PAUGERAN LAW REVIEW

TINJAUAN YURIDIS PENCATATAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN UTANG

2024-06-22T08:15:16+07:00

ABSTRAK

Hak Tanggungan merupakan salah satu lembaga hak jaminan kebendaan, yang lahirnya dari perjanjian. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Pemberian Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yeng mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan dan Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.Setelah Hak Tanggungan hapus, maka dilakukan pencoretan catatan atau Roya Hak Tanggungan. Pencoretan catatan atau Roya Hak Tanggungan ini dilakukan demi ketertiban administrasi dan tidak mempunyai pengaruh hukum terhadap Hak Tanggungan yang bersangkutan yang sudah hapus. Pencoretan Hak Tanggungan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, Pertama yaitu Roya keseluruhan; Kedua yaitu Roya Partial. Roya adalah pencoretan terhadap Hak Tanggungan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan hak atas tanah dari pembebanan Hak Tanggungan (Piutang). Roya (pencoretan) Hak Tanggungan merupakan suatu proses akhir dari pelaksanaan perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit antara lembaga keuangan (Bank, BPR, Koperasi dan lain-lain), selaku Kreditor dengan nasabah selaku Debitor karena adanya pelunasan utang.

Kata Kunci: Hak Tanggungan, Roya Partial, APHT, Hukum Jaminan.

ABSTRACT

Mortgage is one of the institutions of material security rights, which arises from an agreement. The granting of Mortgage Rights is carried out by making a Deed of Granting Mortgage Rights by the Land Deed Making Officer in accordance with the applicable laws and regulations. The granting of a mortgage right is an individual or legal entity who has the authority to take legal action against the object of the mortgage right in question and the holdeir of thei mortgagei right is an individual or leigal eintity who has thei status of thei party reiceiivablei. Afteir thei Mortgagei Rights arei reimoveid, thei notei or Mortgagei Rights Roya is writtein off. Thei deileition of theinotei or Roya Mortgagei Rights is carrieid out for thei sakeiof administrativei approval and has no leigal impact on theiMortgagei Rights conceirneid which havei beiein deileiteid. Writing off Mortgagei Rights can bei donei in 2 (two) ways, First, nameily thei eintirei Roya; Thei seicond is Roya Partial. Roya is thei writing off of Mortgagei Rights, which is an activity carrieid out to cleiar land rights from theieincumbrancei of Mortgagei Rights (Reiceiivableis). Roya (writing off) Mortgagei Rights is thei final proceiss of impleimeinting a deibt agreieimeint or creidit agreieimeint beitweiein financial institutions (Banks, BPR, Coopeirativeis, eitc.), as Creiditors and customeirs as Deibtors duei to deibt reipaymeint.

Keywords: Mortgagei Rights, Partial Roya, APHT, Guaranteiei Law.

Kajian Yuridis Penerapan Asas Itikad Baik DalamPerjanjian E-Commerce Akulaku Paylater

2024-08-15T12:27:26+07:00

Latar belakang penelitian ini adalah E-Commerce merupakan segala kegiatan
jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik
(internet). Sama seperti transaksi jual-beli konvensional, transaksi E-Commerce juga
terdiri dari tahapan penawaran, penerimaan, mengikatkan diri dalam perikatan, dan
sebagainya. Berbicara mengenai E-Commerce, di Indonesia sendiri banyak sekali
platform yang melayani jual beli maupun layanan pinjaman online diantaranya ialah
Akulaku. Dalam akulaku terdapat layanan Paylater yaitu layanan pinjaman online
yangmana didalam layanan tersebut mengharuskan terjadinya perjanjian. Perjanjian
yang terjalin disini ialah diantara peminjam dan pemberi pinjaman. Dalam perjanjian
ini membutuhkan penerapan dan pemenuhan asas itikad baik agar perjanjian terjadi
dengan semestinya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian
dalam perseptif keterpenuhinya asas itikad baik dalam perjanjian E-Commerce
Akulaku Paylater dan akibat hukum yang timbul dari ketidakterpenuhinya asas itikad
baik dalam perjanjian E-Commerce Akulaku Paylater.
Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan hukum deskriptif
dengan jenis penelitian yuridis sosiologis yang sumber datanya dari data primer
dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan
hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis
secara kualitatif.
Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian akulaku
paylater ini berbentuk perjanjian baku, yang sudah ditentukan oleh akulaku. Pada awal
perjanjian tahap prakontraktual peminjam diberikan syarat dan ketentuan yang harus
disepakati oleh kedua belah pihak, pada tahap kontraktual peminjam dan pemberi
pinjaman menjalankan kesepakatan berupa pemberian pinjaman dan pembayaran
pinjaman sesuai perjanjian, dan pada tahap pasca kontraktual peminjam dan pemberi
pinjaman mengakhiri perjanjian dengan pelunasan dari peminjam. Dalam pelaksanaan
perjanjian ini Asas itikad baik berfungsi sebagai fungsi menambah atau melengkapi,
artinya itikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat hak
dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam
kontrak. Keterpenuhinya asas itikad baik ini dapat dilihat dari pemenuhan hak dan
kewajiban dari kedua belah pihak baik peminjam maupun pemberi pinjaman.
keterpenuhinya asas itikad baik juga dapat diliat dari bentuk perjanjian dari Akulaku
Paylater dan keterkaitannya dengan delapan negative list dari isi klausul baku yang
dilarang dan diatur didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Akibat hukum yang timbul adalah timbulnya hak dan kewajiban yang
megharuskan kedua belah pihak menjalankan ketentuan dan syarat diawal perjanjian,
dan jika terjadi wanprestasi baik dari peminjam maupun pemberi pinjaman maka para
pihak akan menerima kosekuensi sesuai peraturan perjanjian dan sah dimata hukum.

PERAN YAYASAN KAKAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI SURAKARTA

2024-09-11T00:56:13+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Yayasan Kakak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Surakarta, yang tercantum pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat serta solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Latar belakang yang dipaparkan dalam penulisan skripsi ini adalah adanya permasalahan tentang peningkatan kekerasan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Surakarta. Menurut data Yayasan Kakak, jumlah kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2020 terjadi sebanyak 14 kasus dengan korban 1 laki-laki dan 13 perempuan, lalu mengalami sedikit penurunan ditahun 2021 yaitu sebanyak 13 kasus dengan korban seluruhnya 13 perempuan. Kasus kembali naik di tahun 2022 sebanyak 36 kasus dengan korban 1 laki-laki dan 35 perempuan, lalu naik kembali di tahun 2023 sebanyak 59 kasus dengan korban 13 laki-laki dan 46 perempuan. Dengan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini menjadi alasan penulis tertarik dengan peran Yayasan Kakak dalam memberikan perlindungan terdapat anak sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta, yang juga merupakan lokasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kepedulian untuk Anak (KAKAK).

Metode penelitian yang digunakan berupa metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan dan penelitian studi kepustakaan. Sumber data penelitian menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan Kak Intan Hadiah Rastiti, SH selaku pendamping anak di Yayasan Kakak dan data sekunder berupa kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian,Yayasan Kakak memiliki peranan sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum berupa pendampingan secara psikologis dan pendampingan dalam berproses hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Surakarta.Yayasan Kakak dalam memberikan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban terdapat faktor yang menjadi penghambat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa Yayasan Kakak mengalami kekurangan staff untuk menangani kasus yang ada. Sedangkan faktor eksternal berupa penolakan dari pihak orang tua maupun korban untuk mendapatkan pendampingan psikologis dikarenakan tidak ingin kasus yang dialami diketahui banyak orang, rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat, dan faktor korban itu sendiri.

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSAKAN PERKARA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN YANG MENGKIBATKAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT DAN BERDAMPAK DILAMPAUINYA BAKU MUTU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Kajian Normatif Pada Putusan Nomor 5/Pid.S

2024-09-21T13:59:38+07:00

ICHTIAR GUSTI PUDI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit dan memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang sah. Sebagai korporasi sudah seharusnya memastikan keamanan dan rekayasa simulasi bila terjadi kebakaran lahan. Hal yang telah terjadi kebakaran lahan Justru kontradiktif perijinnanya yang melengkapi penanganan kebakaran lahan. Akibat dari kebakrana tersebut menimbulkan dampak dilampauainya batas ambang mutu kerusakan lingkungan terbakar dan sekitarnya.

Tujuan penelitian ini yakni ingin mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan lahan yang melewati mutu kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutusakan perkara ini.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan sumber data dari data sekunder yakni studi kepustakaan. Metode analisis yang digunkan yakni analisis kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa literasi studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa PT ICHTIAR GUSTI PUDI yang diwakili oleh STEVANUS ANGKUAN dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba didasari oleh 2 pertimbangan yakni pertama, Pertimbangan Secara Yuridis dan pertimbangan secara non-yuridis. Terkait Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan lahan gambut dan berdampak pada mutu kriteria baku kerusakan lingkungan hidup Dalam memberikan vonis hakim melandasi pertanggungjawaban korporasi PT ICHTIAR GUSTI PUDI dengan dasar teori vocarius liability yang mana korporasi dapat di jatuhi sanksi pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) terhadap terdakwa koprporasi

Kata kunci : Pertanggungjawaban Korporasi , Tindak Pidana Lingkungan Dilampauinya Baku Mutu Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PUTUSAN MA NO.574 K/PID.SUS/2018

2024-07-26T11:26:17+07:00

Tujuan penelitian kali ini untuk mengkaji dasar pertimbangan Hakim dan mengetahui apa akibat hukum yang dijatuhkan Hakim dalam memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan, karena menyangkut perihal kehormatan seseorang.

Jenis Penelitian yuridis normatif, Sifat penelitian deskriptif, Sumber data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer, Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif,

Hasil penelitian menunjukan bahwa atas pertimbangan fakta yang relevan secara yuridis tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana, dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 juli 2017. dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dinilai telah cukup patut dan adil, dengan menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan. sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan demikian Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

KEPASTIAN HUKUM JNT CARGO TERHADAP TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN BARANG KONSUMEN DALAM PENGANGKUTAN

2024-08-16T20:09:45+07:00

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tanggung jawab serta ganti rugi JNT Cargo dalam mengatasi kerusakan barang konsumen pada saat proses pengiriman dan perlindungan hukum yang diberikan oleh JNT Cargo terhadap konsumen. Kegiatan pengangkutan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya pada bidang perdagangan antara produsen dan konsumen. Dalam sebuah kegiatan pengangkutan tak lepas dari resiko seperti adanya kerusakan barang konsumen pada saat proses pengiriman. Hal tersebut menjadikan para pengguna jasa pengiriman barang merasa dirugikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan pada JNT Cargo cabang Pedan, Klaten. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan Teknik pengambilan data wawancara, kuesioner dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa konsumen yang merasa dirugikan terhadap barang pengirimannya berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sebagaimana diatur pada Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. JNT Cargo akan bertanggungjawab pada kerusakan barang berupa ganti rugi atau memperbaiki barang terhadap apabila benar dibuktikan akibat kelalaian pihak pengangkut. Pelaksanaan ganti kerugian terhadap barang yang rusak tergantung pada asuransi yang digunakan dengan syarat pengemasan pada barang yang dikirim harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila barang atau jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian. Proses penyelesaian sengketa yang terjadi akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 45 ayat 2.

Kedudukan Hak waris anak angkat dalam pembagian harta warisan (studi kasus perkara nomor 57/Pdt.G/2018/PTA

2024-09-11T22:07:01+07:00

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/PTA mengenai pertimbangan hakim dari putusan tersebut dan bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas pembagian waris terhadap anak angkat.

Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa menurut KUHPerdata hak waris anak angkat sama dengan hak waris anak kandung tapi dalam kenyataannya seringkali hak waris anak angkat berbeda dengan hak waris anak kandung terutama dengan adanya wasiat. Seringkali anak angkat hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Dengan demikian data utamanya adalah data dari studi pustaka khususnya mengkaji putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/PTA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus nomor 57/Pdt.G/2018/PTA, hakim mempertimbangkan aspek hukum positif serta nilai-nilai sosial dan kultural dalam masyarakat. Hakim memutuskan bahwa anak angkat berhak atas bagian warisan dari orang tua angkat dengan beberapa syarat tertentu. Putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi anak.Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana hukum waris di Indonesia memperlakukan anak angkat dan implikasi hukumnya terhadap pembagian harta warisan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat dalam menyikapi isu hak waris anak angkat secara lebih adil dan proporsional.

GUGATAN HAK MEREK PURE BABY DAN PUREKIDS ATAS PERSAMAAN PADA POKOKNYA UNTUK BARANG SEJENIS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt. Sus-HKI/2

2024-07-31T11:27:48+07:00

^{Merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang
dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan
produksi orang lain atau badan hukum lainnya, alat promosi, sehingga mempromosikan hasil
produksinya cukup dengan menyebut mereknya, Jaminan atas mutu barangnya, dan
Penunjuk asal barang atau jasa dihasilkan. Mewujudkan perlindungan hukum terhadap
persaingan-persaingan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menimbulkan kerugian kepada
pemilik kekayaan intelektual terkhusus Hak Merek, maka beberapa negara telah menerbitkan
peraturan yang dapat digunakan untuk menggugat ataupun menuntut ganti kerugi atas
pelanggaran hak merek. Salah satu kasus sengketa merek atas persamaan pada pokoknnya
barang sejenis yang terjadi di indonesia terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor
843 K/Pdt. Sus-HKI/2020. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menarik untuk dibahas
dan dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul â€œ Gugatan Hak Merek Pure Baby
dan Purekids Atas Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt. Sus-HKI/2020).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji duduk perkara persengketaan antara PT. Boga
Mulia Nagadi melwawan PT. Antarmitra Sembada, pertimbangan Majelis Hakim dalam
putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt. Sus-HKI/2020, serta bagaimana akibat
hukum adanya putusan tersebut. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah hukum normatif
dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum
primer, sekunder dan tersier dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian duduk
perkara ini bermula saat PT.Antarmitra Sembada selaku pemilik merek produk Pure kids,
PUREKIDS, dan PUREWIPES merasa bahwa merek miliknya telah terdaftar terlebih dahulu
dan merek miliknya telah ditiru oleh PT.Bogamulia Nagadi dengan merek Pure Baby. Merasa
dirugikan PT.Antarmitra Sembada menggugat PT.Bogamulia nagadi dengan dalil
pelanggaran merek atas persamaan pada pokoknya barang sejenis di Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat. Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 843
K/Pdt.Sus-HKI/2020 sudah sangatlah tepat karena sesuai dengan peraturan pendaftaran
merek dimana diindonesia menggunakan first to file. Merek Pure Baby sendiri telah
didaftarkan di DJKI sejak 1985. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya putusan
Mahkamah Agung tersebut sudah sangatlah adil karena PT.Bogamulia Nagadi telah
membuktikan bahwa merek miliknya telah terdaftar terlebih dahulu di DJKI sejak 1985 dan
telah membuktikan bahwa terdapat perbedaan secara jelas anatara Pure Baby dan
PUREKIDS dimana secara tampilan, pengucapan, penempatan, dan secara bunyi.}

KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN COVERNOTE SEBAGAI SURAT KETERANGAN DALAM PROSES PENGAJUAN KREDIT

2024-08-20T11:15:26+07:00

ABSTRAK
Covernote adalah surat yang menerangkan adanya proses yang masih berjalan dalam pengurusan akta yang belum selesai. Hal ini biasanya terjadi dalam perjanjian kredit yang membutuhkan sertipikat sebagai jaminan, namun sertipikat yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit masih dalam proses, misalnya masih perlu dilakukan balik nama, atau lainnya yang masih berjalan. Dengan diterbitkannya covernote maka dana kredit sudah bisa dicairkan. Penggunaan covernote juga memiliki resiko yang lebih tinggi, maka kedudukan covernote Notaris sebagai surat keterangan dalam proses pengajuan kredit dan tanggung jawab notaris dalam menerbitkan covernote perlu untuk diketahui. Yuridis normatif sebagai jenis metode pendekatan yang digunakan yaitu, melalui mendekatkan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus covernote pertama dalam putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN.MKS. Kedudukan covernote hanya berlaku sebagai surat di bawah tangan yang berlandaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1293/K/Pdt/2006 sebagaimana diatur dalam Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata dan berlandaskan pada sumber hukum formil, yang didasarkan oleh kebiasaan, dan jawaban untuk rumusan masalah yang kedua yaitu berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata Jo Pasal 1366 KUHPerdata akibat kelalaian yang dikarenakan kurang hati-hatinya Notaris Dra. Siti Hasnati, S.H. (Penggugat) bertanggung jawab secara perdata, berupa penggantian kerugian yang dialami pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri (Tergugat III).
Kata Kunci: Covernote, Notaris, Surat Keterangan, Perjanjian Kredit.

Analisis Yuridis Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah

2024-09-14T12:35:08+07:00

Hal yang melatar belakangi dalam penelitian ini, status hak atas tanah yang berupa sertifikat

tanah menjadi tolak ukur atas kepemilikan atas tanah tersebut . Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengkaji akibat hukum dari sertifikat palsu yang dilakukan oleh PT Karunia

Bastem Mandiri kepada Jon Sudijono (almarhum) yang kemudian diteruskan oleh ahli

warisnya; Suwandi Nasmul; Eka Sinto Kasih Tjia dan Herman Wakiman. dari perkara

perdata Nomor 2639 K/Pdt/2020. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis

penelitian hukum normatif. Sifat penelitian menggunakan deskriptif analitis ini pada

umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, factual,

dan akurat terhadap suatu objek tertentu. Sumber data yang digunakan ialah sumber data

sekunder. Teknis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif dimana bersumber dari bahan hukum berdasarkan terhadap konsep, teori, peraturan

perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Bahwa didapatkan hasil pembahasan dimana, Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor

2639 K/Pdt/2020, penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat karena tanah miliknya

mengalami peralihan hak, yang kemudian hal tersebut berdampak negatif bagi Penggugat

karena tanah tersebut bukan lagi menjadi milik Penggugat. Putusan dari pada PN, PT, dan

MA sudah tepat, karena seperti yang dijelaskan dalam pemaparan tiap jenjang pengadilan,

semua gugatan dikabulkan dan semua tingkatan pengadilan mememangkan Penggugat

untuk seluruhnya. Penggugat terbukti pemilik tanah objek sengketa berdasarkan beberapa

akta jual beli antara para Penggugat dengan beberapa orang pemilik atas bidang tanah yang

terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Desa Situsari.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Hak atas tanah, Pertimbangan Hakim.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS KREDIT MACET PADA BANK BPD BALI (Studi Kasus Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DPS)

2024-08-01T10:35:57+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian mengenai kasus kredit
macet yang terjadi pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Latar belakang
penelitian ini adalah mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam
menangani kasus kredit macet yang dialami oleh BPD Bali. Penelitian yang
dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif,
seperti peninjauan hukum, pengumpulan data sistematis, dan analisis data
kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan penulis yaitu bentuk penyelesaian
kredit macet yang dilakukan oleh BPD Bali dilakukan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
Penyelesaian kasus kredit macet dilakukan dengan cara BPD melakukan kunjungan monitoring dan telah memberitahukan secara patut mengenai tunggakan kewajiban Debitur melalui surat-surat peringatan agar segera
melakukan pembayaran. BPD Bali mempunyai hak untuk menjual jaminan Debitur melalui pelelangan umum dalam rangka mengambil pelunasan piutang. Adapun hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus kredit macet yaitu
kurangnya kerjasama antara debitur dengan BPD serta kurangnya tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan.

Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

2024-08-26T22:59:24+07:00

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Mediasi, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih cepat, murah, dan adil bagi semua pihak yang bersengketa. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dapat menyelesaian beberapa kasus sengketa melalui jalur mediasi, oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang: pertama bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Kedua, bagaimana peran mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

Data permohonan mediasi di Kabupaten Karanganyar dari Tahun 2022 sampai 2023 banyak permohonan mediasi yang masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan jumlah keseluruhan mencapai 6 mediasi dengan hasil tercapainya kesepakatan sebesar 6. Semua kasus dapat diselesaikan oleh Kepala Seksi Bidang Pengendalian dan Penganganan Sengketa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan mediator, Kepala Seksi Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan pegawai kantor pertanahan, serta melalui observasi dan studi dokumen terkait proses mediasi.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan melalui proses mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020, berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar belum efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain : satu pihak yang melakukan mediasi tidak hadir pada pelaksanaan mediasi, tidak ada yang mau mengalah. Peran mediator dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, mediator memiliki fungsi krusial dalam memfasilitasi komunilasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Peran mediator mencakup beberapa aspek penting (1) membangun kepercayaan dan menciptakan suasana kondusif, (2) mengidentifikasi isu-isu dan kepentingan para pihak, (3) memfasilitasi komunikasi efektif, (4) membantu para pihak mengembangkan dan mengevaluasi opsi penyelesaian, dan (5) mendorong tercapainya kesepaatan.

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG PRODUK PERAWATAN DAN KECANTIKAN KULIT MS GLOW DENGAN PS GLOW (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)

2024-09-17T12:41:16+07:00

ABSTRAK

Hakim PN Surabaya memerintahkan MS Glow harus membayar ganti rugi sebesar
Rp 37,9 miliar kepada penggugat, PS Glow. Selain ganti rugi, MS Glow juga
diminta untuk menghentikan produksi, perdagangan, serta menarik seluruh
produk MS Glow yang telah beredar di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar MS
GLOW dan PS GLOW dalam proses perniagaan barang di Indonesia dan untuk
mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa penjiplakan merk dagang.
Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian normatif. Pendekatan
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif, Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif,
suatu penelitian yang hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok
permasalahan saja. Pada penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana
perlindungan hukum merk. hasil dari penelitian ini adalah 1) Putusan di PN Niaga
Surabaya diketahui bahwa merek MS GLOW yang dipakai tidak sejalan terhadap
kelas merek yang terdaftarkan. Mengenai pertimbangan atas prosedur Hukum
Acara Perdata, yakni penyalahgunaan Hak Merek Dagang oleh Tergugat dalam
perkara Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby sudah tepat, namun
putusan yang disampaikan di rasa kurang tepat, karena kurangnya nominal ganti
rugi yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat. Seharusnya putusan hakim dalam perkara
No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby mampu mempertimbangkan kondisi
pihak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan, apabila mengacu pada tujuan
hukum sebagai pelindung hak dan kewajiban setiap individual dalam komponen

ketatanegaraan.. First to file system merupakan suatu usaha perlindungan hukum preventif, 2) Sedangkan upaya hukum represif penyelesaian sengketa ini dilakukan di dua Pengadilan Niaga. Gugatan di PN Niaga Medan dimenangkan oleh MS GLOW, sedangkan gugatan di PN Niaga Surabaya dimenangkan oleh PS GLOW.

Kata kunci : sengketa, penjiplakan, merek

PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN SEBAGAI ILMU BANTU DALAM MENGIDENTIFIKASI KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI

2024-08-06T12:07:59+07:00

Penelitian Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji kendala penyidikan apa saja yang muncul dalam proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dalam Studi Kasus di Polresta Surakarta dan juga mengkaji peran ilmu kedokteran kehakiman sebagai ilmu bantu dalam usaha mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi ditingkat penyidikan.
Tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi merupakan kejahatan yang mengerikan dan kompleks, yang memerlukan pendekatan ilmiah yang cermat dalam proses identifikasi korban dan pengungkapan pelakunya. Dalam konteks ini, ilmu kedokteran kehakiman memegang peranan penting sebagai ilmu bantu dalam proses penyelidikan kejahatan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran ilmu kedokteran kehakiman dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi sangatlah penting untuk mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta mengkaji peraturan berundang-undangan yang tujuan pokoknya adalah untuk
i

mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu kedokteran kehakiman memainkan peran penting dalam mengidentifikasi korban melalui pemeriksaan forensik, termasuk identifikasi sisa-sisa tubuh yang mutilasi. Selain itu, melalui analisis forensik, ilmu kedokteran kehakiman juga dapat membantu mengungkap pelaku tindak pidana dengan mengumpulkan dan menganalisis bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa ilmu kedokteran kehakiman memiliki peranan yang krusial dalam proses penegakan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang melibatkan mutilasi.
Kata Kunci : Penyidikan; Forensip; Tindak Pidana; Pembunuhan

Kajian Hukum Perlindungan Wartawan Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

2024-09-02T09:33:33+07:00

Tujuan penelitian untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap wartawan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah payung hukum untuk melindungi wartawan dalam menjankan tugas jurnalistiknya. Dalam melaksanakan tugasnya, wartawan perlu mendapat perlindungan hukum untuk memastikan bahwa wartawan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, wartawan dalam menjalankan profesinya kerap kali mengalami ancaman berupa pelarangan liputan, dan ancaman pidana terhadap pemberitaan yang wartawan liput. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif (legal research) yaitu metode penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari perspektif normatif. Dalam penelitian ini memokuskan norma hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta peraturan yang mengatur tentang perlindungan wartawn dalam menjalankan kerja jurnalistik dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Proses analisa bahan hukum menggunakan metode deduktif dari hal umum ke khusus dengan bahan primer dan bahan sekunder kemudian menggunakan metode kualitatif dengan analisis bahan hukum non-statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum dalam memberikan perlindungan wartawan belum merasakan rasa aman terhadap wartawan terhadap pihak yang dirugikan terhadap pemberitaanya dan terdapat perdebatan mengenai Undang-Undang Pers lebagai lex specialis atau lex generalis. Pelaksanaan Pasall8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum maksimal karena terdapat berbagai penafsiran...

PERLINDUNGANHUKUM TERHADAPMASYARAKATPENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRANSJATENG

2024-09-17T14:02:01+07:00

Abstrak

Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen tidak hanya sebatas pada masalah kenaikan tarif yang tidak sesuai aturan dan penelantaran penumpang saja tetapi juga pada pencantuman klausula baku yang terkadang hanya menguntungkan salah satu pihak saja (biasanya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha) sehingga adanya kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui perlindungan hukum terhadap penumpang Angkutan Transjateng dan Mengetahui Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang apabila mengalami kerugian akibat kecelakaan.
Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.
Perlindungan Konsumen selain menentukan hak dan kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, juga mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Penggunaan salah satu jalur penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh konsep tujuan, ketajaman cara berfikir, serta budaya sosial masyarakat. Penggunaan model penyelesaian sengketa non litigasi lebih mengutamakan pendekatan â€œkonsensusâ€ dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak- pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah win- win solution.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transportasi Umum, Transjateng

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK HERBAL KAPSUL YANG DIPERDAGANGKAN DI PLATFORM E-COMMERCE

2024-08-09T13:12:04+07:00

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk obat â€“ obatan herbal yang diperdagangkan melalui platform e-commerce. Dalam era digital saat ini, penggunaan internet sebagai sarana perdagangan telah menjadi sangat umum, dan e-commerce telah membawa kemudahan dalam bertransaksi bagi konsumen. Namun, seiring dengan perkembangan ini, muncul berbagai resiko yang mengancam keamanan dan keselamatan konsumen, terutama terkait dengan produk obat â€“ obatan herbal yang dijual secara online.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berdaarkan Undang â€“ Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta untuk menilai tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan produk obat herbal Habat Ali Herbal Kapsul di platform e-commerce.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang menekankan pada data sekunder dan bertujuan untuk mengkaji asas-asas, norma, dan aturan hukum yang berlaku. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, dan literatur hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum lainnya.

Hasil penelitian perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk obat -obatan herbal yang diperdagangkan di platform e-commerce, dengan fokus pada produk Habat Ali Herbal Kapsul. Berdasarkan analisis Undang â€“ Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditemukan bahwa produsen telah memenuhi kewajiban informasi yang jelas mengenai produk. Namun, pengawasan dari BPOM perlu ditingkatkan untuk memastikan semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan kualitas dan keamanan produk yang dijual. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran konsumen dan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi hak â€“ hak konsumen dalam transaksi e-commerce.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Obat Herbal, E-Commerce, Undang â€“ Undang Nomor 8 Tahun 1999.

PENGGUNAAN JAMINAN SURAT YANG BERHARGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT

2024-09-06T10:39:28+07:00

ABSTRAK

Proses pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan di mana perusahaan calon nasabah beroperasi. Faktor-faktor seperti kecenderungan politik, ekonomi, teknologi, dan sosial di negara tempat nasabah beroperasi dapat mempengaruhi keberhasilan usahanya. Pemberian kredit yang mudah dan cepat memang memudahkan nasabah untuk memperoleh modal, namun jika prosedur ini tidak dijalankan dengan baik, risiko terjadinya kredit macet akan meningkat, yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan atau penerimaan kas koperasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur pemberian kredit pada koperasi, serta menganalisis bagaimana penerapan prosedur tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan koperasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami peran koperasi sebagai badan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan mengatasi ketimpangan ekonomi serta kesenjangan sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada koperasi tertentu. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait prosedur pemberian kredit. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko yang muncul dalam proses pemberian kredit dan bagaimana koperasi dapat mengelolanya secara efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur pemberian kredit di koperasi sudah mengikuti standar yang berlaku, masih terdapat risiko yang cukup tinggi terkait dengan kredit bermasalah. Risiko ini sebagian besar disebabkan oleh analisis yang kurang tepat serta ketidakmampuan debitor dalam mengembalikan kredit tepat waktu. Oleh karena itu, koperasi perlu meningkatkan efisiensi dalam proses analisis kredit dan lebih berhati-hati dalam menilai kelayakan permohonan kredit agar dapat mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah di masa depan.

Kata kunci: Koperasi, Kredit, Ekonomi

ABSTRACT

The lending process is a very complex activity and requires an in-depth understanding of the environment in which a prospective customer company operates. Factors such as political, economic, technological and social trends in the country where the customer operates can affect the success of its business. Providing easy and fast credit makes it easier for customers to obtain capital, but if this procedure is not carried out properly, the risk of bad debts will increase, which in turn can reduce the income or cash receipts of the cooperative.

This study aims to evaluate credit granting procedures in cooperatives, and analyze how the implementation of these procedures can affect the financial performance of cooperatives. In addition, this study also aims to understand the role of cooperatives as business entities in improving the welfare of their members and overcoming economic inequality and social inequality, in accordance with the principles of cooperatives regulated in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives.

This research uses a qualitative approach with a case study method on a particular cooperative. Data were collected through interviews, observations, and document analysis related to credit granting procedures. The data analysis process was conducted using triangulation techniques to ensure the validity and reliability of the research results. The main focus of this analysis is to identify potential risks that arise in the credit granting process and how cooperatives can manage them effectively.

The results show that although the cooperative's lending procedures follow the applicable standards, there is still a high risk associated with non-performing loans. This risk is largely due to inappropriate analysis and the inability of debtors to repay credit on time. Therefore, cooperatives need to improve efficiency in the credit analysis process and be more careful in assessing the eligibility of credit applications in order to reduce the risk of non-performing loans in the future.

Keywords: Cooperatives, Credit, Economy

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUSAKAN RANGKA DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

2024-09-17T14:33:41+07:00

Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen yang mengalami kerusakan rangka motor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah yakni dalam studi ilmu hukum, dan secara praktis maupun akademis yakni sebagai masukan bagi penulis maupun pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk menganalisis perlindungan hukum yang timbul dalam transaksi elektonik. Pengaturan Umum Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerusakan Rangka Sepeda Motor terdiri Pengertian Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Ruang Lingkup Konsumen Dan Pelaku Usaha, Dasar Hukum Tentang Perlindungan Konsumen yang Mengalami Kerusakan Rangka Sepeda Motor. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan rangka sepeda motor dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari korosi akibat paparan elemen lingkungan hingga kegagalan struktural akibat kecelakaan atau penyalahgunaan. Identifikasi kerusakan ini penting untuk mengembangkan langkah-langkah preventif dan perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan keamanan dan umur pakai rangka sepeda motor. Dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha selama ini peraturan yang digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA SURAKARTA

2024-08-15T09:27:50+07:00

_{Tujuan penelitian ini adalah mengkaji proses penyidikan tindak pidana
narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surakarta serta hambatan-
hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh BNN.
Sebagai negara hukum, Indonesia mengharuskan semua aspek kehidupan
diatur dengan peraturan yang mengikat. Salah satu masalah yaitu narkotika,
meskipun telah lama ada, tetap menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum
dan pembangunan nasional. Narkotika adalah zat adiktif yang jika disalahgunakan,
dapat membahayakan nyawa dan berpotensi menimbulkan kematian. Pemerintah
telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkotika,
salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
yang bertujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa dari narkotika
serta memberantas peredaran gelapnya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat
deskriptif, di mana data dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan di BNN
Kota Surakarta, dengan data yang dikumpulkan mencakup data primer dan
sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan melalui buku,
jurnal, dan artikel serta wawancara dengan penyidik di BNN Surakarta.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana
narkotika di BNN Surakarta meliputi penerimaan laporan, tindakan awal,
penggeledahan, penangkapan, penyitaan, pemeriksaan, hingga penyelesaian.
Namun, masih terdapat hambatan dalam proses tersebut, terutama terkait dengan partisipasi masyarakat yang masih kurang dan perlu ditingkatkan untuk
mendukung efektivitas penyidikan tersebut.}

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 592/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr)

2024-09-10T11:42:45+07:00

Penelitian ini berfokus pada Perjanjian Pinjaman Online khususnya terkait
perlindungan hukum bagi debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perlindungan hukum yang akan diterima debitur jika terjadi wanprestasi dalam
pinjaman online dan memberikan gambaran mengenai tanggung jawab yang akan
dilakukan kreditur apabila terjadi wanprestasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui penelitian
kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya
pelanggaran terhadap hak-hak debitur oleh PT. Barracuda Fintech Indonesia, seperti
penyalahgunaan data pribadi debitur, penagihan dengan cara-cara tidak etis, dan
kurangnya transparansi terkait bunga dan biaya pinjaman. Putusan Pengadilan
Negeri Nomor 592/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr menegaskan pentingnya kepatuhan
terhadap perjanjian dan perlindungan hak-hak debitur.
Pengadilan memutuskan bahwa PT. Barracuda Fintech Indonesia telah
melakukan wanprestasi dan memerintahkan perusahaan tersebut untuk membayar
ganti rugi kepada debitur. Putusan ini memberikan preseden penting bagi
perlindungan hukum debitur dalam transaksi pinjaman online.
Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya regulasi yang lebih ketat dan
perlindungan yang lebih efektif bagi debitur dalam perjanjian pinjaman online.
Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan pengawasan terhadap praktik penyedia layanan pinjaman online dan memastikan hak-hak konsumen terlindungi
dengan baik.

PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR)

2024-09-21T12:48:09+07:00

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah ketidakefektifan sistem
peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan retributif di Indonesia dalam
menangani kejahatan, seperti tindak pidana penganiayaan, yang menyebabkan
masalah seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan perlunya pendekatan
keadilan restoratif yang lebih memprioritaskan pemulihan korban dan harmonisasi
masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses prosedural dan
hambatan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan
berdasarkan prinsip restorative justice di Kejaksaan Denpasar.
Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis sosiologis dengan
pendekatan konseptual dan studi kasus, mengkaji efektivitas penghentian
penuntutan tindak pidana penganiayaan berdasarkan prinsip restorative justice di
Kejaksaan Denpasar melalui analisis silogisme. Metode analisis data melibatkan
penggunaan bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan terkait,
serta bahan hukum sekunder dan teknik pengumpulan data melalui studi
kepustakaan dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Restorative Justice di
Kejaksaan Negeri Denpasar menghadapi berbagai kendala, termasuk perubahan
PAUGERAN LAW REVIEW
Volume â€¦. No â€¦. XXXX 2021, E-ISSN: 2774-8332
PAUGERAN LAW REVIEW NAMA PENULIS JUDUL
DITERIMA : REVISI : DISETUJUI :
sikap korban, ketidaksesuaian janji ganti rugi oleh tersangka, dan pengaruh
peraturan yang terus berkembang, yang memerlukan langkah-langkah strategis
seperti dukungan psikologis, penegakan komitmen hukum, dan sosialisasi regulasi
untuk mencapai penyelesaian damai dan adil.
Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan, Penganiayaan

PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI PARA NARAPIDANA DI LAPAS (LEMBAGA PEMASYARAKATAN) KELAS II B PURWODADI

2024-07-16T15:01:38+07:00

Abstrak

Karya ilmiah Penelitian yang berjudul â€œpelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat
bagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadiâ€
pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya
dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari
Sembilan bulan. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah
memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah di tetapkan oleh peraturan Menteri hukum
dan hak asasi manusia nomor 07 tahun 2022.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembebasan
bersyarat di lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi dan untuk mengetahui
hambatan-hambatan pelaksanaan pembebasan bersyarat dan untuk mengetahui Upaya yang
dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pada saat pembebasan bersyarat di
kembaga pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi.
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan/sosiologis yaitu
mengumpulkan data secara langsung dengan cara wawancara kepada pegawai lembaga
pemasyarakatan (lapas) kelas II B purwodadi. Dan metode pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan yaitu
normatif. Yaitu pendekatan yang penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa
peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan buku-buku dan literatur yang
berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas
II B purwodadi hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat telah
dijalankan/diberikan kepada narapidana setelah narapidana tersebut telah memenuhi
persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan, dengan beberapa hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembebasan
bersyarat yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Kata kunci : Narapidana, Pembebasan Bersyarat.

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MENYIMPAN, MEMILIKI, MEMELIHARA, MEMPERNIAGAKAN SATWA DILINDUNGI SECARA ILEGAL (Studi Kasus: Polresta Surakata)

2024-08-15T13:40:37+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana menyimpan, meiliki, memelihara, memperniagakan satwa dilindungi secara illegal, yang melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang sumber daya alam hayati dan ekosistem. serta mengetahui kendala apa yang dihadapi dan bagaimana upaya dari apparat kepolisian polresta Surakarta dalam mengatasi pelaku tindak pidana menyimpan, neniliki memelihara memperniagakan satwa yang dilindungi secara illegal di polesta Surakarta.

Latar belakang yang dipaparkan dalam penulisan skripsi ini adalah keberadaan dari para satwa ini saat ini terancam kepunahan dengan adanya kegiatan perburuan dan perdagangan satwa ilegal, di Indonesia sendiri terdapat antara lain 3.305 spesies amphibi, burung, mamalia dan reptile, Dan diantarnya 31,1% nya endemic, Celakanya dari hewan endemic tersebut 9,9% nya terancam punah.Suatu ekosistem lingkungan perlu perlindungan secara hukum karena pada dasarnya hal ini bergantung berbagai faktor seperti alam, dan manusia yang bisa mempengaruhi ekosistem itu sendiri. Sebagai contoh, tindakan manusia yang terus melakukan perburuan akan menyebabkan berkurang atau punahnya suatu hewan, yang tentu akan mengganggu ekosistem lain yang ada di dalamnya.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan hukum deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris sumber datanya dari data primer dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dan data langsung dari narasumber yang diperlukan untuk bahan penelitian di Polresta Surakarta dengan Aipda Slamet Nuryanto, SH di devisi Unit 5 Sat Reskrim Polresta Surakarta - Polda Jawa Tengah, dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa Polresta Surakarta dalam upaya menanggulangi tindak pidana terhadap menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi secara illegal yang terjadi di Surakarta, Polresta Surakarta sudah melakukan segala upaya preventif dan respresif. Polresta Surakarta sudah melakukan segala upaya preventif dan respresif. Peran Kepolisian dalam hal ini sangatlah penting dikarenakan upaya-upaya pencegahan, penangkapan, penindakan dan kerjasama dengan pihak puhak lain seperti BKSDA, Kejaksaan, LSM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya penanggulangannya berupa pemberitahuan kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan satwa-satwa langka serta memberitahukan sanksi-sanksi apa yang akan di dapat apabila melanggar tindak pidana tersebut. Kendala yang didapatkan oleh Polresta Surakarta dikarenakan kurangnya koordinasi serta bantuan dari masyarakat setempat, kurangnya informasi himbauan untuk masyarakat dan kurangnya pengawasan. Maka upaya untuk meminimalisir pelanggaran satwa yang di lindungi secara illegal di Surakarta yaitu dengan melakukan razia, patrol, pemberian informasi kepada masyarakat sekitar secara berkelanjutan, serta meningkatkan pengawasan serta penambahan personil dalam melakukan razia.

TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN PERALIHAN HAKkMILIK TANAH MELALUI LELANG YANG DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATENESRAGEN

2024-09-13T12:28:53+07:00

This study aims to determine the procedures and obstacles to the transfer of ownership of land rights through auction at the Sragen Regency Land Office. This research is motivated by the object of land auction is land rights both registered and unregistered. Juridically, the auctioned land rights are not the land. There are several parties involved, including buyers, sellers, auction officials and supervisors in its implementation.

The research method consists of empirical juridical research, descriptive research nature. The data sources used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection was achieved by field studies (interviews and observations), and literature studies. This research uses qualitative analysis with an interactive model.

The results show that the procedure for transferring land rights through auction at the Sragen Regency Land Office follows the regulations stipulated in Government Regulation No. 24 of 1997. To be able to register the transfer of land rights through auction, there must be evidence such as excerpts of minutes of auction, certificates of ownership rights to land or apartment units, acertificate fromethe Headeoffthe Auction Office if the certificate is not given, and juridical data stored in registration maps, land registers, measurement letters, and land books from the Land Office. After the auction is conducted, the seller fulfills the auction requirements by obtaining a Land Registration Certificate (SKPT) from the Land Office. Constraints, such as: processing applications and auction management are not timely; application files that have not been plotted in the KKP (Land Office Computerization) system; delays from officers in completing applications, lack of consistency in processing applications, and weak responses from officers to complaints filed by applicants.

PENYELESAIAN WANPRESRASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SURAKARTA

2024-07-30T13:38:13+07:00

Perbankan memiliki peran penting penggerak roda perekonomian nasional dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kesejahteraan rakyat. Penulis melakukan penelitian berdasarkan perjanjian kredit No.SPH 93059310/6713/06/22 sebagai sumber hukum di Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta. Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini untuk dianalisa lebih lanjut yaitu, bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia oleh BRI Cabang Surakarta dan apa yang menjadi kendala penyelesaian wanprestas dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia oleh BRI Cabang Surakarta. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta menyelesaikan kredit macet melalui metode secara non litigasi, yaitu dengan memberikan surat peringatan, pendekata secara langsung dan bisa juga dinovasi untuk merubah tanggal bayar debitur. Terdapat dua kendala yang sering dialami pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta dalam penyelesaian Wanprestasi, yaitu debitur tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian kredit dan sikap menyepelekan dari pihak debitur dengan tidak adanya niat atau itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan masalah kreditnya.

Kata Kunci: Perjanjian, Kredit, Mediasi.

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PANTI ASUHAN BERDASARKAN PERMENSOS NO.110/HUK/2009 (Studi Pada Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta)

2024-08-19T13:51:15+07:00

Anak sebagai amanah Tuhan dan merupakan pewaris masa depan bangsa yang harus dilindungi haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tidak semua anak memiliki orang tua yang memenuhi kebutuhan mereka, sehingga negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak terlantar. Panti asuhan, seperti Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi â€œPermata Hatiâ€ Surakarta, memainkan peran penting dalam kesejahteraan anak terlantar. Pengangkatan anak diatur secara hukum untuk kepentingan terbaik anak, namun menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Kesadaran akan pentingnya perlindungan anak adalah kunci untuk membangun bangsa, karena anak adalah aset berharga dan penerus generasi mendatang.

Penelitian bertujuan mengkaji proses pelaksanaan pengangkatan anak dan mengkaji kendala hukum apa saja yang timbul dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak pada Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta. Jenis penelitian yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan yaitu data primer serta didukung dengan data sekunder. Data primer melalui wawancara langsung ke petugas panti dan data sekunder melalui metode studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta berjalan sesuai dengan PERMENSOS NO.110/HUK/2009, namun menghadapi beberapa kendala hukum. Prosedur adopsi melibatkan tahapan mulai dari permohonan pengangkatan anak, pemeriksaan administrasi, hingga penetapan di pengadilan. Kendala utama yang ditemukan meliputi kurangnya pemberitahuan perkembangan anak dari calon orang tua angkat (COTA) kepada yayasan dan berupa perubahan peraturan administratif.

ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN YANG DISERTAI PENCURIAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 6/PID.B/2019/PN TLK)

2024-09-14T11:45:08+07:00

Tingginya Kebutuhan dasar sehari-hari seperti sadang, pangan dan papan yang
tidak dapat terpenuhi membuat banyak orang rela untuk melakukan berbagai cara untuk
mendapatkan penghasilan tambahan. Keadan tersebut diperparah dengan rendahnya
keterampilan dan pendidikan yang miliki. Kebuntuan semacam ini menjadi salah satu
pemicu terjadinya kriminalitas seperti melakukan pencurian,pembunuhan, perampokan,
penipuan yang dapat merugikan harta benda atau hilangnya nyawa seseorang.
Sebagaimana yang terjadi pada putusan perkara nomor Nomor 6/PID.B/2019/PN Tlk,
bahwa terjadinya perampokan yang disertai pembunuhan berencana oleh terdakwa
ABDUL MULUK dan turut terdakwa ERSUANDI,kedua sepakat untuk mengambil unit
motor korban dan bila melawan para terdakwa ini sepakat untuk menghabisi nyawanya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana terhadap
pelaku turut serta melakukan pembunuhan yang disertai pencurian dan turut serta
melakukan penadahan pada putusan Nomor 6/Pid.B/2019/Pn Tlk.
Metode penelitian menggunakan analisa kualitatif yang bersumber pada sumber
bahan hukum sekunder melalui literasi studi kepustakaan dan putusan perkara serta
materi hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan .
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pembuktian tindak pidana terhadap pelaku
turut serta melakukan pembunuhan yang disertai pencurian dan turut serta melakukan
penadahan pada putusan Nomor 6/Pid.B/2019/Pn Tlk Dilakukan secara litigasi, dimulai
dari tahap kepolisan dengan pembuktian visum dan surat penyidikan, kemudian
selanjutnya dilakukan pembuktian dipengadilan oleh kejaksaan dengan 4 langkah
pembuktian. Pertama, Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Tuntutan berdasarkan
Surat Penyidikan yang telah dibuat oleh pihak kepolisian. Kedua, Jaksa Penuntut Umum
membuat Surat Tuntutan berdasarkan surat Visum et Repertum No. 445/UPTD KesPkm Bsrh/VER/X/2018/898 tanggal 04 Oktober 2018. ketiga, Jaksa Penuntut Umum
menjerat para Terdakwa dengan 2 (dua) tuntutan sekaligus yakni dakwaan primair,
subsidai dan dakwaan 2 alternatif. Dan keempat, Jaksa Penuntut Umum akan
menghadirkan alat-alat bukti (eterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa.) dan barang bukti untuk memperkuat penuntutannya.
Kata kunci : Pembuktian,Turut serta melakukan pembunuhan yang disertai pencurian
dan turut serta melakukan penadahan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE DI PENGADILAN NEGERI BATAM (Studi Kasus Putusan Nomor : 897/Pid.B/2020/PN Btm)

2024-07-31T11:52:46+07:00

Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya kasus tindak pidana
penipuan di Indonesia yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini. Tindak pidana
penipuan merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan di lingkungan
masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuik mengetahui faktor penyebab
terjadinya penipuan arisan online, untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis
Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan khususnya pada putusan perkara
Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm.
Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan jenis
penelitian yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif.
Analisis data dalam penenulisan ini menggunakan analisis kuantitatif. Penulis
menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan judul dan mengambil
dari buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, disertasi hukum dan jurnal hukum.
Dalam penlisan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi
pustaka dari kasus Pengadilan Negeri Batam.
Hasil penelitian ini yaitu pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan
sanksi tindak pidana penipuan arisan online dan penegakan hukum terhadap tindak
pidana penipuan berupa arisan online berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
didalam persidangan.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Arisan Online.

TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS TANAH WAKAF DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm)

2024-08-26T15:44:16+07:00

ABSTRAK

Sengketa wakaf di Indonesia memang menjadi perhatian serius. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan lembaga terkait bekerja sama untuk meningkatkan regulasi dan penegakan hukum terkait wakaf guna mengurangi sengketa dan memastikan pengelolaan wakaf yang efektif.

Membahas tentang studi kasus pada sengketa lahan wakaf yang telah terjadi selama puluhan tahun. Kasus ini akan dianalisis dan ditinjau dari segi hukum positif , proses persidangan yang berlangsung, serta analisis hukum islam terhadap kasus sengketa wakaf tersebut. Terdapat 2 pihak yang bersengketa yakni pihak Nadzir dan pihak keluarga yang pernah diberi tempat tinggal oleh wakif selama pembangunan masjid yang mengaku tanah yang telah dipinjamkan itu menjadi hak miik mereka.

Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif ,yaitu metode yang terfokus pada kajian terhadap norma-norma atau regulasi hukum yang relevan dengan topik yang dibahas. Data sekunder merujuk pada informasi yang bersumber dari dokumen resmi, literatur, serta laporan hasil penelitian. Data sekunder menggunakan data dari Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Negeri Bima dimana lokasi penelitian dilakukan. Metode penelitian ini melibatkan analisis terhadap keputusan tersebut untuk menambah kelengkapan informasi dalam penyusunan skripsi.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa alasan dan faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam studi perkara Putusan nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.BM terkait permohonan perubahan status wakaf oleh tergugat ditolak oleh Hakim karena alasan dan bukti yang tidak kuat. Dalam hal ini, seluruh prosedur yang telah dilakukan oleh Nadzir dan Pengadilan telah berjalan sesuai proses hokum positif Negara dan juga hokum Islam dimana pada hokum positif, Nadzir melaporkan masalahnya kepada pihak yang berwenang untuk diadili seadil â€“ adilnya,pihak tergugat diberi hak untuk mengajukan banding terhadap yang digugatkan oleh penggugat (Nadzir), semua permasalahan dalam sengketa wakaf diselesaikan dengan cara damai dan adil.

Kata Kunci : Sengketa Wakaf, Hukum Positif, Hukum Islam

ABSTRACT

Dispute over waqf in Indonesia has indeed garnered serious attention. To address this issue, the government and related institutions are collaborating to enhance regulations and law enforcement regarding waqf to reduce disputes and ensure effective waqf management.

Discusses a case study on waqf land disputes that have occurred for decades. The case will be analyzed and reviewed from the perspective of positive law, the ongoing trial process, and Islamic legal analysis of the waqf dispute case. There are two disputing parties: the Trustees and the family who were previously provided with housing by the waqif during the construction of the mosque, claiming that the land lent to them became their property.

The research method employs normative juridical research, which focuses on studying relevant legal norms or regulations pertaining to the discussed topic. Secondary data refers to information sourced from official documents, literature, and research reports. Secondary data utilizes information from the Decision of the Bima Religious Court Number 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm obtained directly from the Bima District Court where the research is conducted. This research method involves analyzing the decision to supplement information in thesis preparation.

The research findings indicate that the reasons and factors influencing the court decision in the case study Decision number 1342/Pdt.G/2020/PA.BM regarding the defendant's request to change waqf status were rejected by the Judge due to weak reasons and evidence. In this regard, all procedures conducted by the Trustees and the Court have adhered to the process of positive law of the State and also Islamic law, where under positive law, the Trustees reported their issue to the competent authority for fair adjudication, the defendants were given the right to appeal against what was sued by the plaintiff (Trustees), and all issues in the waqf dispute were resolved peacefully and fairly.

Keywords: Waqf Dispute, Positive Law, Islamic Law

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI KAWASAN HUTAN LAMPUNG

2024-09-17T12:23:16+07:00

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan secara liar berdasarkan Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/Pengadilan Negeri Kota Agung.

Jenis penelitian Normatif karena menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan ataupun ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Sifat penelitian mempertimbangan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen pada Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/Pengadilan Negeri Kota Agung.

Peran Aparatur Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Dalam Mewujudkan Good Governance

2024-08-01T18:21:12+07:00

Cita-cita Good Governance dalam mewujudkan pada ruang publik, dapat memberikan makna pada terciptanya hubungan secara sinergis antara tiga elemen; elemen sektor publik (negara/pemerintah), sektor privat (pebisnis), dan Civil Society (organisasi kemasyarakatan), dari ketiga elemen tersebut merupakan unsur yang dapat dicapai oleh Good Governance, sehingga dapat diharapkan dan mampu di aplikasikan, serta masing masing unsur memiliki akses terhadap ruang publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan upaya-upaya aparatur kecamatan di era otonomi daerah dalam mewujudkan Good Governance.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian dengan menggunakan tekni purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian sehubungan dengan peran aparatur kecamatan Jaten dalam mewujudkan good governance, menunjukkan aparatur telah melakukan berbagai peran, diantaranya: peran selaku inovasi, peran selaku pelopor, peran selaku modernisator, dan peran selaku pelaksana sendiri. Dari segi kualitas pelayanan, aparatur belum sepenuhnya tanggap akan kebutuhan masyarakatnya, terkadang masih diskriminatif, dalam melayani tidak memberikan akses yang sama bagi semua warga untuk mendapatkan pelayanan, dan tidak memperdulikan kepada warga pengguna berdasarkan nomor urut yang ada. Partisipasi masyarakat yang semestinya dilibatkan, kenyataannya masih kurang melibatkan, sehingga masih ada berbagai hal yang tidak diketahui oleh masyarakat. Aparatur Kecamatan Jaten dalam menyelenggarakan pemerintahan belum mencerminkan adanya keterbukaan seluruhnya kepada warga masyarakat.

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI DI PT PEGADAIAN (Persero) KABUPATEN WONOGIR

2024-08-30T11:40:45+07:00

Penelitian bertujuan mengetahui ketentuan yang menyebabkan debitur
wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi dalam Perjanjian Gadai dengan jaminan
gadai di PT Pegadaian (Persero) Kabupaten Wonogiri.
Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya dan diberikan harus
sesuai aturan yang disebut dengan perjanjian pokok. Perjanjian antara debitur
dengan kreditur perihal piutang debitur maka kreditur berhak menerima barang
jaminan atas gadai dari pihak debitur. Apabila pada suatu hari debitur tidak
melaksanakan kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah
dibuat sebelumnya maka debitur dinyatakan wanprestasi.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian
lapangan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian. Sifat penelitian deskriptif
dengan menyelidiki fenomena dan fakta yang diteliti. Sumber data dari data primer
dengan melakukan wawancara dan data sekunder diolah data dari bahan hukum
primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data melalui teknik wawancara, data
yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Hasil pembahasan menyimpulkan faktor penyebab nasabah melakukan
wanprestasi dalam perjanjian gadai adalah karena keterbatasan ekonomi dan upaya
yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Kabupaten Wonogiri terhadap nasabah yang
melakukan wanprestasi dengan melakukan pelelangan pada barang yang
digadaikan.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KARAWANG (Studi Putusan PN Karawang 342/PID.B/LH/2022/PN Kwg)

2024-09-17T14:00:08+07:00

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak
pidana pencemaran lingkungan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang,
bagaimana proses pertanggungjawaban dan penjatuhan pidana terhadap pelaku
pencemaran lingkungan.
Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih rendahnya kepedulian masyarakat
terhadap kebersihan lingkungan hidup, meskipun telah dibuat peraturan mengenai
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masih banyak masyarakat yang
melakukan pencemaran lingkungan hidup.
Jenis penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara
menganalisis dan menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Sifat penelitian
deskriftif karena penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan secara
sistematis mengenai hukum positif dan asas-asas ataupun teori yang berkaitan
dengan tindak pidana pencemaran lingkungan. Sumber data yang digunakan berupa
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data ditempuh dengan
melakukan penelitian studi kepustakaan dan studi dokumen pada Putusan Nomor
342/Pid.B/LH/2022/PN Karawang. Metode analisis data menggunakan metode
analisis kualitatif.

