PAUGERAN LAW REVIEW

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Rendi Rendi Anggit Satriya — 2025-03-11

Equality before the law merupakan salah satu asas penting dalam hukum modern, dimana ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang di negara berkembang seperti Indonesia, sehingga asas ini dijadikan landasan oleh setiap manusia dalam melakukan penegakan hukum. Makin meningkatnya aktivitas lalu lintas memicu peningkatan masalah yang berhubungan dengan lalu lintas, salah satunya dalah kecelakaan lalu lintas, Tujuan dari penelitian ini adalah permasalahan Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kenderaan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana Terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum pengadilan negeri salatiga (Analisis : Putusan PN Salatiga Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Slt); Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif. Dengan metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian terutama data sekunder dengan ditunjang dari putusan, beberapa buku, dan peraturan perundang-undangan. bahwa terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Majelis Hakim dapat memidanakan pelaku dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam menjatuhkan putusan pidana harus berdasarkan barang bukti serta minimal 2 (dua) alat bukti dan diperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.

Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kekerasan Kolektif yang Menyebabkan Luka Studi kasus Putusan Nomor 205/Pid.B./2023/PN.Rah

aktur aktur yulianto nugroho — 2025-03-12

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama dapat menimbulkan dampak serius bagi korban. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus serupa di Pengadilan Negeri Raha. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis putusan pengadilan dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan peran masing-masing pelaku, tingkat keterlibatan, dan dampak yang ditimbulkan. Putusan pengadilan mempertimbangkan unsur legalitas, keadilan bagi korban, dan efek jera bagi pelaku. Penelitian ini merekomendasikan penegakan hukum yang lebih tegas serta upaya preventif untuk mengurangi tindak kekerasan kolektif.

IMPLIKASI KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Gian Gian Savio Ferdinand Balelay — 2025-03-11

Dasar rasionalitas membentuk Dewan Pengawas dalam berubahnya undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta bagaimana implikasi dari keberadaan Dewan Pengawas itu terhadap independensi lembaga antirasuah ini. Membentuk Dewan Pengawas ketika merevisi undang-undang KPK menjadi isu sentral yang memunculkan pro dan kontra pada masyarakat dan para ahli hukum. Maka dari itu, penelitian ini memberi kontribusi penting dengan mengeksplorasi aspek legalitas, logika hukum, dan dampak praktis dari kewenangan yang ada oleh Dewan Pengawas. Metode penelitian yang digunakan yaitu kajian normatif, pada pendekatan peraturan undang-undang serta analisis literatur dan dokumen-dokumen relevan.Hasil penelitian mengungkapkan jika kewenangan Dewan Pengawas pada undang-undang yang baru memiliki sisi positif dan negatif. Kelebihan utama dari membentuk Dewan Pengawas adalah pencegahannyanya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi KPK, hingga diharapkan bisa memberi pencegahan menyalahgunakan kekuasaan di dalam lembaga itu. Namun demikian, adanya kekurangan yang signifikan, yaitu adanya potensi penyimpangan terhadap konsep independensi lembaga negara. Hal ini terlihat dari pembatasan ruang gerak KPK, Kesimpulan penelitian ini menegaskan jika keberadaan Dewan Pengawas, meskipun memiliki tujuan baik, dapat membuka peluang terjadinya intervensi politik terhadap KPK. Hal ini secara tidak langsung melemahkan independensi lembaga itu sebagai garda paling depan ketika memberantaskan korupsi di Indonesia.

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-B KLATEN

Rachael Rachael Eltrandra — 2025-03-12

Granting parole at Class II B Klaten Penitentiary is one of the rights of prisoners who have
served 2/3 (two thirds) of their sentence, but prisoners must meet the requirements that have
been determined based on existing provisions. The requirements for applying for parole consist
of substantive requirements and administrative requirements as stipulated in Article 82 of the
Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022 which is the
implementing regulation of the Provisions of Article 10 paragraph (1) of Law Number 22 of
2022 concerning Corrections.
Substantive requirements include: having served 2/3 of their sentence with the provision that
the 2/3 is at least 9 months; and behaving well. Administrative requirements include: a citation
of the court decision; a report on the progress of guidance by the Head of Prison; a statement
from the prisoner; Litmas report, a letter of guarantee from the family/social
institution/foundation.
The factors inhibiting parole include the absence of a guarantor from the family, prisoners
violating the rules, the community lacking trust and prisoners not wanting to be proposed.

