AKUNTABILITAS PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KARANGANYAR

Abstrak

Pelaksanaan akuntabilitas dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui platform Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar menghadapi berbagai hambatan teknis, seperti gangguan server yang muncul saat pembaruan sistem serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aplikasi SIMBG. Riset ini bertujuan mengevaluasi akuntabilitas layanan PBG melalui SIMBG di instansi tersebut. Landasan teoritis penelitian mengacu pada konsep akuntabilitas menurut Sheila Elwood dalam Mardiasmo (2006:27), yang mencakup indikator Hukum dan Peraturan, Proses, Program, serta Kebijakan. Pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilaksanakan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas layanan PBG melalui SIMBG telah beroperasi secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan prosedur pelayanan yang sejalan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kendati demikian, tantangan teknis sistem masih ada, dan sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan SIMBG. Selain itu, keterbatasan efisiensi alokasi anggaran menyebabkan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar harus mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia.

Kata kunci: Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan