, peraturan perundangan, dan putusan.

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa pertimbangan hakim untuk mengadili pelaku seperti pada penggunaan pertimbangan yuridis yang berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan fakta hukum disertai dakwaan jaksa penuntut umum maka menimbulkan akibat hukum bagi pelaku sesuai dengan perbuatannya sehingga dihasilkan bahwa: Eka Wardana terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam dakwaan subsidiar yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, Eka Wardana dihukum dengan ditahan pada LPKA sebagai bentuk pembinaan khusus untuk anak-anak, pemerintah juga memberikan alternatif sanksi berupa pelatihan kerja sebagai gantinya. Selama tiga bulan, Eka Wardana, seorang anak, menjalani program pelatihan kerja di UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Serta prtimbangan non-yuridis karena didasarkan pada status atau latar belakang terdakwa dan bagaimana kondisi dari anak, didalam kasus tersebut terdakwa disebut sebagai anak karena masih berusia 16 tahun maka mendapatkan sebuatan anak dan bukan terdakwa.

Kata Kunci: tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KOTA SURAKARTA DALAM PROSES DIVERSI ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)

2024-07-29T13:42:55+07:00

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus Anak dari proses pengadilan pidana ke jalur penyelesaian di luar sistem peradilan pidana. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terlibat dalam seluruh proses peradilan pidana terhadap anak di bawah umur, termasuk mengawasi setiap tahap persidangan, melakukan penelitian sosial, dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap anak selama menjalani hukuman hingga selesai. Karya Ilmiah ini bertujuan untuk meneliti dan memahami peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dalam pelaksanaan diversi bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi dan peran BAPAS dalam sistem peradilan pidana anak. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif dalam penelitiannya, dengan menerapkan analisis data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan Surakarta, dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Dalam Karya Ilmiah ini diperoleh sebuah analisis yaitu Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi bertugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terlebih dahulu dan sebagai wakil fasilitator yang membantu pihak-pihak yang terlibat mencapai pemahaman dan merencanakan cara untuk mencapai tujuan bersama, tanpa dominasi dalam diskusi.

Kata Kunci : Diversi, Anak Berhadapan Hukum, Balai Pemasyarakatan

EKSEKUSI PENJUALAN JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI BADAN LEMBAGA LELANG NEGARA

2024-07-31T11:40:06+07:00

Eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan penjualan dibawah tangan, menyulitkan kreditur apabila debitur wanprestasi atau debitur tidak mampu lagi melunasi angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan atau kredit yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum yang berakibat merugikan para pihak yang berkepentingan melakukan perjanjian. Penelitian ini akan dilakukan penulis di PT. Langkah Usaha Bersama (LUB). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Sifat yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, debitor wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila debitor tidak menyerahkan jamian fidusia tersebut pada waktu eksekusi dilaksanakan, kreditor berhak mengambil benda yang menjadi objek jamian fidusia tersebut dan kalau perlu meminta bantuan pihak yang berwenang. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai seluruh sisa seluruh utang debitor, kreditor wajib mengembalikan kelebihantersebut kepada debitor, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggungjawab atas utang yang belum dibayar. Pemegang sertifikat jaminan fidusia berkedudukan seperti seseorang yang sudah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia sama dengan pelaksanaan suatu keputusan pengadilan yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 200 HIR, berdasarkan pada fiat eksekusi dari ketua pengadilan. Peristiwa penarikan oleh debt collector ini, lahir dari asumsi publik yang bersifat subjektif dan tendensius, yang memojokkan posisi lembaga pembiayaan selaku kreditur yang memberikan fasilitas pembiayaan.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE DI PENGADILAN NEGERI BATAM (Studi Kasus Putusan Nomor : 897/Pid.B/2020/PN Btm)

2024-07-31T11:52:46+07:00

Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya kasus tindak pidana
penipuan di Indonesia yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini. Tindak pidana
penipuan merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan di lingkungan
masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuik mengetahui faktor penyebab
terjadinya penipuan arisan online, untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis
Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan khususnya pada putusan perkara
Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm.
Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan jenis
penelitian yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif.
Analisis data dalam penenulisan ini menggunakan analisis kuantitatif. Penulis
menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan judul dan mengambil
dari buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, disertasi hukum dan jurnal hukum.
Dalam penlisan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi
pustaka dari kasus Pengadilan Negeri Batam.
Hasil penelitian ini yaitu pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan
sanksi tindak pidana penipuan arisan online dan penegakan hukum terhadap tindak
pidana penipuan berupa arisan online berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
didalam persidangan.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Arisan Online.

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN DIWAARMERKING

2024-08-01T13:31:13+07:00

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses waarmerking terhadap suatu perjanjian dan mengetahui tanggungjawab notaris terhadap waarmerking dari suatu perjanjian.

Adanya keperluan untuk mengesahkan atau melegalkan sebuah dokumen menjadi mula-mula adanya sebutan Waarmerking, Legalisasi, hingga adanya Akta Notariil. Waarmerking adalah akta atau surat yang bersangkutan didaftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh notaris, biasanya hal ini ditempuh apabila akta atau surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum di sampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.

Metode penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dikaji dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan kajian dengan melalui wawancara. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif . Sumber data penelitian yang dilakukan ini memerlukan jenis data primer karena memerlukan data yang diperoleh langsung dari wawancara narasumber. Cara pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kasus.

Hasil penelitian ini yaitu proses waarmerking terhadap suatu perjanjian yang didasarkan pada 15 ayat 2 huruf b UU No. 2 Tahun 2014 menerangkan bahwa seorang Notaris memiliki salah satu kewenangan untuk membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Tanggung jawab notaris terhadap waarmerking dari suatu perjanjian hanya mendaftarkan surat tersebut ke dalam buku waarmerking mengenai adanya surat tersebut, tetapi tidak pada isi atau pihak yang menanda tangani ataupun keabsahan tanda tangannya.