PELAKSANAAN REKONSTRUKSI PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SRAGEN

Dima Ayu — 2025-03-11

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan rekonstruksi
dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Sragen
dan hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana
pembunuhan di wilayah hukum Polres Sragen.
Tindak pidana pembunuhan dapat terjadi oleh suatu hal yang
melatarbelakanginya. Untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan,
rekonstruksi biasanya digunakan untuk memperkuat bukti bahwa tersangka telah
melakukan tindak pidana tersebut. Satreskrim Polres Sragen melakukan
rekonstruksi pada tingkat penyidikan dan menemukan beberapa masalah. Salah
satunya adalah ketidaksesuaian antara keterangan tersangka dengan keterangan
saksi.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang
bersifat deskriptif menggunakan data primer sebagai data utama, teknik
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi, serta
menggunakan analisis data deskripsi kualitatif.

Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Indonesia

Tiara Putri Oratmangun — 2025-03-12

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk mengkaji posisi hukum anak adopsi sebagai penerima warisan, berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembagian harta warisan bagi anak adopsi dipandang dari sudut pandang hukum Islam dan hukum perdata.

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana permasalahan yang diangkat dianalisis dengan mengacu pada peraturan hukum positif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isu anak angkat dalam hukum waris Islam dan perdata. Data yang digunakan adalah bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan melalui studi literatur. Kesimpulan penelitian ditarik dengan menggunakan metode penalaran deduktif.

Analisis penelitian ini mengungkapkan bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang berbeda dalam hukum waris Islam dan perdata. Menurut hukum Islam, karena tidak adanya ikatan keturunan, anak angkat tidak berhak atas warisan, meskipun dapat memperoleh bagian melalui wasiat wajibah hingga sepertiga dari harta. Sebaliknya, KUHPerdata memperbolehkan anak angkat untuk menjadi ahli waris, dengan syarat tidak mengganggu hak ahli waris lainnya. Pengangkatan anak secara lisan berbeda dengan pengangkatan melalui putusan pengadilan. Anak yang diangkat secara lisan hanya berhak mendapat hibah wasiat, sedangkan anak yang diangkat melalui pengadilan hak warisnya tergantung pada peraturan daerah yang berlaku.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (Studi Putusan No: 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Smg)

Andhika Fajar Mahendra — 2025-03-11

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dan mengetahui penerapan hukum pidana Tindak Pidana Korupsi Terkait Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satunya kasus korupsi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh petugas pungut pajak yang juga menjabat sebagai kepala dusun, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp.91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), Majelis Hakim dalam amar putusannya memvonis terdakwa dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan putusan 2 Tahun penjara

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dengan sifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian terutama data sekunder dengan ditunjang dari putusan, beberapa buku, dan peraturan perundang-undangan. Kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara telah sesuai karena hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenangnya, sehingga berakibat merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang lain dan suatu korporasi berdasarkan aspek yuridis yaitu alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan aspek non- yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta penerapan hukum pidananya sudah memenuhi syarat formil dan materiil.

Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang

Clarisda Clarisda Ratnadila Putri Agustiono — 2025-03-12

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Perjanjian utang-piutang yang dibuat oleh DWI HADIAH dan TETTY HUSNIARTI yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi. 2. Penerapan hukum terhadap penanganan wanprestasi utang-piutang (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 7/PDT.G/2020/PN LBS). 3. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa atas ingkar janji atau wanprestasi piutang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penerapan Hukum Terhadap Penanganan Wanprestasi Perjanjian Utang-Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 7/PDT.G/2020/PN LBS): Perbuatan debitur telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan prestasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian utang-piutang. Wanprestasi dalam hal ini dapat disebabkan karena Debitur Mengalami kondisi keuangan yang buruk sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban prestasinya sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata. Debitur telah diberikan surat peringatan tertulis untuk segera melunasi utangnya, namun debitur belum memenuhi prestasinya untuk membayar utangnya. Teguran agar debitur memenuhi perintah tersebut dikenal dengan sebutan somasi "surat perintah yang dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata adalah teguran (panggilan).