Kajian Mahkamah Agung Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia (studi putusan Nomor 785K/Pid.Sus 2019)

2024-08-07T12:36:03+07:00

Tindak pidana perdagangan manusia adalah salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan berkaitan dengan hak kebebasan pribadi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa putusan-putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan tindak pidana perdagangan manusia.Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normative (legal research).
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa judex jurist dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah agung terhadap terdakwa khusunya pada pada putusan perkara Nomor 785/K.Pid.Sus 2019.
Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif.Penulis menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud terkait dengan tindak pidana perdagangan manusia.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa Judex Jurist terhadap terdakwa sudah memastikan apakah putusan di bawahnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung terhadap terdakwa dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Putusan Nomor 785K/Pid.Sus 2019 bahwa hasil dari putusan ini bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap.
Kata Kunci :Tindak Pidana Perdagangan Manusia,Putusan Mahkamah Agung,Hak Asasi Manusia

perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online terhadap risiko kerugian

2024-09-05T11:49:56+07:00

Perkembangan teknologi, pada internet telah mempengaruhi hampir semua sektor perdagangan berkembang dengan media sosial dan perangkat komunikasi mobile menjadi alat utama dalam pemasaran. Perubahan pada teknologi juga mengubah cara transaksi jual beli, yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, sekarang dilakukan dengan secara online. Latar belakang ini meliputi meningkatnya kasus kerugian konsumen akibat transaksi online dan pentingnya regulasi untuk melindungi hak-hak pada konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online dan mengidentifikasi upaya untuk mengurangi risiko kerugian yang dihadapi konsumen.
Jenis penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini terfokus pada menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, khususnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait lainnya. Perlindungan konsumen dalam transaksi online diatur secara komprehensif oleh regulasi ini, yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi online.
Hasil Penelitian ini yaitu mengevaluasi efektivitas regulasi dalam memastikan keamanan e-commerce, serta menekankan pentingnya langkah-langkah yang dapat diambil konsumen untuk meminimalkan risiko kerugian dan memperkuat peningkataan kepercayaan pada pihak konsumen terhadap ekosistem e-commerce. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan konsumen dan memperbaiki pengalaman berbelanja online serta memberikan panduan bagi pengembangan perdagangan online yang lebih aman serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi Online, Risiko Kerugian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan

2024-09-17T14:13:43+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui pengkajian pustaka-pustaka. Teknik pengolahan dan analisis data adalah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya lebih lanjut penyalahgunaan narkotika yang menimbulkan banyak korban dari perlindungan hukum preventif yang diberikan yaitu berupa rehabilitasi guna memberikan pengobatan agar korban terlepas dari tindakan menggunakan atau menyalahgunakan narkotika. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya sarana dan prasraana untuk rehabilitasi, tidak tersedianya fasilitas untuk rehabilitasi, terbatasnya tenaga kesehatan khusus untuk menangani rehabilitasi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

TINJUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SUMBER MAKMUR SRAGEN, DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgn)

2024-08-12T14:04:06+07:00

ABSTRAK

Tujuan penulis adalah untuk mengetahui Penerapan hukum pidana materil
dan pertimbangan hukum terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh
Supadi untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam
penjatuhan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Nomor
3/Pid.B/2024/PN/Sgn. pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan Studi Pustaka.
Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yang berupa undang-undang
dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan
artikel. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode normatif yaitu dimana
hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan
(law
in
books)
atau
hukum
dikonsepkan
sebagai
kaidah
atau
norma
yang

merupakan
patokan
berperilaku
manusia
yang di
anggap
pantas.

Adapun
hasil
dari
peneliti
yaitu
1)
penerapan
hukum
pidana
terhadap
tindak

pidana

penggelapan yang dilakukan Supadi alias Setu bin Supardi, sudah tepat,
dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai
dengan pasal 374 KUHPidana. Hal itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada
dipersidangan, serta alat bukti yang sah, yaitu keterangan terdakwa, dan keterangan
para saksi. 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan Nomor
3/Pid.B/2024/PN/Sgn. Sudah tepat, dengan aturan hukum yang berlaku, selain itu
fakta yang diperoleh dari persidangan bahwa terdakwa sadar akan akibat yangditimbulkan, serta terdakwa terdakwa menyesali perbuatannya sehingga terdakwa
patut dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh Majelis Hakim.

Kata kunci : Tindak Pidana,Penggelapan,Pertimbangan Hakim

PENETAPAN AHLI WARIS DI BAWAH UMUR KARENA KEMATIAN TERHADAP WARISAN YANG MASIH DALAM ANGSURAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH ( Studi Putusan Nomor 63/Pdt. P/2023/PN Skt.)

2024-09-10T11:02:42+07:00

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penetapan ahli waris di bawah umur karena kematian yang warisan masih dalam kredit pemilikan rumah dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No 63/Pdt. P/2023/PN Skt.
Kematian melibatkan situasi dimana seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada anak-anak atau ahli waris yang belum mencapai usia dewasa. Penetapan ahli waris adalah langkah hukum yang diajukan oleh para ahli waris ke pengadilan agama dengan tujuan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah untuk melakukan perbuatan hukum terhadap barang milik pewaris yang telah meninggal dunia. Kredit Pemilikan Rumah adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk digunakan membeli rumah dan berikut tanah guna dimiliki dan dihuni atau dipergunakan sendiri.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan teori hukum yang berhubungan dengan topik penelitian yang ditunjang dari putusan pengadilan, dan data tersebut dianalisis secara kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan penetapan ahli waris perlu ditetapkan perwalian oleh Pengadilan Negeri karena status ahli waris masih di bawah umur. Tidak ada kendala yang signifikan mengenai penetapan ahli waris

PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/Pt. SMG)

2024-09-19T13:35:42+07:00

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Hasil dari BUMDesa yang begitu besar akan menjadikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam mengelola anggaran yang mengakibatkan terjadinya korupsi di pemerintahan desa.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/Pt. SMG.

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normative (legal research). Penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengakaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud terkait bagaimana penerapan hukum pidana pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/Pt. SMG.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa, dilihat kedudukan dan peran terdakwa, penulis berpendapat sependapat dengan keputusan hakim beban pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Suyatno bin Kartorejo haruslah lebih besar dari pada yang dibebankan kepada Sdr. Eko Kamsono.

Dasar pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/Pt. SMG, telah didasarkan pada pertimbangan hakim yang benar, yaitu berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Majelis Hakim Banding menerima memori banding dari Pemohon Banding/Kuasa Hukum Terdakwa, membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 03 April 2023 yang dimintakan banding perlu diubah/diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pertimbangan terhadap pembuktian unsur kedua, dan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

Kata kunci : penerapan hukum pidana; pertimbangan hakim; dan penyalahgunaan kewenangan

Permasalahan Yang Ditimbulkan Pihak Franchisee Dalam Pelaksanaan Perjanjian Franchise GiNaSTel

2024-07-05T10:18:54+07:00

Bisnis franchise adalah sebuah strategi perdagangan yang melibatkan penjualan barang atau jasa ke
pasaran di bawah merek dagang yang dimiliki oleh pemilik bisnis waralaba atau franchisor. Sebagai
gantinya, pihak yang membeli sistem bisnis waralaba atau franchisee membayar royalti untuk mengganti
penggunaan merek dagang yang dimiliki oleh pemilik usaha waralaba atau franchisor. Penulisan ini
bertujuan untuk mengetahui apa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian franchise
GiNaSTel di Jaten Kabupaten Karanganyar dan bagaimana penyelesaian permasalahan yang timbul
dalam pelaksanaan perjanjian franchise GiNaSTel di Jaten Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini
termasuk penelitian empiris yaitu metode penelitian dalam bidang hukum yang menggunakan data-data
asli dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber secara langsung. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian franchise GiNaSTel di
Jaten Kabupaten Karanganyar yang dilakukan oleh pihak franchisee berupa plagiasi resep dan
penggunaan cup polos, sedangkan permasalahan yang dilakukan oleh pihak franchisee yaitu berkaitan
dengan pemetaan lokasi pendirian stand GiNaSTel tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati antara
pihak franchisee dan franchisor. Penyelesaian permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara negosiasi,
sementara permasalahan yang ditimbulkan pihak franchisor tidak ditemukan sebuah solusi.

A franchise business is a trading strategy that involves selling goods or services to the market under a
trademark owned by the franchisor. In return, the party purchasing the franchise business system or
franchisee pays royalties to compensate for the use of the trademark owned by the franchisor. This writing
aims to find out what problems arise in the implementation of the GiNaSTel franchise agreement in Jaten
Karanganyar Regency and how to solve the problems that arise in the implementation of the GiNaSTel
franchise agreement in Jaten Karanganyar Regency. This research includes empirical research, which is
a research method in the field of law that uses original data by conducting interviews with sources directly.
The results showed that the problems arising in the implementation of the GiNaSTel franchise agreement
in Jaten, Karanganyar Regency, which were committed by the franchisee in the form of recipe plagiarism
and the use of plain cups, while the problems committed by the franchisee were related to the mapping of
the location of the GiNaSTel stand establishment not in accordance with the rules agreed between the
franchisee and the franchisor. The settlement of these problems was resolved by negotiation, while the
problems caused by the franchisor did not find a solution.

KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG MENGALAMI MALPRAKTIK OLEH DOKTER DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK (Studi kasus putusan nomor 3203 K/Pdt/2017)

2024-08-15T12:19:26+07:00

ABSTRAK

Informed consent dalam medis merupakan suatu kelengkapan, keharusan yang dibuat oleh
dokter sebelum melaksanakan tindakan medis yang direncanakan. Apabila tindakan medik
yang dilakukan tanpa adanya Informed Consent, maka dokter yang bersangkutan dapat
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin praktik. Pada kenyataannya
banyak problematika kasus terkait pelanggaran Informed Consent, salah satu kasus yang
berkaitan dengan Informed Consent yang tidak dilaksanakan dan menyebabkan tidak
terjadinya transaksi terapeutik antara dokter dan pasien adalah kasus yang telah diputus
oleh Pengadilan Nomor 3203 K/Pdt/2017.
Tujuan pada penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pasien yang
menderita akibat tindakan dokter yang tidak disetujui dalam transaksi terapeutik dan untuk
mengkaji tanggung jawab dokter terhadap pelayanan medis yang berkaitan dengan
kelalaian dokter.
Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normative. Pendekatan yang
digunakan yaitu perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Analisis data pendekatan konseptual terhadap Putusan Nomor 3203
K/Pdt/2017.
Hasil penelitian ini 1) Perlindungan hukum kepada pasien yang informed consent dan
transaksi terapeutiknya tidak dijalankan oleh dokter sehingga pasien mengalami kerugian,
tindakan dokter tersebut tidak sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 Tentang Praktik Kedokteran. 2) Pertanggungjawaban dokter berupa ganti rugi sebesar
Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh dokter sesuai dengan pasal 1366 KUH Perdata.
Kata kunci : Informed consent; Perjanjian Terapeutik.

GUGATAN HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

2024-09-10T21:36:30+07:00

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, berpengaruh terhadap hubungan antar manusia khususnya perkawinan. Keterbukaan Indonesia mengakibatkan terjadinya perkawinan antar Warga Negara Indonesia (WNI) dengan warga Negara Asing (WNA) dikenal dengan perkawinan campuran. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena mengkaji duduk perkara, pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Khusus Ibukota Nomor 521/ PDT/ 2020/ PT. DKI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji duduk perkara, pertimbangan hakim, dan akibat hukum dari perkara gugatan hak waris anak dari perkawinan campuran. Berdasarkan hasil kajian pustaka dan analisis yang dilakukan penulis anak hasil perkawinan campuran yang mewarisi harta warisan harus menunggu sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan diberi kesempatan untuk memilih kewarganegaraan. Jika anak tersebut memilih menjadi Warga Negara Indonesia barulah ia dapat memiliki hak berdasarkan ketentuan yang ada, yaitu Hukum Perdata, Hukum Umum dan Hukum Islam. Sebaliknya jika seorang anak tersebut memilih untuk menjadi Warga Negara Asing maka ia harus mengikuti hukum yang berlaku di Negara tersebut.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKTA PEDAMAIAN HASIL DARI MEDIASI DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor:7/Pdt.G.S/2022/PN.Pre)

2024-09-25T14:32:07+07:00

ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap akta perdamaian yang merupakan
hasil dari proses mediasi dalam perkara gugatan sederhana, dengan studi kasus pada Putusan
Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN.Pre. Akta perdamaian sebagai hasil
mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, sehingga pihakpihak
yang
terlibat
diharapkan
dapat
menjalankan
isi
dari
akta
tersebut.
Fokus
penelitian
ini

adalah

menganalisis proses terbentuknya akta perdamaian dalam perkara tersebut dan
menilai akibat hukum jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi akta perdamaian. Dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas akta perdamaian dalam penyelesaian
sengketa melalui mediasi dalam konteks gugatan sederhana. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa akta perdamaian dalam perkara ini dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku,
namun masih terdapat potensi pelanggaran apabila salah satu pihak tidak memenuhi
kewajibannya. Akibat hukum yang muncul dari ketidakpatuhan tersebut dapat berupa
eksekusi langsung atas akta perdamaian oleh pengadilan, yang kemudian dapat
memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan praktik mediasi di Indonesia serta meningkatkan kesadaran
hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi

Kata Kunci : Akta Perdamaian, Mediasi, Gugatan Sederhana, Hukum Perdata, Pengadilan
Negeri.

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KOTA SURAKARTA DALAM PROSES DIVERSI ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)

2024-07-29T13:42:55+07:00

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus Anak dari proses pengadilan pidana ke jalur penyelesaian di luar sistem peradilan pidana. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terlibat dalam seluruh proses peradilan pidana terhadap anak di bawah umur, termasuk mengawasi setiap tahap persidangan, melakukan penelitian sosial, dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap anak selama menjalani hukuman hingga selesai. Karya Ilmiah ini bertujuan untuk meneliti dan memahami peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dalam pelaksanaan diversi bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi dan peran BAPAS dalam sistem peradilan pidana anak. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif dalam penelitiannya, dengan menerapkan analisis data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan Surakarta, dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Dalam Karya Ilmiah ini diperoleh sebuah analisis yaitu Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi bertugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terlebih dahulu dan sebagai wakil fasilitator yang membantu pihak-pihak yang terlibat mencapai pemahaman dan merencanakan cara untuk mencapai tujuan bersama, tanpa dominasi dalam diskusi.

Kata Kunci : Diversi, Anak Berhadapan Hukum, Balai Pemasyarakatan

FASILITASI PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN JASA KEUANGAN

2024-08-17T20:26:54+07:00

Pengaduan nasabah dan bentuk penyelesaian sengketa antara nasabah dengan PUJK secara efektif serta efesien adalah faktor penting di industri jasa keuangan. Tanpa adanya ketentuan semacam itu kepercayaan nasabah dan masyarakat sangat sulit untuk di wujudkan, pada akhirnya akan mempengaruhi perkembangan usaha PUJK dan industri secara keseluruhan.
Penelitian ini bertujuan mengkaji dan memberikan usulan bagaimana perlindungan konsumen/nasabah dalam pelaksanaan fasilitasi penyelesaian pengaduan nasabah sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan.
Metode Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian Empiris, yaitu pengumpulan data secara langsung dari pihak terkait yang berhubungan dengan objek penelitian, dengan teknik wawancara bebas.
Hasil Penelitian yaitu Pengaduan nasabah yang tidak dapat diselesaikan oleh PUJK dapat disampaikan kepada OJK dengan cara nasabah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada OJK untuk memfasilitasi pengaduannya. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian pengaduan oleh OJK dilakukan melalui beberapa tahap yaitu; Tahap Prafasilitas, Tahap Fasilitasi, dan Tahap Pasca Fasilitasi. Dalam proses pengaduan ini OJK juga mengalami berbagai hambatan berupa; nasabah belum memahami sengketa yang diadukan dan bagaimana proses pengaduan di OJK, nasabah masih sulit dalam memberikan dokumen persyaratan dengan lengkap, serta kendala dalam menentukan waktu untuk melakukan fasilitasi pengaduan yang berupa klarifikasi antara PUJK dengan Nasabah.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KOMODITAS BATUAN DAN KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI (Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skh.)

2024-09-12T11:56:14+07:00

Syarat perizinan dalam menjalankan suatu usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Didalamnya terdapat uraian mengenai aturan Izin usaha Pertambangan (IUP) khususnya pada tahap Eksplorasi dan Operasi Produksi kegiatan pertambangan komoditas batuan. Selain itu aturan tentang kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh pemilik usaha yang mengakibatkan kecelakaan pada orang lain tertera dalam Pasal 359 KUHP.

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas batuan dan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, yang didasarkan pada Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skh.

Penerapan metode pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan seluruh data dianalisis dengan cara kualitatif. Berbagai data sekunder digunakan pada penelitian yang dilakukan, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, jurnal, dan literatur berkaitan pada permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini melihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim didasarkan pada realita yang dipaparkan dalam pengadilan seperti dakwaan Penuntut Umum, keterangan yang disampaikan saksi dan Terdakwa, serta alat bukti. Pada perkara ini Majelis Hakim memidana Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan apabila denda tersebut tidak dibayar. Penjatuhan sanksi ini bersesuaian dengan amar putusan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, tertanggal Jumat 11 Agustus 2023.