Kajian Hukum Perdata Terhadap Undang-Undang Hak Cipta Dalam Preservasi Gending Jawa (Studi Kasus: Gending Soran dan Gending Beksan di Institut Seni Indonesia Surakarta)

2024-08-06T12:00:29+07:00

Hasil karya para seniman berupa gending yang dikomersilkan oleh oknum kejahatan guna mendapatkan hak ekonomi dan kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap karya orisinal oleh seniman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan penulisan hukum adalah untuk mengkaji bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pencipta mengenai gending jawa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hambatan dan tantangan para seniman terhadap karyanya, dan yang dapat dilakukan oleh para seniman jika karya mereka dikomersilkan oleh oknum kejahatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena dilakukan dengan cara mendapatkan data primer dan dianalisis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Lokasi penelitian berada di Kampus Institut Seni Indonesia Surakarta. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode analisis data dilakukan dengan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan gending karya seniman mendapatkan hak eksklusif berupa perlindungan hukum, hasil karya dapat dicatatkan maupun tidak dicatatkan. Hambatan dan tantangan yang dialami oleh seniman selebihnya mengenai waktu, kendala biaya dan syarat pencatatan. Adanya perlindungan hukum, para seniman dapat menggunakan haknya untuk menggunakan royalti dan jika ada orang yang komersialkan untuk bisnis, maka pencipta dapat menggunakan haknya dengan menggugat ke pengadilan niaga.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi Kasus Putusan No.98/Pid.B/LH/2023/PN.Kln)

2024-08-06T12:15:49+07:00

Banyak nya kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak berpedoman pada prosedur

yang dikeluarkan oleh pemerintahn yaitu melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi

surat keterangan sahnya hasil hutan. Salah satu kasus yang terjadi di RPH Cawas pada

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN.Kln. Jenis penelitian ini

adalah penelitian Yuridis Normatif, karena dilakukan dengan cara mendapatkan data primer

dari Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN.Klm dan dianalisis

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Lokasi penelitian berada di Resort

Pemangku Hutan Cawas. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan(library research)

menganalisa buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan wawancara kepada Kepala

Resort Pemangku Hutan Cawas. Metode analisis data dilakukan dengan kualitatif.

Penelitian Skripsi ini bertujuan mengkaji apa yang menjadi faktor penyebab pelaku

melakukan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan mengkaji

penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan

hutan. Hasil penelitian yaitu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencegahan

dan pemberantasan perusakan hutan adalah faktor ekonomi, faktor adanya kesempatan

pengangkutan kayu tanpa pengawasan, dan faktor kurangnya SDM menjadi lemahnya

pengawasan dari pihak Perhutani. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencegahan

dan pemberantasan perusakan hutan yaitu Hakim menjatuhakn pidana penjara masing-

masing 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan

pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan tersebut kurang tepat dalam menerapkan

penjatuhan pidana denda bagi Para Terdakwa karena Penjatuhan denda di bawah minimum

Undang-Undang bisa menimbulkan ketidakpastian mengenai efektivitas penegakan hukum

terhadap tindak pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil

hutan

PENERAPAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI ELEKTRONIK

2024-08-09T09:22:07+07:00

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik dan untuk menilai efektivitasnya dalam melindungi pihak yang terkena dampak. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum perdata yang berlaku dalam transaksi elektronik, diharapkan dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dalam regulasi hukum yang relevan dan memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat dalam lingkungan transaksi elektronik yang terus berkembang pesat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah mempercepat pertumbuhan transaksi elektronik di seluruh dunia. Transaksi elektronik, seperti pembelian online, perjanjian elektronik, dan pembayaran digital, telah menjadi integral dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan pertumbuhan ini, muncul pula berbagai isu hukum yang perlu diatasi.Salah satu isu utama dalam transaksi elektronik adalah perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan salah satu atau lebih pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan- bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil Penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik meliputi perbuatan, pelanggaran, kesalahan, dan kerugian. Pembuktian perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik ini menggunakan berbagai macam alat bukti, seperti Alat bukti surat, alat bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, sumpah, dan alat bukti tambahan. Namun, dalam transaksi elektronik, dokumen elektronik juga menjadi alat bukti yang sah sesuai dengan UU ITE.Namun, alat bukti digital memerlukan standar yang jelas agar dapat diterima dalam proses pembuktian.

Peran OJK Dalam Mengawasi Kreditur Online Pada Aplikasi Shopee Pinjam

2024-08-09T13:41:43+07:00

Abstrak
Penelitian ini mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi kreditur online, khususnya aplikasi Shopee
Pinjam, dalam konteks fintech di Indonesia. OJK memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan memastikan kepatuhan
terhadap regulasi yang meliputi batas suku bunga, biaya administrasi, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan
untuk memahami bagaimana OJK menjalankan fungsi pengawasan terhadap Shopee Pinjam, serta untuk mengidentifikasi
sanksi yang diberikan oleh OJK kepada kreditur online jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan suku bunga pinjaman.
Dengan memfokuskan pada hubungan hukum antara PT. Lentera Dana Nusantara sebagai penyedia dana, Shopee sebagai
platform penyedia layanan, dan konsumen sebagai penerima pinjaman, penelitian ini juga mengeksplorasi dinamika
perlindungan hukum yang terlibat dalam layanan pinjaman online di Indonesia. Melalui analisis ini, penelitian ini tidak hanya
memberikan gambaran tentang praktik pengawasan OJK terhadap kreditur online, tetapi juga menyoroti pentingnya
keberlanjutan sistem keuangan dan perlindungan konsumen dalam menghadapi perubahan fintech yang cepat di Indonesia.

KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM MEMBAYAR BPHTB ATAS TANAH WARISAN DI DESA DEMAKAN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

2024-08-14T20:20:17+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban ahli waris dalam membyar BPHTB atas tanah warisan di Desa Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, apa yang menjadi tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan pewaris, seperti apa pelaksanaan penetapan BPHTB atas warisan tanah dan bangunan, serta cara penyelesaian jika ahli waris tidak memiliki biaya untuk membayar BPHTB atas warisan tanah dan bangunan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dimana dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dapat disebut dengan penelitian lapangan, penelitian ini megkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. dengan melakukan survey langsung ke Kantor Notaris PPAT HANI ARIFIN,SH.,M.Kn untuk mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi.

Pewarisan terjadi saat harta atau kekayaan seseorang pewaris dialihkan kepada ahli waris setelah kematian disebut sebagai warisan. Dalam Pasal 833 KUHPerdata mengutarakan tanggung jawab ahli waris terhadap kekayaan harta warisan pewaris, yaitu menjaga keutuhan harta peninggalan sebelum pembagian, mencari cara pembagian yang sesuai, membayar utang pewaris jika ada, dan melaksanakan wasiat jika ada. Setiap menjalankan proses pewarisan maka ahli waris memerlukan bantuan dari notaris, seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa notaris sendiri mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik secara mandiri, menjaga kerahasiaan informasi, dan memastikan keabsahan proses hukum terkait pembagian warisan, mengurus surat keterangan waris, mengurus proses turun waris hingga terbitnya sertifikat yang tercantum atas nama ahli waris. Pajak yang dibebankan kepada ahli waris merupakan bagian dari BPHTB sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB, maka perlu di telaah lebih lanjut apabila dalam praktek pemisahan dan pembagian harta bersama yang diperoleh dari warisan juga dibebani dengan BPHTB yang mengharuskan pengalihan hak atas warisan kepada ahli waris tetap dikenakan bea peralihan hak.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW DI SURAKARTA

2024-08-28T05:36:48+07:00

Hukum

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI DI PT PEGADAIAN (Persero) KABUPATEN WONOGIR

2024-08-30T11:40:45+07:00

Penelitian bertujuan mengetahui ketentuan yang menyebabkan debitur
wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi dalam Perjanjian Gadai dengan jaminan
gadai di PT Pegadaian (Persero) Kabupaten Wonogiri.
Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya dan diberikan harus
sesuai aturan yang disebut dengan perjanjian pokok. Perjanjian antara debitur
dengan kreditur perihal piutang debitur maka kreditur berhak menerima barang
jaminan atas gadai dari pihak debitur. Apabila pada suatu hari debitur tidak
melaksanakan kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah
dibuat sebelumnya maka debitur dinyatakan wanprestasi.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian
lapangan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian. Sifat penelitian deskriptif
dengan menyelidiki fenomena dan fakta yang diteliti. Sumber data dari data primer
dengan melakukan wawancara dan data sekunder diolah data dari bahan hukum
primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data melalui teknik wawancara, data
yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Hasil pembahasan menyimpulkan faktor penyebab nasabah melakukan
wanprestasi dalam perjanjian gadai adalah karena keterbatasan ekonomi dan upaya
yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Kabupaten Wonogiri terhadap nasabah yang
melakukan wanprestasi dengan melakukan pelelangan pada barang yang
digadaikan.

Kajian Hukum Perlindungan Wartawan Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

2024-09-02T09:33:33+07:00

Tujuan penelitian untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap wartawan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah payung hukum untuk melindungi wartawan dalam menjankan tugas jurnalistiknya. Dalam melaksanakan tugasnya, wartawan perlu mendapat perlindungan hukum untuk memastikan bahwa wartawan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, wartawan dalam menjalankan profesinya kerap kali mengalami ancaman berupa pelarangan liputan, dan ancaman pidana terhadap pemberitaan yang wartawan liput. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif (legal research) yaitu metode penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari perspektif normatif. Dalam penelitian ini memokuskan norma hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta peraturan yang mengatur tentang perlindungan wartawn dalam menjalankan kerja jurnalistik dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Proses analisa bahan hukum menggunakan metode deduktif dari hal umum ke khusus dengan bahan primer dan bahan sekunder kemudian menggunakan metode kualitatif dengan analisis bahan hukum non-statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum dalam memberikan perlindungan wartawan belum merasakan rasa aman terhadap wartawan terhadap pihak yang dirugikan terhadap pemberitaanya dan terdapat perdebatan mengenai Undang-Undang Pers lebagai lex specialis atau lex generalis. Pelaksanaan Pasall8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum maksimal karena terdapat berbagai penafsiran...

Penyelesaian Penyelesaian Sengketa Relokasi Kios Renteng Batuar Ke Pasar Sukowati Di Kabupaten Sragen

2024-09-05T12:18:02+07:00

ABSTRAK

Mewujudkan pembangunan banyak hal yang diperlukan oleh pemerintah

diantaranya adalah tanah yang luas dan strategis. Persoalan yang timbul antara

pemerintah dengan masyarakat dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan

kepentingan umum yakni dilakukan pada lahan-lahan tanah negara yang telah

dikuasai dan diduduki oleh masyarakat secara turun menurun. Kabupaten Sragen

telah memiliki pasar Modern yaitu Pasar Sukowati pedagang yang berada di Kios

Renteng Batuar dengan tegas menyatakan menolak direlokasi ke pasar yang baru

dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sragen bersama Dinas Terkait telah melakukan

mediasi kepada Pedagang yang menyatakan menolak relokasi dan melayangkan

beberapa tuntutan padahal tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Sragen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penyelesaian Sengketa Relokasi

Kios Renteng Batuar Ke Pasar Sukowati di Kabupaten Sragen berserta hambatannya

selama proses penyelesaian sengketa dilakukan. Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sosiologi yuridis. Sifat penelitian deskriptif. Sumber data

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui

wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini

menunjukan Proses Penyelesaian Sengketa Relokasi Kios Renteng Batuar Ke Pasar

Sukowati Di Kabupaten Sragen telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Meskipun terdapat hambatan dalam proses penyelesaiannya tetapi ada solusi atas

hambatan tersebut.

