MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITASDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NGAWI

Abstract

Pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu instrumen penting dalam percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan pola pikir, budaya kerja, sistem kerja, dan perilaku aparatur. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan manajemen perubahan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan informan Kepala Lapas, Ketua Tim Zona Integritas, petugas layanan/staf terkait, dan warga binaan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen perubahan dilaksanakan melalui enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan teori Kurt Lewin, proses perubahan telah mencakup tahap unfreezing, movement, dan refreezing. Berdasarkan teori Kotter, perubahan didukung oleh kepemimpinan, pembentukan Tim Zona Integritas, komunikasi visi, pemberdayaan pegawai, inovasi pelayanan, monitoring, evaluasi, dan penguatan budaya. Faktor pendukung utama adalah komitmen pimpinan, kerja sama pegawai, Tim Zona Integritas, inovasi SI LAWI, serta sarana prasarana. Faktor penghambat meliputi belum meratanya pemahaman pegawai dan konsistensi penerapan SOP yang masih perlu diperkuat. Secara keseluruhan, kekuatan pendorong perubahan lebih dominan dibandingkan faktor penghambat.
Kata kunci: Manajemen Perubahan; Zona Integritas; Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK); Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); Reformasi Birokrasi; Lembaga Pemasyarakatan.