EKSEKUSI PENJUALAN JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI BADAN LEMBAGA LELANG NEGARA

2024-07-31T11:40:06+07:00

Eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan penjualan dibawah tangan, menyulitkan kreditur apabila debitur wanprestasi atau debitur tidak mampu lagi melunasi angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan atau kredit yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum yang berakibat merugikan para pihak yang berkepentingan melakukan perjanjian. Penelitian ini akan dilakukan penulis di PT. Langkah Usaha Bersama (LUB). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Sifat yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, debitor wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila debitor tidak menyerahkan jamian fidusia tersebut pada waktu eksekusi dilaksanakan, kreditor berhak mengambil benda yang menjadi objek jamian fidusia tersebut dan kalau perlu meminta bantuan pihak yang berwenang. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai seluruh sisa seluruh utang debitor, kreditor wajib mengembalikan kelebihantersebut kepada debitor, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggungjawab atas utang yang belum dibayar. Pemegang sertifikat jaminan fidusia berkedudukan seperti seseorang yang sudah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia sama dengan pelaksanaan suatu keputusan pengadilan yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 200 HIR, berdasarkan pada fiat eksekusi dari ketua pengadilan. Peristiwa penarikan oleh debt collector ini, lahir dari asumsi publik yang bersifat subjektif dan tendensius, yang memojokkan posisi lembaga pembiayaan selaku kreditur yang memberikan fasilitas pembiayaan.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan No. 120/Pid.Sus/2022/PN Byl)

2024-08-20T12:48:39+07:00

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dasar penerapan unsur-unsur pidana dan
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus peyalahgunaan narkotika pada (Studi
Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Byl).
Penelitian ini dilatar belakangi pengguna Narkotika diluar kepentingan medis dan ilmu
pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu masalah dan bahaya bagi si pemakainya dan
perkembangan kejahatan penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan
yang semakin meningkat.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu dilakukan
dengan cara mengkaji data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Sifat penelitian deskripif, yaitu mendeskripsikan mengenai dasar penerapan
umsur-unsur hukum pidana dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan
narkotika.
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: Dalam
putusan nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Byl. Jaska penuntut umum menggunkan dakwaan yang
berbentuk dakwaan alternatif ketiga yaitu dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik
Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah
dianggap terbukti oleh jaksa penuntut umum yakni antara perbuatan dan unsur-unsur pasal telah
sesuai. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan
perbuatan sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Adapun dakwaan
yang menurut majelis hakim menunjukan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yaitu
melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009
tentang narkotika.

Kata kunci : Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Narkotika.

Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap nasabah bank dalam resolusi

2024-09-15T01:30:12+07:00

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya LPS dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah bank dalam resolusi serta mengetahui bagaimana pertimbangan LPS dalam upaya menangani bank dalam resolusi baik bank yang diselamatkan maupun bank yang dilikuidasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder (pustaka) terdiri dari: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder. Data yang telah terkumpul, baik melalui inventarisasi bahan- bahan hukum primer maupun penyelusuran bahan sekunder, dilakukan content analysis yang kemudian diolah menjadi premis-premis umum yang selanjutnya dianalisis secara deduktif dengan menggunakan pola berfikir silogisme yag tersusun dari dua pernyataan (premis mayor dan premis minor). Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya kebijakan di Indonesia dalam menangani bank dalam resolusi masih fokus pada bank dengan operasional sistem bank konvensional dan pertimbangan LPS dalam menyelesaikan atau menyelamatkan bank dalam resolusi masih belum memiliki ketentuan dan regulasi yang jelas dan pasti. Sebagai kesimpulan, terkait perlindungan hukum terhadap nasabah bank digital masih belum memiliki ketegasan khusus sehingga diperlukan pengaturan khusus terhadap bank digital sebab sistem usaha yang dijalankan berbeda dengan bank konvensional dan diperlukan ketegasan kriteria syarat sebuah bank harus dilikuidasi maupun diselamatkan dengan semua spek pertimbangan yang diperlukan.

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN DIWAARMERKING

2024-08-01T13:31:13+07:00

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses waarmerking terhadap suatu perjanjian dan mengetahui tanggungjawab notaris terhadap waarmerking dari suatu perjanjian.

Adanya keperluan untuk mengesahkan atau melegalkan sebuah dokumen menjadi mula-mula adanya sebutan Waarmerking, Legalisasi, hingga adanya Akta Notariil. Waarmerking adalah akta atau surat yang bersangkutan didaftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh notaris, biasanya hal ini ditempuh apabila akta atau surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum di sampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.

Metode penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dikaji dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan kajian dengan melalui wawancara. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif . Sumber data penelitian yang dilakukan ini memerlukan jenis data primer karena memerlukan data yang diperoleh langsung dari wawancara narasumber. Cara pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kasus.

Hasil penelitian ini yaitu proses waarmerking terhadap suatu perjanjian yang didasarkan pada 15 ayat 2 huruf b UU No. 2 Tahun 2014 menerangkan bahwa seorang Notaris memiliki salah satu kewenangan untuk membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Tanggung jawab notaris terhadap waarmerking dari suatu perjanjian hanya mendaftarkan surat tersebut ke dalam buku waarmerking mengenai adanya surat tersebut, tetapi tidak pada isi atau pihak yang menanda tangani ataupun keabsahan tanda tangannya.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW DI SURAKARTA

2024-08-28T05:36:48+07:00

Hukum

PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi Kasus Kejaksaan Negeri Karanganyar )

2024-09-17T12:51:10+07:00

ABSTRAK

Di Indonesia sendiri korupsi terjadi karena kurangnya kontrol dan pengawasan oleh pemerintah, sehingga korupsi ini hanya mengalir sebagai budaya yang terus dipelihara, banyaknya anggota badan eksekutif dan legislatif menjadi penguat sinyal untuk terus melanjutkan evaluasi untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diartikan tindakan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun pada ayat 3 Undang-Undang tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap perbuatan penyalahgunaan sarana fasilitas yang ada karena jabatan dan kedudukan, sehingga dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, juga termasuk korupsi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana hambatan dan peranan Bidang Intelijen yang dijalankan oleh Penyidik Jaksa pada Kejaksaan Negeri Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.

Hasil penelitian ini adalah bahwa peranan Bidang Intelijen dalam penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Karanganyar adalah langkah penting dalam upaya memberantas korupsi dan menegakkan keadilan. Meskipun demikian, terdapat hambatan seperti kendala hukum, keterbatasan sumber daya, dan potensi intervensi dari pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan tersebut.

Kata Kunci: Pidana, Peranan Intelijen, Korupsi

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi Kasus Putusan No.98/Pid.B/LH/2023/PN.Kln)

2024-08-06T12:15:49+07:00

Banyak nya kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak berpedoman pada prosedur

yang dikeluarkan oleh pemerintahn yaitu melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi

surat keterangan sahnya hasil hutan. Salah satu kasus yang terjadi di RPH Cawas pada

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN.Kln. Jenis penelitian ini

adalah penelitian Yuridis Normatif, karena dilakukan dengan cara mendapatkan data primer

dari Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN.Klm dan dianalisis

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Lokasi penelitian berada di Resort

Pemangku Hutan Cawas. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan(library research)

menganalisa buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan wawancara kepada Kepala

Resort Pemangku Hutan Cawas. Metode analisis data dilakukan dengan kualitatif.

Penelitian Skripsi ini bertujuan mengkaji apa yang menjadi faktor penyebab pelaku

melakukan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan mengkaji

penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan

hutan. Hasil penelitian yaitu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencegahan

dan pemberantasan perusakan hutan adalah faktor ekonomi, faktor adanya kesempatan

pengangkutan kayu tanpa pengawasan, dan faktor kurangnya SDM menjadi lemahnya

pengawasan dari pihak Perhutani. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencegahan

dan pemberantasan perusakan hutan yaitu Hakim menjatuhakn pidana penjara masing-

masing 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan

pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan tersebut kurang tepat dalam menerapkan

penjatuhan pidana denda bagi Para Terdakwa karena Penjatuhan denda di bawah minimum

Undang-Undang bisa menimbulkan ketidakpastian mengenai efektivitas penegakan hukum

terhadap tindak pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil

hutan

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU DUMPING LIMBAH B3 ( BAHAN BERBAHAYA BERACUN ) KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN DI KLATEN

2024-09-02T20:14:09+07:00

Abstrak
Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal
28H) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi
dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia sehingga keberlangsungan dan
kelestraiannya harus dijaga secara bersama- sama. Namun pada praktiknya, banyak
kasus yang melakukan dumpling limbah ke media lingkungan hidup salah satunya yaitu
seagaimana putusan perkara 18/Pid.B/Lh/2022/Pn Klaten ini.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum
pidana terhadap pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup
tanpa izin di Klaten serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak
pidana pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin
Klaten pada Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pid.B/Lh/2022/Pn Klaten
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif
yuridis dan bersifat bersifat deskriptif dan terapan. Sumber data dari bahan sekunder
mengkaji dan menganalisi teoritis , bahan hukum , undang-undang serta putusan perkara
18/Pid.B/Lh/2022/Pn Klaten ini. penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif
dengan tehnik pengumpulan data berupa literasi studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan hukum pidana
terhadap pelaku dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin
di Klaten khusunya pada pekrara putusan nomor Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln
sudah berjalan dengan baik dengan terdakwa HARMANTO bin NGADINO HADI
RAHARJO atas tindak pidana dumpling limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke
sungai dukuh las-lasan di vonis dengan pidana penjara selama 2 bulan dan pidana denda
sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan bilamana tidak bisa
membayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Adapun pertimbangan
hakim dalam memutuskan perkara ini didasari oleh pertimbangan yuridis dan non
yuridis

kajian yuridis kedudukan anak angkat dalam persefektif hukum islam dan perdata barat

2024-09-17T14:09:05+07:00

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam kedudukan dan hak waris anak angkat dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat Nomor 2 / Pdt/2016/PT.SMG
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sengketan tanah warisan antara anak angkat dan keluarga yang ditinggalkan, untuk mengajukan permohonan hak waris ke lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Negri Semarang dengan Nomor 2 / Pdt/2016/PT.SMG . Oleh karena itu dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan dasar hukum islam dan hukum KUHPerdata dalam mengabulkan hak waris.
Metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian ini bersifat deskriptif, alat pengumpulan data dengan studi pustaka.
Hasil penelitian ini adalah petama bahwa sesuai fakta hukumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 33/Pdt.G/2000/PN.Kds tanggal 21, menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : YOYON SUMANTRI, dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua putusan Hakim mengingat sesuai bukti dan fakta hukumnya Penggugat bukan sebagai anak angkat dari almarhum GUNADI d/h GOEI PIENG KOEN sehingga tidak mempunyai hubungan hukum kewarisan dalam kedudukan hukumnya sebagai ahli waris dari almarhum GUNADI d/h GOEI PIENG KOEN, maka dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas penguasaan, penerbitan sertipikat dan jual beli harta waris peninggalan almarhum GUNADI d/h GOEI PIENG KOEN adalah wajib ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Kata Kunci : Hak waris, anak angkat, hukum islam, hukum KUHPerdata

Peran OJK Dalam Mengawasi Kreditur Online Pada Aplikasi Shopee Pinjam

2024-08-09T13:41:43+07:00

Abstrak
Penelitian ini mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi kreditur online, khususnya aplikasi Shopee
Pinjam, dalam konteks fintech di Indonesia. OJK memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan memastikan kepatuhan
terhadap regulasi yang meliputi batas suku bunga, biaya administrasi, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan
untuk memahami bagaimana OJK menjalankan fungsi pengawasan terhadap Shopee Pinjam, serta untuk mengidentifikasi
sanksi yang diberikan oleh OJK kepada kreditur online jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan suku bunga pinjaman.
Dengan memfokuskan pada hubungan hukum antara PT. Lentera Dana Nusantara sebagai penyedia dana, Shopee sebagai
platform penyedia layanan, dan konsumen sebagai penerima pinjaman, penelitian ini juga mengeksplorasi dinamika
perlindungan hukum yang terlibat dalam layanan pinjaman online di Indonesia. Melalui analisis ini, penelitian ini tidak hanya
memberikan gambaran tentang praktik pengawasan OJK terhadap kreditur online, tetapi juga menyoroti pentingnya
keberlanjutan sistem keuangan dan perlindungan konsumen dalam menghadapi perubahan fintech yang cepat di Indonesia.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DUMPING LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti)

2024-09-09T13:33:28+07:00

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum tindak pidana
terhadap pencemaran lingkungan di kawasan lingkungan hidup berdasarkan
Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti dan mengetahui apa yang menjadi faktor
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana
dumping limbah Bahan Berbahaya dan beracun pada Putusan Nomor
219/Pid.Sus/2023/PN Pti.
Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh banyaknya jenis tindak pidana
pencemaran lingkungan terutama dalam kasus dumping limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) di wilayah Indonesia serta kerusakan lingkungan akibat limbah
Bahan Berbahaya Beracun
Penelitian ini dilakukan secara yuridis normative yaitu dengan cara
menganalisis dan menguji norma atau ketentuan yang berlaku. Sifat penelitian
deskriptif karena penelitian ini memaparkan adanya permasalahan sosial yang
terjadi di masyarakat secara kronologis melalui data dan fakta menjadi satu gejala
yang ada. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Pengumpulan data ditempuh dengan melakukan studi kepustakaan dan
studi dokumen pada putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti. Metode analisis data
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari Penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa berdasarkan putusan
Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pti. Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti
melakukan tindak pidana dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup
tanpa izin. Sebagai konsekuensinya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3
bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana
Dumping Limbah

A TINJAUAN YURIDIS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel)

2024-09-18T19:53:31+07:00

Penelitian ini membahas permasalahan terkait dengan tindak pidana
pembuhan berencana yang dilakukan oleh mantan Kadif Propam Polri.Irjen Pol.
Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H terhadap ajudannya sendiri Brigadir Nofriansyah
Yosua di rumah Dinas Polri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1.
Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara kasus pembunuhan berencana
dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel ?, 2. Bagaimana Penerapan Pidana
Materiil Pembunuhan Berencana dalam putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel?.
Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum normatife, dengan pendekatan studi
kasus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber
data Primer, Sekunder dan Tersier. Analisa yuridis normative. Hasil yang
didapatkan pada kesimpulan dan saran penelitian ini, menyimpulkan bahwa
penjatuhan hukuman terhadap kasus ini sudah sesuai dengan kepastian hukum
yang berpacu pada hukum positif, fakta, realitas. Bahwa Majelis Hakim pengadilan
negeri sudah menimbang terdakwa dengan beberapa pertimbangan sehingga dapat
dikenakan pidana mati dengan berpacu pada pertimbangan yuridis maupun hal-hal
yang memberatkan, serta majelis hakim Mahkamah Agung meringankan dengan
berfokus pada hal-hal yang meringankan dan non yuridis. Menimbang bahwa
Majelis Pengadilan Negeri dan Majelis Kasasi harus menimbang dan memutuskan
putusan dengan adil, bijaksana, dan tidak memihak tertuang pada Undang-Undang
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Unit Suwatu Sragen

2024-06-15T20:12:21+07:00

Keberadaan program KUR BRI Suwatu Sragen sangat membantu bagi para
pelaku untuk memulai dan mengembangkan usahanya. seperti contoh nasabah Bapak
Wagimin memanfaatan program KUR untuk mengembangkan usahanya. Kesempatan
emas ini digunakan baik oleh para pelaku namun tidak semuanya lancar dalam hal
angsuran kredit sehingga berdampak pada muculnya masalah yaitu kredit bermasalah.
Pihak bank tidak berhenti cara untuk mensiasati agar kredit macet yang bermasalah dari
para nasabah tetap bisa jalan dan target perusahaan juga tercapai.
Metode penelitian menggunakan analisa kualitatif,. Tehnik pengumpulan
datanya melalui cara observasi,wawancara responden , baik perwakilan dari internal
Bank BRI maupun dari perwakilan nasabah bermasalah serta literasi. Jenis penelitian
berupa yuridis sosiologis yang bersifat desktiptif analisis sehingga hasil penelitiannya
akurat dan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Faktor Penyebab terjadinya kredit
bermasalah pada pinjaman KUR Di Bank BRI Unit Suwatu Sragen yaitu disebabkan
karena 2 hal, pertama disebabkan oleh nasabah (pihak eksternal) seperti perhitungan
usaha kurang matang dari nasabah, dan lemahnya kondisi ekonomi nasabah dampak
penghasilan usaha menurun. Faktor kedua dari internal bank yang seperti analisa
kelayakan yang belum kuat dipaksakan menjadi anasabah karena dikejar target
penjulan. Tata cara penyelesaian kredit bermasalah pada pinjaman KUR di Bank BRI
Unit Suwatu Sragen dilakukan dengan 5 yakni Perubahan tingkat suku bunga kredit,
pengurangan denda pinalty, pengurangan tunggakan pokok kredit perpanjangan jangka
Kata kunci : Kredit Bermasalah, Kur dan Penyelesaian Kredi

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA USAHA CUCI SEPATU SOC.CLEAN (Ditinjau dari Prespektif Perjanjian Franchise)

2024-08-15T12:23:52+07:00

Perjanjian waralaba adalah jenis kontrak sepihak atau terstandar di mana pemberi waralaba
menandatangani perjanjian tersebut dan penerima waralaba hanya mempunyai pilihan untuk
menerima atau menolaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses, aturan, hak
dan kewajiban yang ada antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan hukum empiris yang menganalisis penerapan peraturan normatif dalam konteks
hukum waralaba. Sebelum menandatangani kontrak, kedua belah pihak harus mematuhi persyaratan
hukum dan administratif. Apabila salah satu pihak melanggar kontrak karena tidak melaksanakan
kewajibannya, maka pihak tersebut akan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Namun jika kedua belah pihak sepakat, maka kontrak tersebut
dianggap sah. Jika terjadi kerugian di kemudian hari karena pelanggaran, kami akan menyelesaikannya
melalui negosiasi dan mediasi berdasarkan ketentuan kontrak.

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DUMPING LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

2024-09-10T12:34:20+07:00

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe
penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan pidana terhadap perusahaan yang melakukan
dumping Limbah B3 telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 dan juga dalam PP No. 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selain itu juga diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan lainnya yang terkait dengan limbah B3. Namun implementasi aturan melalui penegakan
hukum lingkungan pidana terhadap perusahaan yang melakukan dumping limbah B3 masih lemah dan belum
maksimal, dikarenakan terkendala oleh berbagai faktor baik faktor hukumnya sendiri dimana sanksi pidana
masih dijadikan sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian pencemaran limbah, faktor penegak hukum tidak
tegasnya aparat penegak hukum serta kurangnya SDM dalam bidang lingkungan hidup dari aparat penegak
hukum, faktor sarana dan fasilitas yang tidak mendukung, faktor masyarakat dan budaya yaitu pemahaman
akan bahayanya limbah serta kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat masih kurang.