Kata Kunci : Proses Penyelesaian Sengketa, Relokasi Pasar

PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DILUAR PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA

2024-09-06T10:54:11+07:00

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengesksplorasi Pasal 280 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010 telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak anak di luar
perkawinan, implementasi di lapangan masih sering menghadapi berbagai kendala.
Kendala tersebut meliputi ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak ini, resistensi
budaya yang masih kuat, serta tantangan dalam proses administrasi dan hukum yang
menghambat realisasi hak waris bagi anak di luar perkawinan.
Anak di luar perkawinan sering kali berada dalam posisi yang rentan terkait
hak-hak waris mereka, terutama karena adanya perbedaan perlakuan antara anak sah
dan anak di luar perkawinan berdasarkan hukum perdata.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif.
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tehnik
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada telah
memberikan dasar hukum bagi anak di luar perkawinan untuk mendapatkan hak
waris, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat regulasi ini serta
meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak tersebut,
Perlindungan hukum yang lebih efektif dan implementasi yang konsisten sangat
diperlukan untuk memastikan bahwa hak waris anak di luar perkawinan dapat dilaksanakan secara adil dan merata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi positif dalam pengembangan hukum perdata di Indonesia serta
memperkuat sistem perlindungan hukum bagi anak di luar perkawinan.
Kata Kunci: Hak waris, Anak di luar perkawinan, Pengakuan Anak diluar
perkawinan, Implementasi hukum.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DUMPING LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti)

2024-09-09T13:33:28+07:00

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum tindak pidana
terhadap pencemaran lingkungan di kawasan lingkungan hidup berdasarkan
Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti dan mengetahui apa yang menjadi faktor
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana
dumping limbah Bahan Berbahaya dan beracun pada Putusan Nomor
219/Pid.Sus/2023/PN Pti.
Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh banyaknya jenis tindak pidana
pencemaran lingkungan terutama dalam kasus dumping limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) di wilayah Indonesia serta kerusakan lingkungan akibat limbah
Bahan Berbahaya Beracun
Penelitian ini dilakukan secara yuridis normative yaitu dengan cara
menganalisis dan menguji norma atau ketentuan yang berlaku. Sifat penelitian
deskriptif karena penelitian ini memaparkan adanya permasalahan sosial yang
terjadi di masyarakat secara kronologis melalui data dan fakta menjadi satu gejala
yang ada. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Pengumpulan data ditempuh dengan melakukan studi kepustakaan dan
studi dokumen pada putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti. Metode analisis data
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari Penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa berdasarkan putusan
Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti. Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti
melakukan tindak pidana dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup
tanpa izin. Sebagai konsekuensinya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3
bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana
Dumping Limbah

Permasalahan Yang Ditimbulkan Pihak Franchisee Dalam Pelaksanaan Perjanjian Franchise GiNaSTel

2024-07-05T10:18:54+07:00

Bisnis franchise adalah sebuah strategi perdagangan yang melibatkan penjualan barang atau jasa ke
pasaran di bawah merek dagang yang dimiliki oleh pemilik bisnis waralaba atau franchisor. Sebagai
gantinya, pihak yang membeli sistem bisnis waralaba atau franchisee membayar royalti untuk mengganti
penggunaan merek dagang yang dimiliki oleh pemilik usaha waralaba atau franchisor. Penulisan ini
bertujuan untuk mengetahui apa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian franchise
GiNaSTel di Jaten Kabupaten Karanganyar dan bagaimana penyelesaian permasalahan yang timbul
dalam pelaksanaan perjanjian franchise GiNaSTel di Jaten Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini
termasuk penelitian empiris yaitu metode penelitian dalam bidang hukum yang menggunakan data-data
asli dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber secara langsung. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian franchise GiNaSTel di
Jaten Kabupaten Karanganyar yang dilakukan oleh pihak franchisee berupa plagiasi resep dan
penggunaan cup polos, sedangkan permasalahan yang dilakukan oleh pihak franchisee yaitu berkaitan
dengan pemetaan lokasi pendirian stand GiNaSTel tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati antara
pihak franchisee dan franchisor. Penyelesaian permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara negosiasi,
sementara permasalahan yang ditimbulkan pihak franchisor tidak ditemukan sebuah solusi.

A franchise business is a trading strategy that involves selling goods or services to the market under a
trademark owned by the franchisor. In return, the party purchasing the franchise business system or
franchisee pays royalties to compensate for the use of the trademark owned by the franchisor. This writing
aims to find out what problems arise in the implementation of the GiNaSTel franchise agreement in Jaten
Karanganyar Regency and how to solve the problems that arise in the implementation of the GiNaSTel
franchise agreement in Jaten Karanganyar Regency. This research includes empirical research, which is
a research method in the field of law that uses original data by conducting interviews with sources directly.
The results showed that the problems arising in the implementation of the GiNaSTel franchise agreement
in Jaten, Karanganyar Regency, which were committed by the franchisee in the form of recipe plagiarism
and the use of plain cups, while the problems committed by the franchisee were related to the mapping of
the location of the GiNaSTel stand establishment not in accordance with the rules agreed between the
franchisee and the franchisor. The settlement of these problems was resolved by negotiation, while the
problems caused by the franchisor did not find a solution.

PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI PARA NARAPIDANA DI LAPAS (LEMBAGA PEMASYARAKATAN) KELAS II B PURWODADI

2024-07-16T15:01:38+07:00

Abstrak

Karya ilmiah Penelitian yang berjudul “pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat
bagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi”
pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya
dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari
Sembilan bulan. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah
memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah di tetapkan oleh peraturan Menteri hukum
dan hak asasi manusia nomor 07 tahun 2022.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembebasan
bersyarat di lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi dan untuk mengetahui
hambatan-hambatan pelaksanaan pembebasan bersyarat dan untuk mengetahui Upaya yang
dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pada saat pembebasan bersyarat di
kembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi.
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan/sosiologis yaitu
mengumpulkan data secara langsung dengan cara wawancara kepada pegawai lembaga
pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi. Dan metode pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan yaitu
normatif. Yaitu pendekatan yang penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa
peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan buku-buku dan literatur yang
berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas
II B purwodadi hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat telah
dijalankan/diberikan kepada narapidana setelah narapidana tersebut telah memenuhi
persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan, dengan beberapa hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembebasan
bersyarat yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Kata kunci : Narapidana, Pembebasan Bersyarat.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PUTUSAN MA NO.574 K/PID.SUS/2018

2024-07-26T11:26:17+07:00

Tujuan penelitian kali ini untuk mengkaji dasar pertimbangan Hakim dan mengetahui apa akibat hukum yang dijatuhkan Hakim dalam memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan, karena menyangkut perihal kehormatan seseorang.

Jenis Penelitian yuridis normatif, Sifat penelitian deskriptif, Sumber data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer, Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif,

Hasil penelitian menunjukan bahwa atas pertimbangan fakta yang relevan secara yuridis tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana, dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 juli 2017. dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dinilai telah cukup patut dan adil, dengan menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan. sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan demikian Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

GUGATAN HAK MEREK PURE BABY DAN PUREKIDS ATAS PERSAMAAN PADA POKOKNYA UNTUK BARANG SEJENIS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt. Sus-HKI/2

2024-07-31T11:27:48+07:00

^{Merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang
dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan
produksi orang lain atau badan hukum lainnya, alat promosi, sehingga mempromosikan hasil
produksinya cukup dengan menyebut mereknya, Jaminan atas mutu barangnya, dan
Penunjuk asal barang atau jasa dihasilkan. Mewujudkan perlindungan hukum terhadap
persaingan-persaingan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menimbulkan kerugian kepada
pemilik kekayaan intelektual terkhusus Hak Merek, maka beberapa negara telah menerbitkan
peraturan yang dapat digunakan untuk menggugat ataupun menuntut ganti kerugi atas
pelanggaran hak merek. Salah satu kasus sengketa merek atas persamaan pada pokoknnya
barang sejenis yang terjadi di indonesia terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor
843 K/Pdt. Sus-HKI/2020. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menarik untuk dibahas
dan dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “ Gugatan Hak Merek Pure Baby
dan Purekids Atas Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt. Sus-HKI/2020).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji duduk perkara persengketaan antara PT. Boga
Mulia Nagadi melwawan PT. Antarmitra Sembada, pertimbangan Majelis Hakim dalam
putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt. Sus-HKI/2020, serta bagaimana akibat
hukum adanya putusan tersebut. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah hukum normatif
dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum
primer, sekunder dan tersier dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian duduk
perkara ini bermula saat PT.Antarmitra Sembada selaku pemilik merek produk Pure kids,
PUREKIDS, dan PUREWIPES merasa bahwa merek miliknya telah terdaftar terlebih dahulu
dan merek miliknya telah ditiru oleh PT.Bogamulia Nagadi dengan merek Pure Baby. Merasa
dirugikan PT.Antarmitra Sembada menggugat PT.Bogamulia nagadi dengan dalil
pelanggaran merek atas persamaan pada pokoknya barang sejenis di Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat. Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 843
K/Pdt.Sus-HKI/2020 sudah sangatlah tepat karena sesuai dengan peraturan pendaftaran
merek dimana diindonesia menggunakan first to file. Merek Pure Baby sendiri telah
didaftarkan di DJKI sejak 1985. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya putusan
Mahkamah Agung tersebut sudah sangatlah adil karena PT.Bogamulia Nagadi telah
membuktikan bahwa merek miliknya telah terdaftar terlebih dahulu di DJKI sejak 1985 dan
telah membuktikan bahwa terdapat perbedaan secara jelas anatara Pure Baby dan
PUREKIDS dimana secara tampilan, pengucapan, penempatan, dan secara bunyi.}

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) (Studi Kasus di Polres Wonogiri)

2024-07-31T11:48:08+07:00

Latar Tujuan peneliatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya
kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembalakan liar pada hutan di
Kabupaten Wonogiri dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian
dalam mengungkap terjadinya pembalakan liar terhadap hutan di Kabupaten
Wonogiri.
Negara yang memiliki semua kekayaan dan anugerah dari sang pencipta dapat
dikatakan sebagai negara yang kaya raya. Indonesia merupakan salah satu negara di
dunia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah baik darat, laut maupun udara.
Kekayaan itu memiliki berbagai unsur salah satunya adalah hutan. Dalam
perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, hutan semakin banyak
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pembalakan hutan secara liar atau
illegal logging merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil kayu secara tidak sah
yang terorganisasi, penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan terjadinya
kerusakan hutan, kerusakan hutan itu sendiri merupakan salah satu bentuk kerusakan
lingkungan.
Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode
penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan pendekatan
penelitian hukum yang berfokus pada pemeriksaan peraturan hukum yang berlaku
dan situasi aktual masyarakat. Penulis memilih penelitian yuridis empiris yang
bersandar pada fakta-fakta di lapangan atau melalui pengamatan langsung.

