PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN PENYELUNDUPAN MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN. Sml)

Abstrak

Abstrak

Tujuan Penelitian: Mengetahui Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN.Sml dan Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia terhadap Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN.Sml.

Latar Belakang: Kejahatan penyelundupan manusia ini tidak hanya terjadi sekali-dua kali saja di wilayah perbatasan, namun ibarat kebiasaan dari masa ke masa oleh masyarakat perbatasan. Rumitnya kepengurusan dokumen untuk bekerja ke luar negeri dan dokumen keimigrasian oleh masyarakat awam khususnya di wilayah perbatasan, apalagi dahulu terkenal bahwa pengurusan dokumen keimigrasian tersebut harus menyisipkan uang sisipan agar segala prosesnya lancar, hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan mereka menempuh jalan pintas untuk bekerja ke luar negeri.

Metode Penelitian: Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Hasil Penelitian: Penyelundupan manusia melakukan kegiatan membayar untuk dapat masuk dengan illegal kedalam suatu wilayah negara tertentu dimana orang tersebut bukan merupakan warga maupun penduduk tetap wilayah tersebut, untuk keuntungan finansial atau material orang asing tersebut. Menyatakan Terdakwa Astomi bin Agani alias Astoni alias Astuni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia sebagaimana didakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 120 Ayat 1. Karena telah memenuhi Unsur-Unsur dan dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah maka Terdakwa dijatuhi pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Keimigrasian, Penyelundupan Manusia