Kata Kunci: Lingkungan, Pidana, Perusahaan Dumping, Limbah B3

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM TAHAPAN KAMPANYE YANG DILAKUKAN OLEH CALON ANGGOTA LEGISLATIF (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.6/PID.SUS/2024/PN PWR)

2024-09-21T13:52:34+07:00

Pemilihan umum adalah perwujudan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat

UUD 1945, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin secara

demokratis. Pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun bertujuan menghasilkan

pemerintahan yang diakui dan didukung oleh rakyat. Namun, dalam

pelaksanaannya, seperti pada Pemilu 2019, sering terjadi berbagai pelanggaran,

terutama selama masa kampanye, yang dapat mencederai prinsip demokrasi. Oleh

karena itu, UU No. 7 Tahun 2017 dibuat sebagai panduan hukum untuk

menyelesaikan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu, termasuk sanksi terhadap

tindak pidana kampanye yang melibatkan anak di bawah umur, seperti yang terjadi

di Purworejo.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim

Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana terhadap terpidana tindak

pidana pemilu dalam putusan nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr, Serta untuk

mengetahui sesuai atau tidaknya putusan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri

Purworejo terhadap terpidana tindak pidana pemilu dalam putusan nomor

6/Pid.Sus/2024/PN Pwr.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada

analisis putusan hakim dalam kasus tindak pidana pemilu, khususnya putusan

nomor 6/Pid.Sus/2024/PN PWR. Penelitian bersifat deskriptif dengan tujuan untuk

memaparkan pertimbangan hukum hakim dan hukuman yang dijatuhkan pada

calon legislatif yang terbukti melakukan pelanggaran. Data yang digunakan adalah

data sekunder, termasuk bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU No. 7 Tahun

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skt)

2024-07-16T15:40:09+07:00

Penelitian ini bermaksud mengkaji pertimbangan hukum hakim serta akibat hukum yang dihasilkan dari penyelesaian kasus tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh anak di bawah umur.

Latar belakang pada penelitian ini adalah pembahasan mengenai tindak pidana penyalahgunaan penggunaan narkotika oleh anak-anak di bawah umur, hal ini sangat penting karena anak-anak merupakan komponen utama dan merupakan generasi penerus bangsa yang memegang peranan penting bagi masa depan negara. Di Indonesia sudah diatur mengenai dampak narkotika pada UU No.35 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat (1). Selanjutnya, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berumur 12 tahun, akan tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak sebagai penyalahguna narkotika yang dimaksud di dalam penelitian ini mengacu pada individu yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai pada usia 18 tahun, yang diduga melakukan penggunaan narkotika secara ilegal.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian normatif yuridis bisa didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan dari kepustakaan atau data sekunder dalam bidang hukum. Maka, dalam menggunakan metode penelitian ini penulis memerlukan beberapa data yang berasal dari literatur, peraturan perundangan, dan putusan.

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa pertimbangan hakim untuk mengadili pelaku seperti pada penggunaan pertimbangan yuridis yang berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan fakta hukum disertai dakwaan jaksa penuntut umum maka menimbulkan akibat hukum bagi pelaku sesuai dengan perbuatannya sehingga dihasilkan bahwa: Eka Wardana terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam dakwaan subsidiar yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, Eka Wardana dihukum dengan ditahan pada LPKA sebagai bentuk pembinaan khusus untuk anak-anak, pemerintah juga memberikan alternatif sanksi berupa pelatihan kerja sebagai gantinya. Selama tiga bulan, Eka Wardana, seorang anak, menjalani program pelatihan kerja di UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Serta prtimbangan non-yuridis karena didasarkan pada status atau latar belakang terdakwa dan bagaimana kondisi dari anak, didalam kasus tersebut terdakwa disebut sebagai anak karena masih berusia 16 tahun maka mendapatkan sebuatan anak dan bukan terdakwa.

Kata Kunci: tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA E- COMMERCE YANG DIRUGIKAN PADA SITUS BELANJA ONLINE SHOPEE

2024-08-16T13:00:34+07:00

Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui perlindungan terhadap pengguna yang di
rugikan dalam penggunaan e-commerce pada situs shopee dan mengetahui kendala
perlindungan hukum terhadap pengguna yang di rugikan dalam penggunaan e-commerce
pada situs shopee.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research atau penelitian
kepustakaan. Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data sekunder yang digunakan penelitian
ini adalah bahan hukum sekunder. Data bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis
secara normative dengan tipe penelitian hukum empiris karena penelitian ini bertitik tolak dari
peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.
Hasil penelitian ini 1) Melalui pasal 433 dan 434 Undang-Undang Hukum Perdata
bertujuan agar pemohon menjadi wali pengampu, mengingat pemohon adalah anak kandung
dari Eny Erwati, dikarenakan kondisi Ibu Pemohon yang mengalami menderita skizofrenia,
Pemohon bermaksud menjadi Wali Pengampu terhadap Ibu Pemohon , untuk mewakilinya
setiap perbuatan hukum demi kepentingan terbaik bagi Ibu Pemohon 2) Kendalanya adanya
diskriminasi hukum terhadap penyandang disabilitas mental yang dilakukan pihak shopee
terhadap ibu pemohon menyebabkan tidak ditutupnya akun ibu pemohon atas permohonan
anaknya.

Tanggung Jawab PT Pos Indonesia Cabang sragen terhadap barang yang mengalami kerusakan menurut uu nomor 8 tahun 1999

2024-09-11T21:39:35+07:00

Penelitian ini memiliki latar belakang yaitu akibat tingginya jumlah barang yang membutuhkan angkutan dan jauhnya jarak tempuh pengantaran mengakibatkan dibutuhkannya jasa pengiriman barang, salah satunya PT Pos Indonesia. Namun Proses pengiriman barang tidak selalu berjalan dengan lancar, terdapat kendala yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada barang kiriman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab PT Pos Indonesia Cabang Sragen atas kerusakan barang yang terjadi selama proses pengiriman, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Studi ini mengkaji bagaimana PT Pos Indonesia memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan penyelesaian sengketa yang timbul akibat kerusakan barang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengaÃ¬n melakukan penelitian lapangan di PT Pos Indonesia Cabang Sragen. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak PT Pos Indonesia Cabang Sragen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pos Indonesia Cabang Sragen telah menerapkan beberapa langkah untuk meminimalisir kerusakan barang, termasuk prosedur pengepakan yang standar. Namun, masih ditemukan kasus kerusakan barang yang terjadi. PT Pos Indonesia diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999, yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa PT Pos Indonesia Cabang Sragen perlu meningkatkan standar operasional prosedur dan mekanisme penanganan keluhan konsumen untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi konsumen. Disarankan adanya peningkatan pengawasan internal dan transparansi dalam proses klaim ganti rugi.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE BERDASARKAN Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Studi Kasus Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2023/PN Jember)

2024-07-30T13:50:09+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jenis-jenis tindak pidana judi online , kurangnya efektifitas dan disahkan dalam undang-undang pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana judi Online dalam putusan Nomor 308/pid.sus/Pengadilan Negeri Jember dan apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku . Jenis penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dan menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Sifat penelitian deskriftif karena penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis mengenai hukum positif dan asas-asas ataupun teori yang berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana judi online berdasarkan UU ITE. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian studi kepustakaan dan studi dokumen pada Putusan Nomor 308/pid.sus/2023/PN Jember. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Kata Kunci : Pertimbangan hakim, keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan PN Baubau Nomor 44/Pid.B/PN.Bau Tahun 2022)

2024-08-20T08:52:31+07:00

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, serta memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulanginya, bagaimana hakim dalam menjatuhkan pidana yang adil terhadap penerapan hukum sesuai dengan pidana yang berlaku.
Latar belakang penelitian ini adalah pembunuhan berencana yang merupakan tindak pidana yang berupa penganiayaan, upaya atau perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang yang mengakibatkan mati. Untuk itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian dari pertimbangan hakim terhadap putusan dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berkelompok.
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, meneliti dan memperoleh bahan-bahan tertulis seperti buku-buku ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Data yang terkumpul mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, dianalisis secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yuridis normatif.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa permohonan pidana terhadap terdakwa I Arif Asman Amsir Ode dan terdakwa II Muhammad Akbar Radiki terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pembunuhan karena ditemukan alat bukti, surat visum, dan dihadirkannya saksi di persidangan. Tindak pidana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, adapun dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut adalah melihat fakta-fakta yang ada di persidangan secara lengkap dan dikuatkan dengan keyakinan hakim sendiri. Serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa agar dapat menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dapat memberikan keadilan bagi terdakwa.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Efek Jera, Pembunuhan.

SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN PN KARANGANYAR 36/PID.B.2021/PN KARANGANYAR)

2024-09-14T12:02:51+07:00

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatis yang bersifat deskriptif,
yang berusaha mengkaji dan mendeskripsikan tentang sanksi pidana terhadap
pemalsuan surat yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan PN Karanganyar
36/PID.B.2021/PN KRG.
Tindak pidana berupa pemalsuan surat tertera pada pasal 263 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, perbuatan pemalsuan surat termasuk perbuatan melanggar
hukum yang harus di tindak tegas karena sangat merugikan individu, kelompok
masyarakat dan negara.
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pemalsuan
surat yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan PN Karanganyar 36/PID.B.2021/PN
KRG. Mengetahui bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat yang
dilakukan oleh pelaku dalam Putusan PN Karanganyar 36/PID.B.2021/PN KRG.
Sumber data yang digunakan adalah sumber kepustakaan, terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hkum tersier. Teknik
pengumpulan data dengan bahan pustaka, baik berupa peraturan per UndangUndangan, putusan PN Karanganyar, artikel internet, jurnal, dan dokumen datadata yang berkaitan dengan kasus yang diangkat.
Hasil penelitian diketahui bahwa Pegawai notaris melakukan perbuatan yaitu
membuat surat keterangan (covernote) palsu atau memalsukan surat keterangan
(covernote), yang dibuat untuk dipergunakan pegawai notaris seolah-olah surat
keterangan (covernote) adalah benar dikeluarkan oleh pihak yang biasanyamengeluarkan surat tersebut yakni notaris, dimana penggunaan surat keterangan
(covernote) palsu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan
hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan
maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar. Sedangkan Putusan hakim dalam Putusan PN Karanganyar
No.36/PID.B/2021/PN.KRG dapat diketahui bahwa Putusan Hakim yang
menyatakan Terdakwa VA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana â€œmembuat surat palsuâ€ dan â€œmemakai surat palsuâ€ sebagaimana
dalam dakwaan subsidaritas Kesatu dan Kedua Penuntut Umum dinilai telah
memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 Ayat 1
KUHP dan Pasal 263 Ayat 2 KUHP, akan tetapi beberapa pertimbangan hakim yang
mendasari putusan tersebut dinilai tidak didasarkan pada kebenaran yuridis, faktafakta persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, khususnya
pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 Ayat 1
KUHP.Di jatuhi hukuman selama 1(satu) Tahun 6(enam)Bulan.
Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pemalsuan Surat dan Putusan

PERKAWINAN BEDA KASTA (NYEROD) MENURUT HUKUM ADAT BALI (Studi Kasus Desa Adat Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali)

2024-07-31T12:07:36+07:00

Tujuan penelitian untuk mengkaji pelaksanaan perkawinan beda kasta,
penerapan sanksi, dan penyelsaian hukum adat, serta mengkaji kendala dalam
pelaksanaan perkawinan beda kasta di Desa Adat Bakbakan, Kecamatan Gianyar,
Kabupaten Gianyar, Bali.
Dalam perkawinan, kasta sering menimbulkan pro, kontra, dan kontra.
kontra. Masyarakat adat Bali memiliki bentuk perkawinan yang berbeda-beda,
antara lain perkawinan biasa, nyentana, dan kasta yang berbeda. Pada zaman
Kerajaan, perkawinan kasta merupakan perkawinan yang dilarang dalam
masyarakat Hindu-Bali. Ada yang masih begitu fanatik dengan sistem kasta ini,
namun ada yang bersikap biasa saja dan cenderung tidak terlalu peduli tentang
masalah kasta.
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi,
yaitu penelitian lapangan, yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab
yang dikerjakan secara sistematis dan mendalam pada objek, masalah, dan tujuan
penelitian. Penelitian menggunakan sumber data primer dan didukung oleh data
sekunder.
Pernikahan nyerod umumnya dilakukan atas dasar tidak diarahkannya
hubungan antara calon pengantin wanita dan pria oleh pihak keluarga wanita,
sehingga menimbulkan perilaku nekat keduanya untuk melaksanakan nyerod,
dengan membawa lari calon pengantin wanita ke rumah calon pengantin pria atau
ke rumah saudara dari pihak laki-laki untuk dinikahkan

KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE BERASAL DARI WARISAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960

2024-08-26T13:26:51+07:00

ABSTRAK

Masalah yang mendasari penelitian ini adalah kepemilikan tanah absentee yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan tanah, seperti penyewa, penggarap, atau pihak yang memiliki kepentingan lain terhadap tanah tersebut. Tujuan dari penelitian sekarang yaitu memahami, dan menganalisis status hukum obyek warisan berupa tanah absentee. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis perspektif. Hasil penelitian menvimpulkan bahwa ketika teriadi peristiwa pewarisan atas tanah yang dimiliki secara absentee, proses pewarisan ini sendiri tidak dilarang. Hanya kepemilikan tanah secara absentee yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, ketika ahli-waris yang sah menurut hukum telah ditentukan, ahliwarisnya dapat memperoleh harta warisan yangdiberikan pihak pewarisnya, termasuk lahan pertanian walaupun ahli-warisnya berdomisili di luar Kecamatan berbatasan dengan lahan tersebut.

Kata kunci: status hokum, objek warisan, tanah absentee.

ABSTRACT

The problem underlying this research is absentee lands ownership that can cause legals ancertainty and risk for parties involveds in land use, sucht as tenants, cultivators,or partiess who have other interests in the lands. This research aims to understand and analyse the legal status of inheritance objects in the form of absentee land. The method used is normatife juridical research with a statutory approach and conceptual approach.

The data used is secondary data derived from primary and secondary legal materials. The method of data collection is literature study. Data analysis using perspective analysis. The results of the study concluded that when there is an event of inheritance of absentee-owned land, the inheritance process itself is not prohibited. Only absentee ownership of land is prohibited by law. Therefore, when the legitimate heirs according to the law have been determined, the heirs can's receife the rights to the inheritance given by the testator, including agricultural land even though the heirs live outsides the subdistrict adiacent to the land.

Keywords: legal status, object of inheritance, absentee land.

PENERAPAN ASAS PARITAS CREDITORIUM TERHADAP KREDITOR KONKUREN DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK KREDITOR DALAM HUKUM KEPAILITAN

2024-09-17T12:25:31+07:00

ABSTRAK

PT Subur Jaya Gemilang sebagai kreditor konkuren dalam kepailitan yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan maupun hak jaminan, keberadaannya sering dinomorterakhirkan dalam pembagian harta pailit milik debitor. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hak kreditor konkuren dalam pembagian harta pailit dengan menerapkan asas paritas creditorium terhadap kreditor konkuren pada hukum kepailitan. Penelitian ini termasuk penelitian normatif yaitu metode penelitian dalam bidang hukum yang menggunakan sumber penelitian berupa produk hukum. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dalam Putusan No. 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. kemudian data-data yang sudah ada tersebut dianalisis untuk didapatkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan asas paritas creditorium terhadap hak konkuren dalam hukum kepailitan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PT Subur Jaya Gemilang akan mendapatkan pembayaran melalui jaminan cek yang telah dibayar lunas setelah tanggal efektif. Pembayaran tersebut berlaku terhadap kreditor konkuren yang lain sesuai besaran masing-masing. Asas paritas creditorium telah diterapkan terhadap kreditor konkuren dalam kasus Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pembayaran tagihan tersebut didapatkan setelah seluruh kreditor konkuren melakukan rapat perjanjian perdamaian dan memberikan suara/vote.

Kata Kunci: Kreditor Konkuren, Asas Paritas Creditorium, Hukum Kepailitan.

ABSTRACT

Concurrent creditors are a type of creditor in bankruptcy who do not have priority or security rights, so they are often placed last in the distribution of the debtor's bankruptcy assets. This paper aims to determine the rights of concurrent creditors in the distribution of bankruptcy assets by applying the principle of paritas creditorium to concurrent creditors under bankruptcy law. This research is classified as normative legal research, which is a research method in the field of law that uses legal products as its sources. The approach used includes both statutory and case approaches, particularly in Decision No. 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. The existing data is then analyzed to obtain legal facts related to the principle of paritas creditorium as applied to concurrent creditors under bankruptcy law. The results show that PT Subur Jaya Gemilang will receive payment through a check guarantee that was paid in full after the effective date. This payment also applies to other concurrent creditors in proportion to their respective claims. The principle of paritas creditorium was applied to concurrent creditors in case No. 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. The bill payment was made after all concurrent creditors held a peace agreement meeting and cast their votes.

Keywords: Concurrent Creditors, Principle of Paritas Creditorium, Bankruptcy Law.

Kajian Hukum Perdata Terhadap Undang-Undang Hak Cipta Dalam Preservasi Gending Jawa (Studi Kasus: Gending Soran dan Gending Beksan di Institut Seni Indonesia Surakarta)

2024-08-06T12:00:29+07:00

Hasil karya para seniman berupa gending yang dikomersilkan oleh oknum kejahatan guna mendapatkan hak ekonomi dan kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap karya orisinal oleh seniman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan penulisan hukum adalah untuk mengkaji bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pencipta mengenai gending jawa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hambatan dan tantangan para seniman terhadap karyanya, dan yang dapat dilakukan oleh para seniman jika karya mereka dikomersilkan oleh oknum kejahatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena dilakukan dengan cara mendapatkan data primer dan dianalisis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Lokasi penelitian berada di Kampus Institut Seni Indonesia Surakarta. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode analisis data dilakukan dengan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan gending karya seniman mendapatkan hak eksklusif berupa perlindungan hukum, hasil karya dapat dicatatkan maupun tidak dicatatkan. Hambatan dan tantangan yang dialami oleh seniman selebihnya mengenai waktu, kendala biaya dan syarat pencatatan. Adanya perlindungan hukum, para seniman dapat menggunakan haknya untuk menggunakan royalti dan jika ada orang yang komersialkan untuk bisnis, maka pencipta dapat menggunakan haknya dengan menggugat ke pengadilan niaga.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE

2024-08-30T13:07:43+07:00

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum dan
menganalisa hambatan - hambatan yang terjadi selama penegakan hukum terhadap
pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online sebagaimana
pada kasus Putusan Perkara Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr ini.
Kemajuan teknologi dibidang finance atau keuangan membawa pengaruh yang
positif dan negatif. sisi positifnya yaitu mempermudah untuk mengakses pinjaman
secara cepat dan efektif. sementara dari segi negatif melahirkan maranya kejahatan
seperti kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online. seperti
kasus pada putusan perkara nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr merupakan kasus
kejahatan yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi Teknologi dan Elektronik. Sejak adanya Undang-Undang yang melindungi
data pribadi berakibat terhadap tidak adanya standar dan penegakan hukum terhadap
penyalahgunaan data pribadi.
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif
empiris dengan sumber data dari bahan primer dengan cara wawancara dan
memadukan bersama kajian teoritis. Penelitian ini menggunakan metode analisis
kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara dan literasi studi
kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Penegakan hukum
terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi (Studi Kasus Putusan Perkara
Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ Pn Jkt.Utr) Ini dilakukan penegakan hukum secara litigasi
di Polres Metro Jakarta Utara dan diakhiri di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dimana
proses penegakan hukumnya itu dilakukan dengan 2 langkah, yakni penegakan hukum
secara preventif dan penegakan hukum secara represif. Sementara faktor-faktor yang
menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi
dalam pinjaman online disebabkan oleh 4 elemen faktor utama, berupa kurangnya
regulasi dan kebijakan yang jelas, kejahatan lintas batas,kurangnya kesadaran dan
edukasi masyarakat serta ketidakjelasan dalam identitas pelaku.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Data dan Pinjaman Online

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN PENYELUNDUPAN MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN. Sml)

2024-09-17T14:02:52+07:00

Abstrak

Tujuan Penelitian: Mengetahui Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN.Sml dan Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia terhadap Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN.Sml.

Latar Belakang: Kejahatan penyelundupan manusia ini tidak hanya terjadi sekali-dua kali saja di wilayah perbatasan, namun ibarat kebiasaan dari masa ke masa oleh masyarakat perbatasan. Rumitnya kepengurusan dokumen untuk bekerja ke luar negeri dan dokumen keimigrasian oleh masyarakat awam khususnya di wilayah perbatasan, apalagi dahulu terkenal bahwa pengurusan dokumen keimigrasian tersebut harus menyisipkan uang sisipan agar segala prosesnya lancar, hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan mereka menempuh jalan pintas untuk bekerja ke luar negeri.

Metode Penelitian: Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Hasil Penelitian: Penyelundupan manusia melakukan kegiatan membayar untuk dapat masuk dengan illegal kedalam suatu wilayah negara tertentu dimana orang tersebut bukan merupakan warga maupun penduduk tetap wilayah tersebut, untuk keuntungan finansial atau material orang asing tersebut. Menyatakan Terdakwa Astomi bin Agani alias Astoni alias Astuni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia sebagaimana didakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 120 Ayat 1. Karena telah memenuhi Unsur-Unsur dan dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah maka Terdakwa dijatuhi pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Keimigrasian, Penyelundupan Manusia

PENERAPAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI ELEKTRONIK

2024-08-09T09:22:07+07:00

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik dan untuk menilai efektivitasnya dalam melindungi pihak yang terkena dampak. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum perdata yang berlaku dalam transaksi elektronik, diharapkan dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dalam regulasi hukum yang relevan dan memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat dalam lingkungan transaksi elektronik yang terus berkembang pesat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah mempercepat pertumbuhan transaksi elektronik di seluruh dunia. Transaksi elektronik, seperti pembelian online, perjanjian elektronik, dan pembayaran digital, telah menjadi integral dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan pertumbuhan ini, muncul pula berbagai isu hukum yang perlu diatasi.Salah satu isu utama dalam transaksi elektronik adalah perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan salah satu atau lebih pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan- bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil Penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik meliputi perbuatan, pelanggaran, kesalahan, dan kerugian. Pembuktian perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik ini menggunakan berbagai macam alat bukti, seperti Alat bukti surat, alat bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, sumpah, dan alat bukti tambahan. Namun, dalam transaksi elektronik, dokumen elektronik juga menjadi alat bukti yang sah sesuai dengan UU ITE.Namun, alat bukti digital memerlukan standar yang jelas agar dapat diterima dalam proses pembuktian.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DILUAR PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA

2024-09-06T10:54:11+07:00

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengesksplorasi Pasal 280 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010 telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak anak di luar
perkawinan, implementasi di lapangan masih sering menghadapi berbagai kendala.
Kendala tersebut meliputi ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak ini, resistensi
budaya yang masih kuat, serta tantangan dalam proses administrasi dan hukum yang
menghambat realisasi hak waris bagi anak di luar perkawinan.
Anak di luar perkawinan sering kali berada dalam posisi yang rentan terkait
hak-hak waris mereka, terutama karena adanya perbedaan perlakuan antara anak sah
dan anak di luar perkawinan berdasarkan hukum perdata.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif.
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tehnik
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada telah
memberikan dasar hukum bagi anak di luar perkawinan untuk mendapatkan hak
waris, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat regulasi ini serta
meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak tersebut,
Perlindungan hukum yang lebih efektif dan implementasi yang konsisten sangat
diperlukan untuk memastikan bahwa hak waris anak di luar perkawinan dapat dilaksanakan secara adil dan merata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi positif dalam pengembangan hukum perdata di Indonesia serta
memperkuat sistem perlindungan hukum bagi anak di luar perkawinan.
Kata Kunci: Hak waris, Anak di luar perkawinan, Pengakuan Anak diluar
perkawinan, Implementasi hukum.

ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKANPERSETUBUHAN DENGAN ORANG LAIN DENGAN MEMBERIKAN BANTUAN PADA WAKTU KEJADIAN DILAKUKAN (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor; 60/Pid.Sus/2020/PN Jap)

2024-09-17T14:20:43+07:00

ABSTRAK

Maraknya jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual dan kurangnya efektifitas pada undang-undang lama sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan penulisan hukum adalah untuk menganalisis bagaimana upaya pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual yang berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian dilakukan dengan cara menganalisis dan menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian studi kepustakaan dan studi dokumen pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tarakan. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 perbuatan terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang dapat di pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa melalui berbagai pertimbangan, menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM MEMBAYAR BPHTB ATAS TANAH WARISAN DI DESA DEMAKAN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

2024-08-14T20:20:17+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban ahli waris dalam membyar BPHTB atas tanah warisan di Desa Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, apa yang menjadi tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan pewaris, seperti apa pelaksanaan penetapan BPHTB atas warisan tanah dan bangunan, serta cara penyelesaian jika ahli waris tidak memiliki biaya untuk membayar BPHTB atas warisan tanah dan bangunan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dimana dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dapat disebut dengan penelitian lapangan, penelitian ini megkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. dengan melakukan survey langsung ke Kantor Notaris PPAT HANI ARIFIN,SH.,M.Kn untuk mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi.

Pewarisan terjadi saat harta atau kekayaan seseorang pewaris dialihkan kepada ahli waris setelah kematian disebut sebagai warisan. Dalam Pasal 833 KUHPerdata mengutarakan tanggung jawab ahli waris terhadap kekayaan harta warisan pewaris, yaitu menjaga keutuhan harta peninggalan sebelum pembagian, mencari cara pembagian yang sesuai, membayar utang pewaris jika ada, dan melaksanakan wasiat jika ada. Setiap menjalankan proses pewarisan maka ahli waris memerlukan bantuan dari notaris, seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa notaris sendiri mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik secara mandiri, menjaga kerahasiaan informasi, dan memastikan keabsahan proses hukum terkait pembagian warisan, mengurus surat keterangan waris, mengurus proses turun waris hingga terbitnya sertifikat yang tercantum atas nama ahli waris. Pajak yang dibebankan kepada ahli waris merupakan bagian dari BPHTB sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB, maka perlu di telaah lebih lanjut apabila dalam praktek pemisahan dan pembagian harta bersama yang diperoleh dari warisan juga dibebani dengan BPHTB yang mengharuskan pengalihan hak atas warisan kepada ahli waris tetap dikenakan bea peralihan hak.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (Pada PT. Panca Bintang Tunggal Sejahtera)

2024-09-10T11:24:03+07:00

Penelitian bertujuan mengetahui perlindungan hukum dan pelaksanaan per-
janjian kerja kontrak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di PT. Panca Bintang Tunggal Sejahtera.
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama dalam sebuah perusahaan
guna menjadi penggerak roda perusahaan. Perlindungan hukum pekerja di
Indonesia bertumpu pada perlindungan kehormatan dan martabat pekerja, serta
hak asasi mereka, baik sebagai individu maupun sebagai â€œpekerjaâ€.
Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris terkait penerapan
ketentuan hukum serta pemberlakuan hukum normatif di masyarakat. Sifat
penelitian deskriptif dengan menyelidiki fenomena dan fakta yang diteliti. Sumber
data dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder diolah data
dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data melalui teknik
wawancara, data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Hasil pembahasan menyimpulkan PT. Panca Bintang Tunggal Sejahtera masih
menggunakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-kerjaan
sebagai acuan karena dianggap cukup untuk dijadikan dasar hukum perusahaan
dan tidak ada sanksi dari pemerintah jika belum menerapkan Undang-Undang No. 6
Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Terkait dengan hak dan per-lindungan pekerja
pada PT. Panca Bintang Tunggal Sejahtera sudah sesuai dengan ketentuan hukum
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA KLITHIH SEBAGAI BENTUK EKSPRESI KENAKALAN REMAJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2024-09-19T13:39:46+07:00

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendorong maraknya aksi Klithih sebagai ekspresi kenakalan remaja khususnya di Daerah Istimewa Yogjakarta dan Menganalisis tingkat keberhasilan upaya hukum preventif maupun represif oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogjakarta terhadap tindak pidana kekerasan (klithih). Fenomena klithih pada awalnya merupakan suatu kegiatan jalan- jalan biasa di waktu malam hari. Namun kini masyarakat mengenal klithih sebagai suatu tindakan kekerasan menggunakan senjata tajam yang menyasar target secara acak, tanpa suatu tujuan yang jelas, lebih parahnya lagi pelaku klithih seringkali merupakan anak- anak maupun remaja yang masih bersekolah atau berada dibawah umur. Hal ini yang akhirnya membuat banyak orang merasa khawatir atau terancam ketika mereka hendak keluar di waktu malam hari. Olehnya juga muncul rasa penasaran akan apa faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena klithih. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui pedekatan yuridis sosiologis, yaitu menganalisis fenomena klithih yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui wawancara langsung kepada pihak yang menangani langsung kasus klithih yakni Unit 1 Jatrantas Polresta Yogyakarta.

Hasil penelitian tentang fenomena klithih menemukan fakta bahwa faktor pendorong maraknya aksi klithih di Yogyakarta adalah banyaknya pengaruh gangsters dalam lingkup sekolah maupun pergaulan, sehingga anak- anak remaja yang masih labil seolah ingin mencari jati diri untuk menunjukan mereka berani dan hebat dengan cara melakukan aksi klithih. Kepolisian Resor Yogyakarta telah melakukan upaya hukum preventif melalui kampanye anti kekerasan ke banyak sekolah di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta, serta melakukan upaya represif berupa penangkapan para pelaku, hingga pada penahanan pelaku klithih yang masih dibawah umur di LPKA.

Kata Kunci: Klithih, Kejahatan Jalanan, Kepolisian.

a TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT PADA PENJUAL DALAM PENGIRIMAN BARANG DI TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN REGULASI DI INDONESIA

2024-07-10T12:27:43+07:00

Online buying and selling transactions have become a popular choice in Indonesia. However, the relationship between the parties involved in these transactions often faces complex legal challenges. Apart from that, a lack of understanding means that the carrier is often the one who is blamed if the buyer complains about the goods they have purchased. This research aims to examine the carrier's or expedition company responsibility for the goods they send from a legal perspective in Indonesia. The research method used is descriptive analysis by describing certain objects and explaining related matters. Data was obtained directly and indirectly, directly by conducting interviews and observations, while indirectly through the study of relevant legal literature and analysis of related laws and regulations. The research results show that the responsibility of the carrier and seller is for the goods sold and sent to the buyer. Responsibility is based on the problem that arises due to which party and from that it can be determined which party is responsible. It is hoped that this research can help increase legal awareness for parties in online transactions.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BATALNYA AKTA JUAL BELI HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Putusan No. 12/PDT.G/2021/PN TMT)

2024-08-15T12:25:52+07:00

ABSTRAK

Hukum waris merupakan salah satu unsur dari hukum perdata secara menyeluruh
dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Permasalahan hukum terjadi ketika
tanah warisan tersebut hendak diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dari para ahli
waris. Hal tersebut diatas akan menjadi suatu permasalahan perdata yang harus
diselesaikan melalui jalur pengadilan karena ada ahli waris yang telah dirugikan dan
permasalahan sengketa atas tanah warisan tersebut tidak bisa diselesaikan melalui
kekeluargaan dan musyawarah mufakat, maka dari itu perlu ditindaklanjuti secara
hukum.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif, dengan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait. Sifat penelitian hukum
dengan penelitian deskriptif menggunakan sumber bahan hukum primer dan
sekunder. Pengumpulan bahan hukum penelitian ini dengan menggunakan teknik
studi dokumen atau studi kepustakaan.

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA TERKAIT STREAMING ILEGAL

2024-09-11T01:25:17+07:00

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Penegakan Hukum Pidana
Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Terkait Streaming Ilegal dan
Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Hak Cipta Terkait Streaming Ilegal pada Studi Kasus Putusan Nomor
692/Pid.Sus/2021/PN Smg.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal
1 ayat 4 menyatakan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik
Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak
lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara
sah. Dengan adanya HAKI pemilik hak cipta bisa mendapatkan perlindungan
hukum dan kesejahteraan finansial. Sebab ketika ingin menggunakan karya mereka
untuk kepentingan komersial. Maka orang tersebut harus membayarkan sejumlah
kompensasi selaku royalti kepada pemilik aslinya. Namun pada praktiknya, masih
ada kasus Pelanggaran Hak Cipta Terkait Streaming Pada Website Ilegal salah
satunya yaitu sebagaimana Putusan Perkara Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg ini.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan sumber data dari bahan sekunder yaitu mengkaji, dan menganalisis
teoritis, bahan hukum, Undang-Undang serta putusan perkara Nomor
692/Pid.Sus/2021/PN Smg. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif
dengan tehnik pengumpulan data berupa literasi studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan Hukum Pidana
Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Terkait Streaming Ilegal pada perkara
putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN. Smg sudah berjalan dengan baik dengan
terdakwa Terdakwa Muhamad Ridwan Bin Rochmadi diadili dengan dijatuhi
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. perkara putusan Nomor
692/Pid.Sus/2021/PN. Smg. Adapaun pertimbangan hakim dalam memutuskan
perkara ini didasari oleh pertimbangan yuridis dan non yuridis.

REPRESENTASI KETERWAKILAN CALEG PEREMPUAN DI DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF BAGI PARTAI POLITIK DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

2024-10-04T15:53:31+07:00

Partisipasi perempuan dalam politik di legislatif penting guna memperjuangkan
dan menyalurkan aspirasi-aspirasi perempuan, karena hanya perempuan yang
memahami, merasakan, dan berempati terhadap masalah dan aspirasi perempuan,
sehingga dengan adanya keterwakilan perempuan di legislatif akan mampu
mempengaruhi kebijakan yang diambil, khususnya pada keadilan dan perspektif
gender. Namun pada kenyataannya di Indonesia masih banyak partai politik belum
mengindahkan imbauan Komisi Pemilihan Umum melalui surat edaran agar
pendaftaran caleg memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi hukum jika kuota 30%
keterwakilan perempuan sebagai syarat pendaftaran sebagai peserta Pemilihan
Umum (Pemilu) bagi Partai Politik berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 di legislatif dan mengetahui representasi keterwakilan perempuan di Lembaga
legislatif dapat mendukung terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap isu-isu
perempuan.
Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data
penelitian menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan
studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitiatif.
Hasil penelitian menunujukkan bahwa pencalonan perempuan minimal 30%
bagi partai politik hanya untuk memenuhi syarat administratif dan apabila ada yang
belum memenuhi tetap bisa mendaftarkan diri, tetapi diberikan waktu untuk
memperbaiki daftar pencalonan. Hal ini menunjukkan belum ada implikasi hukum
yang signifikan ketika partai politik tidak memenuhi syarat kuota 30% keterwakilan
perempuan.
Dan peran dari representasi keterwakilan perempuan di legislatif
terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap isu perempuan adalah di bidang
ketenagakerjaan masih diperlukan adanya hak ke setaraan upah, hak dalam
kesehatan masih perlunya jaminan pelayanan kesehatan, serta hak dalam kehidupan
publik dan politik dimana perempuan harus mendapatkan kesempatan yang sama
untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah. Dengan adanya
representasi perwakilan perempuan di legislatif maka akan dapat mengatasi
berbagai permasalahan dialami perempuan

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MELALUI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Fak-Fak Nomor 18/Pid.b/2023/PN FFK)

2024-09-17T11:24:49+07:00

Abstract

The purpose of this study is to determine the basis for the consideration of the Panel of Judges in sentencing the perpetrator and to determine the application of criminal sanctions for perpetrators of sexual violence in the Fakfak District Court Decision Number 18/Pid.b/2023/PN FFK. This type of research is normative descriptive. The research data source uses secondary data. Data collection techniques using literature study. The data analysis technique used is qualitative analysis. The results showed that the consideration of the Panel of Judges in reaching a verdict on the crime of sexual violence in Fakfak District Court Decision Number 18/Pid.b/2023/PN FFK consisted of juridical factors, namely, witness testimony, testimony of the defendant, instructions, consideration according to the law and consideration of mitigating and aggravating circumstances. The legal consequences of the decision of the Panel of Judges against the perpetrator of sexual violence in Fakfak District Court Decision Number 18/Pid.b/PN FFK are in the form of imprisonment for 12 (twelve) years. Law enforcement of sexual violence in Indonesia is not easy. There are so many cases of sexual violence that occur today or maybe in the future even though there are guarantees for everyone to get protection from sexual violence both in the form of physical and non-physical. The application of criminal sanctions against perpetrators of sexual violence has been regulated in law. Because in the applicable law, the criminal sanctions given to the perpetrators have several forms according to the criminal acts committed.

