EKSEKUSI PENJUALAN JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI BADAN LEMBAGA LELANG NEGARA

Abstract

Eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan penjualan dibawah tangan, menyulitkan kreditur apabila debitur wanprestasi atau debitur tidak mampu lagi melunasi angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan atau kredit yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum yang berakibat merugikan para pihak yang berkepentingan melakukan perjanjian. Penelitian ini akan dilakukan penulis di PT. Langkah Usaha Bersama (LUB). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Sifat yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, debitor wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila debitor tidak menyerahkan jamian fidusia tersebut pada waktu eksekusi dilaksanakan, kreditor berhak mengambil benda yang menjadi objek jamian fidusia tersebut dan kalau perlu meminta bantuan pihak yang berwenang. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai seluruh sisa seluruh utang debitor, kreditor wajib mengembalikan kelebihantersebut kepada debitor, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggungjawab atas utang yang belum dibayar. Pemegang sertifikat jaminan fidusia berkedudukan seperti seseorang yang sudah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia sama dengan pelaksanaan suatu keputusan pengadilan yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 200 HIR, berdasarkan pada fiat eksekusi dari ketua pengadilan. Peristiwa penarikan oleh debt collector ini, lahir dari asumsi publik yang bersifat subjektif dan tendensius, yang memojokkan posisi lembaga pembiayaan selaku kreditur yang memberikan fasilitas pembiayaan.