PELAKSANAAN TUKAR GULING (RUISLAG) TERHADAP TANAH KAS DESA YANG TERKENA PROYEK JALAN TOL SOLO-MANTINGAN

fitriana Nur Fitriana — 2025-03-12

Exchange with village areas or Village treasury land exchange is an activity to exchange village
assets in the form of state, and village regulations with those who need land owned by the land. In
this activity, the exchanged state can be used for public purposes in the public interest or for two
allocations. Exchange of village property and public interests. One of them occurred during
village regulations with the Karanganyar Regency Government, Wanorejo district in
Karanganyar Regency, and replaced village property land with freehold land. The aim of this
paper is to investigate how the implementation of rolling exchange (Ruislag) in the village
financial area will be affected by the Solo - Mantigan toll road project. As well as a study of state
legal certainty to replace the Ministry of Finance in Wollogero village. This type of study is an
empirical legal study because it is carried out by storing primary data and analyzing it in
accordance with applicable legal provisions. The study location is located in the office of the head
of Wonorejo Village, Gondangrejo District, Karanganyar Regency. The data sources used are
primary, secondary and tertiary legal documents. Data collection techniques were carried out
using field studies and literature studies on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the
Republic of Indonesia Number 3 of 2024 concerning Amendments to Regulation of the Minister
of Home Affairs Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management. The data analysis
method was carried out qualitatively. The results of the research concluded that the
implementation of the rolling exchange (Ruislag) was in accordance with the Regulation of the
Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 3 of 2024 concerning
Amendments to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016 concerning
Management of Village Assets. The village rules as the owner of the right to use the village state,
but they receive the advantages and disadvantages of considerable compensation benefits. Village
regulations suffer losses, wait, wait one year for compensation and are not covered for standby
costs.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Seorang Dengan Menuduh Suatu Hal (Studi Kasus Putusan No.91/Pid B/2023/PN Prg)

Ida Ayu Iswari Batari — 2025-03-11

Tujuan penelitian ini untuk mengkajipertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukumanbagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik seorang dengan menuduh suatu hal atas perkara studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 91/Pid.B/2023/N Prg.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini. Ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif. Dengan metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian terutama data sekunder dengan ditunjang dari putusan, beberapa buku, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah Terdakwa Hesti Pakaya Alias Heti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dalam proses persidangan, hakim memperhatikan berbagai bukti dan keterangan yang diajukan. hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian psikologis yang signifikan bagi korban. Dalam memberikan pertimbangannya, hakim menekankan bahwa tujuan utama dari penjatuhan hukuman bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memberikan keadilan bagi korban yang telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa. Diantaranya adalah sikap kooperatif Terdakwa selama proses persidangan, fakta bahwa Terdakwa belum pernah memiliki catatan kriminal sebelumnya, dan adanya janji dari Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Selain itu, hakim memperhatikan bahwa Terdakwa telah menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan berkomitmen untuk memperbaiki hubungan dengan korban.

Kata Kunci: Tindak pidana, Pencemaran Nama Baik, Melawan hukum

Problematika Tanah Wakaf Tidak Bersertifikat : Studi Kasus Masjid Istiqomah Kampung Ngembong Pijiharjo Manyaran Wonogiri

Desyana Desyana Perwita Nur Rahmadhani — 2025-03-12

Waqf actions in Indonesia are closely related to waqf certificates. According to KBBI, a certificate is a sign or a
written or printed statement from an authorized person that can be used as proof of ownership or an event. The
purpose of this research is to answer questions related to what are the factors causing the uncertified waqf land of
the mosque, and the settlement of disputes over waqf land of the mosque, especially in Ngembong Village, Pijiharjo,
Manyaran, Wonogiri. The research method used is a case study with a qualitative approach. Data were collected
through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results showed that the unclear legal
status of waqf land due to the fact that it has not been certified is the main factor triggering disputes. In addition,
the lack of public understanding of the procedures and importance of waqf land certification also exacerbated the
problem. The settlement of mosque waqf land disputes is carried out amicably through village deliberations. This
study recommends the need for socialization and education on waqf land certification to the community, as well
as assistance in the certification process to avoid future disputes.

ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BOYOLALI DALAM KASUS PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA PADA PEMILU TAHUN 2024

Intan Yuli Murtini — 2025-03-11

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang memerlukan netralitas kepala desa untuk menjamin keberlangsungan pemilu yang jujur dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Boyolali dalam mengawasi dan menangani pelanggaran netralitas kepala desa pada Pemilu 2024. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menganalisis regulasi terkait dan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali memiliki peran penting dalam mengawasi kepala desa, namun menghadapi berbagai kendala. Sulitnya pengumpulan bukti, keterbatasan sumber daya manusia, serta adanya tekanan politik di tingkat lokal menjadi hambatan utama dalam proses pengawasan dan penindakan. Selain itu, lemahnya sanksi yang diterapkan pada kepala desa yang melanggar netralitas turut memperburuk efektivitas pengawasan.
Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara Bawaslu dan instansi terkait, serta pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pengawasan. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai aturan netralitas kepala desa juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Diharapkan dengan langkah-langkah ini, pengawasan terhadap netralitas kepala desa dapat lebih efektif, sehingga Pemilu 2024 dapat berlangsung secara transparan dan demokratis.