Keyword :sexual violence, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, criminal sanctions

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin ( THTI ) Dan Desersi Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) ( STUDI KASUS Nomor 38-K /PM.II-10/AD/VII/2021 )

2024-08-19T13:06:26+07:00

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis Penegakan Hukum Pidana Militer terhadap Kasus THTI dan Desersi yang dilakukan seorang anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) pada Putusan Nomor 38-K/PM.II-10/AD/VII/2021.Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (atau biasa disingkat TNI Angkatan Darat atau TNI-AD) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat. TNI Angkatan Darat dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 bersamaan dengan dibentuknya TNI yang pada awal berdirinya bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kekuatan TNI-AD saat ini terdiri dari 3 komando utama (kotama) pembinaan yaitu Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan Komando Daerah Militer (Kodam).

Metode dalam mengumpulkan data yang dipergunakan yaitu metode penelitian kepustakaan serta data yang didapatkan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif sehingga memungkinkan adanya pengungkapan hasil yang sesuai dengan harapan serta kesimpulan atas topik yang dibahas.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penegakan hukum pada tindak pidana pelanggaran THTI dan Desersi yang mana terdakwa didakwa dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-undang Pidana Militer ( KUHPM ), dengan pidana pokok Penjara selama 10 bulan dan pidana tambahan Dipecat dari dinas militer.

Penerapan hukum pidana militer terhadap Terdakwa yang melakukan Pelanggaran THTI dan Desersi dalam perkara pidana militer pada Putusan Nomor 38-K /PM.II-10/AD/VII/2021 Pengadilan Militer Semarang telah sesuai, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ( KUHPM ).

Kata kunci : Tidak Hadir Tanpa Ijin ( THTI ) , Desersi , Tentara Nasional Indonesia ( TNI )

Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli di E-Commerce Shopee

2024-09-12T23:48:30+07:00

Penelitian ini dilatar belakangi oleh transaksi jual beli dalam perdagangan
dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap
barang yang dikehendaki. Seperti halnya mengenai pembelian melalui internet
secara online atau disebut sebagai e-commerce, di Indonesia sendiri banyak sekali
platform yang melayani jual beli online salah satunya yaitu Shopee. Dalam transaksi
jual beli, konsumen mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan
hukum guna melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen. Maka
adanya hukum konsumen memiliki fungsi untuk melindungi hak dan kewajiban
dari konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap
konsumen dalam transaksi jual beli online di E-Commerce Shopee dengan mengetahui
upaya hukum yang dilakukan konsumen yang dirugikan jika terjadi wanprestasi
dalam transaksi jual beli di E-Commerce Shopee dan bentuk tanggung jawab pelaku
usaha yang wanprestasi terhadap konsumen yang dirugikan.
Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif
dengan jenis penelitian yuridis sosiologis yang sumber datanya dari data primer
dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan
hukum primer sekunder dan tersier. Selanjutnya data yang telah terkumpul
dianalisis secara kualitatif.
Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh konsumen yang dirugikan jika pelaku usaha wanprestasi dalam transaksi jual beli di Shopee sudah ditentukan berdasarkan ketentuan yang dilakukan
tergantung dari bentuk wanprestasi yang di alami oleh pembeli, Didalam Pasal 38
UU ITE No.11 Tahun 2008 yaitu "setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap
pihak yang menyelenggarakan system elektronik dan atau menggunakan teknologi
informasi yang menimbulkan kerugian. Upaya hukum lain yang dapat dilakukan
yaitu meminta kompensasi dan ganti rugi barang. Bentuk tanggung jawab pelaku
usaha sudah terdapat pada UU No. 11 Tahun 2008 ITE Pasal 9 yang berbunyi
â€œpelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat
kontak,produsen,dan produk yang ditawarkan.â€

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) (Studi Kasus di Polres Wonogiri)

2024-07-31T11:48:08+07:00

Latar Tujuan peneliatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya
kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembalakan liar pada hutan di
Kabupaten Wonogiri dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian
dalam mengungkap terjadinya pembalakan liar terhadap hutan di Kabupaten
Wonogiri.
Negara yang memiliki semua kekayaan dan anugerah dari sang pencipta dapat
dikatakan sebagai negara yang kaya raya. Indonesia merupakan salah satu negara di
dunia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah baik darat, laut maupun udara.
Kekayaan itu memiliki berbagai unsur salah satunya adalah hutan. Dalam
perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, hutan semakin banyak
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pembalakan hutan secara liar atau
illegal logging merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil kayu secara tidak sah
yang terorganisasi, penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan terjadinya
kerusakan hutan, kerusakan hutan itu sendiri merupakan salah satu bentuk kerusakan
lingkungan.
Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode
penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan pendekatan
penelitian hukum yang berfokus pada pemeriksaan peraturan hukum yang berlaku
dan situasi aktual masyarakat. Penulis memilih penelitian yuridis empiris yang
bersandar pada fakta-fakta di lapangan atau melalui pengamatan langsung.

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN

2024-08-26T10:47:12+07:00

Revenge porn is a type of Online Gender Based Violence (KBGO) crime. The term
revenge porn is used for the benefit of the perpetrator by threatening to spread personal
content/information without permission
This research aims (1) to find out whether there are judges' legal considerations in
specific criminal acts, (2) to find out how sanctions are applied for these criminal acts.
This type of legal research uses a Normative research type with Descriptive research
characteristics. The data source in this research is secondary legal material. And the data
collection technique used in this research is literature study.
The conclusions of this research are: (1) the judge's legal considerations are seen
during the court process, (2) the application of criminal sanctions must be based on criminal
law theory, in this case Indonesia adheres to a combined theory. Apart from that, the forms of
criminal sanctions given are based on positive law, (3) the consequences of the decision are in
the form of imprisonment and fines as well as revocation of special rights decided by the
judicial judge.
Keywords: Revenge Porn, Sanctions, Crime

HUKUMAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN BANTUAN PENDANAAN UNTUK TERORISME (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1263/Pid.Sus.Teroris/2018/PN Jkt.Utr)

2024-09-17T11:29:34+07:00

Abstrak
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang lebih ringan
dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum adalah karena hakim telah
mempertimbangkan beberapa hal dari terdakwa, bahwa terdakwa belum pernah
dihukum, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan
terdakwa juga bersikap sopan dan bersikap kooperatif. Dalam Putusan ini hakim
kurang baik dalam melihat atau memberikan pertimbangan yang memberatkan,
bahwa ada satu hal hakim tidak perhatikan yaitu bahwa jika terdakwa tidak
mendanai teman temannya itu, kasus ini tidak akan pernah terjadi. Terdakwa
ikut memperlancar aksi terorisme dengan cara mendanai, memberikan
transportasi dan memberikan beberapa senjata beserta amunisi.

KEBIJAKAN PERATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN PELANGGARAN HAK CIPTA PLAGIARISME KOREOGRAFI

2024-08-01T13:31:17+07:00

ABSTRAK

Tujuan penelitian mengkaji peraturan hukum atas perlindungan Hak Cipta koreografi di Indonesia dan Korea Selatan. Mengkaji hambatan yang dialami dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum Hak Cipta atas Koreografi di Indonesia dan Korea Selatan.

Hak Cipta mencakup sastra, seni, dan sains, hak cipta bagian dari kekayaan intelektual dengan daftar item yang dilindungi paling luas. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika koreografi menjadi subjek suatu kasus. Pengakuan atas hak-hak hukum koreografer dan semakin pentingnya karya koreografi asli. Ketika salah satu pihak dituduh menggunakan suatu karya koreografi tanpa izin dari pemegang hak cipta, maka timbullah kasus pelanggaran hak cipta koreografi.

Metode atau jenis penelitian menggunakan hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data sekunder, pengumpulan data penelitian menggunakan studi kepustakaan. Analisis kualitatif digunakan dalam metode analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang Indonesia dan Korea Selatan yang mengatur perlindungan hak cipta koreografi juga memberikan kewenangan hukum kepada pencipta untuk menegaskan haknya atas karyanya. Hal ini memastikan bahwa hak moral dan ekoonomi pencipta, serta hak eksklusifnya, tidak dilanggar saat ciptaan tersebut digunakan. Masyarakat adat Indonesia juga belum familiar dengan undang-undang hak cipta, dan Korea Selatan hanya memiliki sedikit pengecualian hak cipta, sehingga sulit untuk menerapkan upaya perlindungan undang-undang hak cipta di sana.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta Koreografi, Koreografi

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR DI POLRES KARANGANYAR

2024-08-28T11:56:57+07:00

HUKUM

PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA

2024-09-17T12:59:10+07:00

Abstrak

Artikel ini membahas tentang ketentuan hukum terhadap pembagian harta gono gini
pada pasangan suami istri nikah yang bercerai. Harta bersama merupakan suatu akibat hukum
setelah terjadinya perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini
ialah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembagian harta gono gini pada
kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, masing-masing pasangan suami istri mendapat
seperdua bagian yang sama. Pembagian harta gonogini Kedudukan harta bersama setelah
perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU
Perkawinan. Rumusan Masalah adalah Bagaimana pembagian harta bersama akibat
perceraian dalam hukum perdata yang berlaku saat ini di Indonesia? bersama menurut
hukum perdata yang berlaku saat ini di Indonesia? Pembagian harta bersama akibat terjadinya
perceraian harus dibagi sama rata antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan undang-

undang perkawinan. Separuh bagi suami dan separuh bagi istri sesuai dengan rasa keadilan.
Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan
suatu persetujuan antara suami-istri. Nilai Keadilan ditetapkan sebagai variabel bebas
dengan pertimbangan nilai keadilan merupakan impian pasangan suami istri yang perlu
diaktualisasikan kedalam pembagian harta bersama pada perkara perceraian sehingga dapat
terwujud keadilan bagi pasangan suami istri yang telah bercerai. Terkandung di dalamnya
Keadilan Hukum (legal justice),Keadilan Moral (Moral Justice), dan keadilan masyarakat
(sosial Justice) dijadikan sebagai indikator variabel dengan pertimbangan bahwa
ketiga indikator ini bisa menunjang terwujud nilai keadilan dalam pembagian harta bersama

Kata Kunci: Pengaturan hukum perdata, Harta bersama

Ketentuan Pasal 372 KUHP Sebagai Dakwaan Alternatif Atas Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anak

2024-08-07T10:57:57+07:00

Karya tulis ini dilatarbelakangi terkait adanya tindak pidana penggelapan yang harus ditindaklanjuti karena yang menjadi pelaku adalah seorang anak yang belum berumur 18 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia sudah mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi pidananya, sesuai kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya. Salah satu kejahatan yang banyak terjadi lah adalah tindak pidana penggelapan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan adalah perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan teori hukum yang berhubungan dengan topik penelitian yang ditunjang dari putusan pengadilan dan data tersebut dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang dan peneliti berusaha untuk menganalisis peristiwa tersebut. Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitian ini yakni studi dokumen. Teknik ini menggunakan pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari, mengkaji, membaca peraturan perundang-undangan, literatur jurnal ilmiah yang erat kaitannya dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Unsur-unsur di dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan meliputi unsur barangsiapa, unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki sesuatu barang, unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, unsur barang tersebut ada pada kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Kata Kunci : Ketentuan Pasal 372 KUHP, Penggelapan, Anak

Penyelesaian Penyelesaian Sengketa Relokasi Kios Renteng Batuar Ke Pasar Sukowati Di Kabupaten Sragen

2024-09-05T12:18:02+07:00

ABSTRAK

Mewujudkan pembangunan banyak hal yang diperlukan oleh pemerintah

diantaranya adalah tanah yang luas dan strategis. Persoalan yang timbul antara

pemerintah dengan masyarakat dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan

kepentingan umum yakni dilakukan pada lahan-lahan tanah negara yang telah

dikuasai dan diduduki oleh masyarakat secara turun menurun. Kabupaten Sragen

telah memiliki pasar Modern yaitu Pasar Sukowati pedagang yang berada di Kios

Renteng Batuar dengan tegas menyatakan menolak direlokasi ke pasar yang baru

dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sragen bersama Dinas Terkait telah melakukan

mediasi kepada Pedagang yang menyatakan menolak relokasi dan melayangkan

beberapa tuntutan padahal tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Sragen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penyelesaian Sengketa Relokasi

Kios Renteng Batuar Ke Pasar Sukowati di Kabupaten Sragen berserta hambatannya

selama proses penyelesaian sengketa dilakukan. Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sosiologi yuridis. Sifat penelitian deskriptif. Sumber data

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui

wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini

menunjukan Proses Penyelesaian Sengketa Relokasi Kios Renteng Batuar Ke Pasar

Sukowati Di Kabupaten Sragen telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Meskipun terdapat hambatan dalam proses penyelesaiannya tetapi ada solusi atas

hambatan tersebut.

Kata Kunci : Proses Penyelesaian Sengketa, Relokasi Pasar

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DIPUTUS BERDASARKAN PASAL 363 KUHP

2024-09-17T14:27:57+07:00

Abstrak

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diputus berdasarkan Pasal 362 KUHP hal itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa NASRUL Alias ACCULU Bin BAHARUDDIN korban HJ DAHLIA dengan terlebih dahulu melakukan pencurian pada waktu Malam dengan cara dalam keadaan rumah terbuka kemudian terdakwa berjalan dengan pelan masuk ke dalam rumah milik saksi HJ. DAHLIA dan melihat saksi HJ. DAHLIA sedang tidur di dalam kamarnya kemudia terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang ditaruh di lantai rumah dan 1 (satu) unit handphone permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Apakah perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: Nomor 788/Pid.B/2022/PN Mks? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan menggunakan analisa kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisa dari penelitian ini 1. Perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur-unsur berdasarkan Pasal 363 KUHP, 2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Pencurian Dengan Pemberatan yang diputus berdasarkan Pasal 363 KUHP adalah Teori Pendekatan Keilmuan yaitu pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusanputusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim, dan Teori Ratio Decidendi yaitu didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara. Hasil penelitian ini bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan 5.

Kata Kunci:Hukum Pidana, pencurian, KUHP

RIGHTS OF ADOPTED CHILDREN IN TH HAK ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM PERDATA BARAT

2024-08-09T23:52:05+07:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis Hak waris anak angkat menurut Hukum Perdata Barat, dan mengalisis peraturan mengenai Pembagian Hak Waris terhadap Anak agkat. Pembagian warisan menurut hukum perdata terdapat dua cara, yaitu ab â€“ intestato (ahli waris yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris), cara yang kedua dengan cara testamentair/surat wasiat (ahli waris di tentukan oleh si pewaris dalam surat wasiat), pada dasarnya hukum waris barat menekankan bahwa pewarisan terjadi karna sebab s pewaris telah meninggal dunia, dan yang berhak untuk mewarisi adalah orang terdekat yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Jenis penelitian adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah studi pustaka. Tehnik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Tehnik analisis data menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN Plk. Mengenai pembagian warisan oleh anak angkat yaitu dengan berdasarkan pertimbangan dari alat bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Pemohon. Sehingga Dalam kasus tersebut hakim memutuskan melalui putusan Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN Plk, Dengan mengabulkan sebagian gugatan dari pemohon sebagai anak angkat.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA DAN MEMPERGUNAKAN SENJATA PEMUKUL (Studi Putusan No. 20/Pid.Sus.Anak/2023/PN.SGN)

2024-09-09T14:04:41+07:00

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis atau penerapan hukum terhadap
terhadap kasus anak yang menyimpan senjata tajam , serta menganalisis pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai yang menyimpan senjata tajam pada Putusan Nomor
20/Pid.Sus.Anak/ 2023/PN.SGN.
Latar belakang penelitian ini adalah maraknya tindak pidana kenakalan dilakukan oleh anak
sebagai pelaku dan penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana anak yang menyimpan senjata
tajam. Metode penelitian dalam penelitian ini yakni Yuridis Normatif, dengan cara menemukan
kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya berdasarkan peraturan perundangundangan
bersifat
deskriptif
dengan
menguraikan
penerapan
perlindungan
hukum
serta
pertimbangan

hakim
dalam
menjatuhkan
putusan
terhadap
anak
sebagai
pelaku
tindak
pidana
tanpa
hak
membawa

dan
mempergunakan
senjata.

Hasil temuan penulis memberikan kesimpulan dalam perkara Putusan Nomor
20/Pid.Sus.Anak/2023/ PN.SGN. Bahwa : (1) Penerapan Aturan Hukum terhadap anak sebagai pelaku
yang menyimpan senjata tajam telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur dalam
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Tentang Kepemilikan
Senjata Tajam. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai
pelaku yang menyimpan senjata tajam berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang meringankan dan
memberatkan terdakwa telah berdasarkan ketentuan perlindungan hukum bagi anak sehingga anak
sebagai pelaku memperoleh keadilan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Anak, Tindak Pidana, Senjata Tajam.

Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum dalam Gugatan yang dilakukan oleh Nasabah atas Wanprestasi Koperasi

2024-09-19T10:03:42+07:00

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum
dalam mengabulkan gugatan terhadap wanprestsi koperasi karena gagal bayar terhadap
simpanan nasabah dalam putusan 29/Pdt.G.S.2020/PN.Tsm. Jenis penelitian adalah
penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi
pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan wanprestsi
yang dilakukan koperasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perjanjian
yaitu penanaman modal sebesar Rp 400.000.000,- dengan bunga 9% pertahun dan masa
simpanan selama tiga bulan, terhitung tanggal 07 Januari 2020 - 07 April 2020 sebagaimana
dan setelah jatuh tempo pihak koperasi tidak mengembalikan dana dari Penggugat sesuai
waktu yang disepakati. Akibat hukum yang timbul tentang wanprestasi koperasi yaitu
menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- dan bagi hasil
sebesar 9% per tahun atau setara 0,75 % per bulan.

Kata Kunci : pertimbangan hakim, wanprestasi, koperasi