PERKAWINAN BEDA KASTA (NYEROD) MENURUT HUKUM ADAT BALI (Studi Kasus Desa Adat Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali)

2024-07-31T12:07:36+07:00

Tujuan penelitian untuk mengkaji pelaksanaan perkawinan beda kasta,
penerapan sanksi, dan penyelsaian hukum adat, serta mengkaji kendala dalam
pelaksanaan perkawinan beda kasta di Desa Adat Bakbakan, Kecamatan Gianyar,
Kabupaten Gianyar, Bali.
Dalam perkawinan, kasta sering menimbulkan pro, kontra, dan kontra.
kontra. Masyarakat adat Bali memiliki bentuk perkawinan yang berbeda-beda,
antara lain perkawinan biasa, nyentana, dan kasta yang berbeda. Pada zaman
Kerajaan, perkawinan kasta merupakan perkawinan yang dilarang dalam
masyarakat Hindu-Bali. Ada yang masih begitu fanatik dengan sistem kasta ini,
namun ada yang bersikap biasa saja dan cenderung tidak terlalu peduli tentang
masalah kasta.
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi,
yaitu penelitian lapangan, yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab
yang dikerjakan secara sistematis dan mendalam pada objek, masalah, dan tujuan
penelitian. Penelitian menggunakan sumber data primer dan didukung oleh data
sekunder.
Pernikahan nyerod umumnya dilakukan atas dasar tidak diarahkannya
hubungan antara calon pengantin wanita dan pria oleh pihak keluarga wanita,
sehingga menimbulkan perilaku nekat keduanya untuk melaksanakan nyerod,
dengan membawa lari calon pengantin wanita ke rumah calon pengantin pria atau
ke rumah saudara dari pihak laki-laki untuk dinikahkan

KEBIJAKAN PERATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN PELANGGARAN HAK CIPTA PLAGIARISME KOREOGRAFI

2024-08-01T13:31:17+07:00

ABSTRAK

Tujuan penelitian mengkaji peraturan hukum atas perlindungan Hak Cipta koreografi di Indonesia dan Korea Selatan. Mengkaji hambatan yang dialami dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum Hak Cipta atas Koreografi di Indonesia dan Korea Selatan.

Hak Cipta mencakup sastra, seni, dan sains, hak cipta bagian dari kekayaan intelektual dengan daftar item yang dilindungi paling luas. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika koreografi menjadi subjek suatu kasus. Pengakuan atas hak-hak hukum koreografer dan semakin pentingnya karya koreografi asli. Ketika salah satu pihak dituduh menggunakan suatu karya koreografi tanpa izin dari pemegang hak cipta, maka timbullah kasus pelanggaran hak cipta koreografi.

Metode atau jenis penelitian menggunakan hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data sekunder, pengumpulan data penelitian menggunakan studi kepustakaan. Analisis kualitatif digunakan dalam metode analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang Indonesia dan Korea Selatan yang mengatur perlindungan hak cipta koreografi juga memberikan kewenangan hukum kepada pencipta untuk menegaskan haknya atas karyanya. Hal ini memastikan bahwa hak moral dan ekoonomi pencipta, serta hak eksklusifnya, tidak dilanggar saat ciptaan tersebut digunakan. Masyarakat adat Indonesia juga belum familiar dengan undang-undang hak cipta, dan Korea Selatan hanya memiliki sedikit pengecualian hak cipta, sehingga sulit untuk menerapkan upaya perlindungan undang-undang hak cipta di sana.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta Koreografi, Koreografi

PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN SEBAGAI ILMU BANTU DALAM MENGIDENTIFIKASI KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI

2024-08-06T12:07:59+07:00

Penelitian Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji kendala penyidikan apa saja yang muncul dalam proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dalam Studi Kasus di Polresta Surakarta dan juga mengkaji peran ilmu kedokteran kehakiman sebagai ilmu bantu dalam usaha mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi ditingkat penyidikan.
Tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi merupakan kejahatan yang mengerikan dan kompleks, yang memerlukan pendekatan ilmiah yang cermat dalam proses identifikasi korban dan pengungkapan pelakunya. Dalam konteks ini, ilmu kedokteran kehakiman memegang peranan penting sebagai ilmu bantu dalam proses penyelidikan kejahatan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran ilmu kedokteran kehakiman dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi sangatlah penting untuk mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta mengkaji peraturan berundang-undangan yang tujuan pokoknya adalah untuk
i

mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu kedokteran kehakiman memainkan peran penting dalam mengidentifikasi korban melalui pemeriksaan forensik, termasuk identifikasi sisa-sisa tubuh yang mutilasi. Selain itu, melalui analisis forensik, ilmu kedokteran kehakiman juga dapat membantu mengungkap pelaku tindak pidana dengan mengumpulkan dan menganalisis bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa ilmu kedokteran kehakiman memiliki peranan yang krusial dalam proses penegakan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang melibatkan mutilasi.
Kata Kunci : Penyidikan; Forensip; Tindak Pidana; Pembunuhan

Ketentuan Pasal 372 KUHP Sebagai Dakwaan Alternatif Atas Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anak

2024-08-07T10:57:57+07:00

Karya tulis ini dilatarbelakangi terkait adanya tindak pidana penggelapan yang harus ditindaklanjuti karena yang menjadi pelaku adalah seorang anak yang belum berumur 18 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia sudah mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi pidananya, sesuai kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya. Salah satu kejahatan yang banyak terjadi lah adalah tindak pidana penggelapan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan adalah perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan teori hukum yang berhubungan dengan topik penelitian yang ditunjang dari putusan pengadilan dan data tersebut dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang dan peneliti berusaha untuk menganalisis peristiwa tersebut. Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitian ini yakni studi dokumen. Teknik ini menggunakan pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari, mengkaji, membaca peraturan perundang-undangan, literatur jurnal ilmiah yang erat kaitannya dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Unsur-unsur di dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan meliputi unsur barangsiapa, unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki sesuatu barang, unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, unsur barang tersebut ada pada kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Kata Kunci : Ketentuan Pasal 372 KUHP, Penggelapan, Anak

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK HERBAL KAPSUL YANG DIPERDAGANGKAN DI PLATFORM E-COMMERCE

2024-08-09T13:12:04+07:00

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk obat – obatan herbal yang diperdagangkan melalui platform e-commerce. Dalam era digital saat ini, penggunaan internet sebagai sarana perdagangan telah menjadi sangat umum, dan e-commerce telah membawa kemudahan dalam bertransaksi bagi konsumen. Namun, seiring dengan perkembangan ini, muncul berbagai resiko yang mengancam keamanan dan keselamatan konsumen, terutama terkait dengan produk obat – obatan herbal yang dijual secara online.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berdaarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta untuk menilai tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan produk obat herbal Habat Ali Herbal Kapsul di platform e-commerce.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang menekankan pada data sekunder dan bertujuan untuk mengkaji asas-asas, norma, dan aturan hukum yang berlaku. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, dan literatur hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum lainnya.

Hasil penelitian perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk obat -obatan herbal yang diperdagangkan di platform e-commerce, dengan fokus pada produk Habat Ali Herbal Kapsul. Berdasarkan analisis Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditemukan bahwa produsen telah memenuhi kewajiban informasi yang jelas mengenai produk. Namun, pengawasan dari BPOM perlu ditingkatkan untuk memastikan semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan kualitas dan keamanan produk yang dijual. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran konsumen dan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi hak – hak konsumen dalam transaksi e-commerce.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Obat Herbal, E-Commerce, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999.

TINJUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SUMBER MAKMUR SRAGEN, DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgn)

2024-08-12T14:04:06+07:00

ABSTRAK

Tujuan penulis adalah untuk mengetahui Penerapan hukum pidana materil
dan pertimbangan hukum terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh
Supadi untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam
penjatuhan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Nomor
3/Pid.B/2024/PN/Sgn. pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan Studi Pustaka.
Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yang berupa undang-undang
dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan
artikel. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode normatif yaitu dimana
hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan
(law
in
books)
atau
hukum
dikonsepkan
sebagai
kaidah
atau
norma
yang

merupakan
patokan
berperilaku
manusia
yang di
anggap
pantas.

Adapun
hasil
dari
peneliti
yaitu
1)
penerapan
hukum
pidana
terhadap
tindak

pidana

penggelapan yang dilakukan Supadi alias Setu bin Supardi, sudah tepat,
dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai
dengan pasal 374 KUHPidana. Hal itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada
dipersidangan, serta alat bukti yang sah, yaitu keterangan terdakwa, dan keterangan
para saksi. 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan Nomor
3/Pid.B/2024/PN/Sgn. Sudah tepat, dengan aturan hukum yang berlaku, selain itu
fakta yang diperoleh dari persidangan bahwa terdakwa sadar akan akibat yangditimbulkan, serta terdakwa terdakwa menyesali perbuatannya sehingga terdakwa
patut dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh Majelis Hakim.

Kata kunci : Tindak Pidana,Penggelapan,Pertimbangan Hakim

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA SURAKARTA

2024-08-15T09:27:50+07:00

_{Tujuan penelitian ini adalah mengkaji proses penyidikan tindak pidana
narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surakarta serta hambatan-
hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh BNN.
Sebagai negara hukum, Indonesia mengharuskan semua aspek kehidupan
diatur dengan peraturan yang mengikat. Salah satu masalah yaitu narkotika,
meskipun telah lama ada, tetap menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum
dan pembangunan nasional. Narkotika adalah zat adiktif yang jika disalahgunakan,
dapat membahayakan nyawa dan berpotensi menimbulkan kematian. Pemerintah
telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkotika,
salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
yang bertujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa dari narkotika
serta memberantas peredaran gelapnya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat
deskriptif, di mana data dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan di BNN
Kota Surakarta, dengan data yang dikumpulkan mencakup data primer dan
sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan melalui buku,
jurnal, dan artikel serta wawancara dengan penyidik di BNN Surakarta.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana
narkotika di BNN Surakarta meliputi penerimaan laporan, tindakan awal,
penggeledahan, penangkapan, penyitaan, pemeriksaan, hingga penyelesaian.
Namun, masih terdapat hambatan dalam proses tersebut, terutama terkait dengan partisipasi masyarakat yang masih kurang dan perlu ditingkatkan untuk
mendukung efektivitas penyidikan tersebut.}

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR DI POLRES KARANGANYAR

2024-08-28T11:56:57+07:00

HUKUM

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE

2024-08-30T13:07:43+07:00

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum dan
menganalisa hambatan - hambatan yang terjadi selama penegakan hukum terhadap
pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online sebagaimana
pada kasus Putusan Perkara Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr ini.
Kemajuan teknologi dibidang finance atau keuangan membawa pengaruh yang
positif dan negatif. sisi positifnya yaitu mempermudah untuk mengakses pinjaman
secara cepat dan efektif. sementara dari segi negatif melahirkan maranya kejahatan
seperti kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online. seperti
kasus pada putusan perkara nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr merupakan kasus
kejahatan yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi Teknologi dan Elektronik. Sejak adanya Undang-Undang yang melindungi
data pribadi berakibat terhadap tidak adanya standar dan penegakan hukum terhadap
penyalahgunaan data pribadi.
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif
empiris dengan sumber data dari bahan primer dengan cara wawancara dan
memadukan bersama kajian teoritis. Penelitian ini menggunakan metode analisis
kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara dan literasi studi
kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Penegakan hukum
terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi (Studi Kasus Putusan Perkara
Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr) Ini dilakukan penegakan hukum secara litigasi
di Polres Metro Jakarta Utara dan diakhiri di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dimana
proses penegakan hukumnya itu dilakukan dengan 2 langkah, yakni penegakan hukum
secara preventif dan penegakan hukum secara represif. Sementara faktor-faktor yang
menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi
dalam pinjaman online disebabkan oleh 4 elemen faktor utama, berupa kurangnya
regulasi dan kebijakan yang jelas, kejahatan lintas batas,kurangnya kesadaran dan
edukasi masyarakat serta ketidakjelasan dalam identitas pelaku.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Data dan Pinjaman Online

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU DUMPING LIMBAH B3 ( BAHAN BERBAHAYA BERACUN ) KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN DI KLATEN

2024-09-02T20:14:09+07:00

Abstrak
Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal
28H) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi
dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia sehingga keberlangsungan dan
kelestraiannya harus dijaga secara bersama- sama. Namun pada praktiknya, banyak
kasus yang melakukan dumpling limbah ke media lingkungan hidup salah satunya yaitu
seagaimana putusan perkara 18/Pid.B/Lh/2022/Pn Klaten ini.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum
pidana terhadap pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup
tanpa izin di Klaten serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak
pidana pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin
Klaten pada Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pid.B/Lh/2022/Pn Klaten
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif
yuridis dan bersifat bersifat deskriptif dan terapan. Sumber data dari bahan sekunder
mengkaji dan menganalisi teoritis , bahan hukum , undang-undang serta putusan perkara
18/Pid.B/Lh/2022/Pn Klaten ini. penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif
dengan tehnik pengumpulan data berupa literasi studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan hukum pidana
terhadap pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin
di Klaten khusunya pada pekrara putusan nomor Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln
sudah berjalan dengan baik dengan terdakwa HARMANTO bin NGADINO HADI
RAHARJO atas tindak pidana dumpling limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke
sungai dukuh las-lasan di vonis dengan pidana penjara selama 2 bulan dan pidana denda
sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan bilamana tidak bisa
membayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Adapun pertimbangan
hakim dalam memutuskan perkara ini didasari oleh pertimbangan yuridis dan non
yuridis

perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online terhadap risiko kerugian

2024-09-05T11:49:56+07:00

Perkembangan teknologi, pada internet telah mempengaruhi hampir semua sektor perdagangan berkembang dengan media sosial dan perangkat komunikasi mobile menjadi alat utama dalam pemasaran. Perubahan pada teknologi juga mengubah cara transaksi jual beli, yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, sekarang dilakukan dengan secara online. Latar belakang ini meliputi meningkatnya kasus kerugian konsumen akibat transaksi online dan pentingnya regulasi untuk melindungi hak-hak pada konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online dan mengidentifikasi upaya untuk mengurangi risiko kerugian yang dihadapi konsumen.
Jenis penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini terfokus pada menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, khususnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait lainnya. Perlindungan konsumen dalam transaksi online diatur secara komprehensif oleh regulasi ini, yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi online.
Hasil Penelitian ini yaitu mengevaluasi efektivitas regulasi dalam memastikan keamanan e-commerce, serta menekankan pentingnya langkah-langkah yang dapat diambil konsumen untuk meminimalkan risiko kerugian dan memperkuat peningkataan kepercayaan pada pihak konsumen terhadap ekosistem e-commerce. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan konsumen dan memperbaiki pengalaman berbelanja online serta memberikan panduan bagi pengembangan perdagangan online yang lebih aman serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi Online, Risiko Kerugian

PENGGUNAAN JAMINAN SURAT YANG BERHARGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT

2024-09-06T10:39:28+07:00

ABSTRAK

Proses pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan di mana perusahaan calon nasabah beroperasi. Faktor-faktor seperti kecenderungan politik, ekonomi, teknologi, dan sosial di negara tempat nasabah beroperasi dapat mempengaruhi keberhasilan usahanya. Pemberian kredit yang mudah dan cepat memang memudahkan nasabah untuk memperoleh modal, namun jika prosedur ini tidak dijalankan dengan baik, risiko terjadinya kredit macet akan meningkat, yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan atau penerimaan kas koperasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur pemberian kredit pada koperasi, serta menganalisis bagaimana penerapan prosedur tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan koperasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami peran koperasi sebagai badan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan mengatasi ketimpangan ekonomi serta kesenjangan sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada koperasi tertentu. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait prosedur pemberian kredit. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko yang muncul dalam proses pemberian kredit dan bagaimana koperasi dapat mengelolanya secara efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur pemberian kredit di koperasi sudah mengikuti standar yang berlaku, masih terdapat risiko yang cukup tinggi terkait dengan kredit bermasalah. Risiko ini sebagian besar disebabkan oleh analisis yang kurang tepat serta ketidakmampuan debitor dalam mengembalikan kredit tepat waktu. Oleh karena itu, koperasi perlu meningkatkan efisiensi dalam proses analisis kredit dan lebih berhati-hati dalam menilai kelayakan permohonan kredit agar dapat mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah di masa depan.

Kata kunci: Koperasi, Kredit, Ekonomi

ABSTRACT

The lending process is a very complex activity and requires an in-depth understanding of the environment in which a prospective customer company operates. Factors such as political, economic, technological and social trends in the country where the customer operates can affect the success of its business. Providing easy and fast credit makes it easier for customers to obtain capital, but if this procedure is not carried out properly, the risk of bad debts will increase, which in turn can reduce the income or cash receipts of the cooperative.

This study aims to evaluate credit granting procedures in cooperatives, and analyze how the implementation of these procedures can affect the financial performance of cooperatives. In addition, this study also aims to understand the role of cooperatives as business entities in improving the welfare of their members and overcoming economic inequality and social inequality, in accordance with the principles of cooperatives regulated in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives.

This research uses a qualitative approach with a case study method on a particular cooperative. Data were collected through interviews, observations, and document analysis related to credit granting procedures. The data analysis process was conducted using triangulation techniques to ensure the validity and reliability of the research results. The main focus of this analysis is to identify potential risks that arise in the credit granting process and how cooperatives can manage them effectively.

The results show that although the cooperative's lending procedures follow the applicable standards, there is still a high risk associated with non-performing loans. This risk is largely due to inappropriate analysis and the inability of debtors to repay credit on time. Therefore, cooperatives need to improve efficiency in the credit analysis process and be more careful in assessing the eligibility of credit applications in order to reduce the risk of non-performing loans in the future.

Keywords: Cooperatives, Credit, Economy