Evaluation Of Family Planning Program in
Banjarsari Sub-District in 2017

By : Affrice Damanik1, Joko Pramono2, Damayanti Suhita3
Ilmu Administrasi Negara
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

	The population control and Family Planning office of Surakarta City is the implementer of government regulation number 87 year 2014 about family planning program. The phenomenon of government regulation number 87 of 2014 in Surakarta City in terms of the implementation of Family Planning Program in field conducted by Family Planning Counselor is an important issue considering the regulation is made in the framework of population development and family  development. Interest to examine the implementation of Family Planning program at the sub-district level implemented by the Banjarsari sub-district coordinator.
The purpose of this study is to evaluate the implementation of public policies developed in the community by describing how government regulation number 87 of 2014 on population development, and family information system mentions. 
In this study, researchers used the theory of policy evaluation by William Dunn. There are six indicators that can be used in evaluating Dunn's program policies, namely effectiveness,  efficiency,  adequacy,  equity,  responsiveness, and appropriateness 
	The research method that is deployed descriptive method with qualitative approach Therefore in informant selection is using a purposive method. Author also uses techniques such as, observation, interviews, and documentation for data collecting.
	The results of this study show the lack of socialization conducted by extension field family planning (PLKB) district Banjarsari in the implementation of family planning programs clearly and thoroughly then the limited human resources (SDM) so that socialization is not done thoroughly to the community and still lack of participation from local communities in playing an active role in participating in family planning programs. This study makes the researcher understand the difficulty of making a measure of public policy acceptable for the benefit of society. With the existence of government regulation concerning effort to arrange child birth, distance and ideal age of birth, regulate pregnancy, through the promotion, of protection and assistance in accordance with the reproductive rights to realize that quality family.

Keyword : Program Evaluation, Family Planning

EVALUASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA
DI KECAMATAN BANJARSARI
TAHUN 2017

Oleh : Affrice Damanik1, Joko Pramono2, Damayanti Suhita3
Ilmu Administrasi Negara
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta adalah sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Program Keluarga Berencana. Fenomena Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 di Kota Surakarta ditinjau dari pelaksanaan Program Keluarga Berencana di lapangan yang dilakukan oleh Penyuluh Lapangan Keluarga berencana merupakan masalah yang penting mengingat peraturan ini dibuat dalam rangka perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik yang berkembang dalam masyarakat dengan cara mendeskripsikan  bagaimana Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga.
	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William, Dunn. Ada enam indikator yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kebijakan program menurut Dunn, yaitu efektivitas,  efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.
	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maka dalam pemilihan informan peneliti menggunakan metode Purposive. Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
	Hasil penelitian ini memperlihatkan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Banjarsari dalam pelaksanaan program KB secara jelas dan menyeluruh, kemudian terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga sosialisasi yang dilakukan tidak secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat, dan masih kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat dalam berperan aktif untuk mengikuti program KB. Penelitian ini membuat peneliti mengerti akan sulitnya membuat suatu ukuran dari kebijakan publik yang dapat diterima untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Tentang upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Kata Kunci : Evaluasi Program, Keluarga Berencana

Pendahuluan
	Keluarga berencana (KB) merupakan program sosial dasar yang sangat penting artinya bagi suatu bangsa. Program Keluarga Berencana menurut Peraturan Pemerintah nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
	Program Keluarga Berencana merupakan suatu kebijakan publik oleh pemerintah, dimana dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan dituntut agar mampu melayani masyarakat secara optimal yaitu dengan pelayanan prima kepada masyarakat. Masalah-maslah seperti lapangan pekerjaan, sosial, ekonomi, kependudukan, pendidikan, kriminalitas, serta kesehatan merupakan hal yang berhubungan dengan persoalan dalam keluarga berencana (KB).
	Program keluarga berencana adalah suatu hal yang berhubungan  dengan pembangunan berwawasan kependudukan sehingga program ini nantinya akan dapat memberikan sumbangan dalam hal pengendalian jumlah penduduk sehingga pertumbuhan penduduk juga ikut dalam hal meningkatkan kualitas penduduk dengan cara lebih mengarahkan pembangunan pada penurunan kematian ibu dan bayi dengan menurunkan kelahiran dan kematian melalui penggunaan alat kontrasepsi.
	Evaluasi program merupakan hal yang sangat penting artinya dalam proses kebijakan, dengan mengevaluasi program kita dapat menilai tingkat keberhasilan suatu program di suatu tempat, yakni apakah program tersebut sudah berhasil atau malah sebaliknya.
	Namun dalam pelaksanaan program KB di Kecamatan Banjarsari belum terlaksana dengan baik, masih adanya beberapa hal yang kurang dalam penerapannya atau realisasinya.
	Kecamatan Banjarsari  memiliki 13 kelurahan dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 181.006 jiwa. Jumlah kepala keluarga 56.381 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 89.323 jiwa dan perempuan  91.683 jiwa. Persentase angka  kelahiran di Kecamatan Banjarsari sangat tinggi yaitu 3.147 jiwa dibandingkan dengan angka kematiannya yaitu 846 jiwa, sehingga menyebabkan kepadatan penduduk karena tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang tidak seimbang.
	Berdasarkan pra survey di Kecamatan Banjarsari pelaksanaan program keluarga berencana masih kurang optimal, karena kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mengikuti program KB.
	Beranjak dari permasalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Banjarsari Tahun 2017.
Hasil dan Pembahasan Penelitian
	Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Agar mendapatkan hasil yang valid, reliable dan obyektif dengan dengan cara dikembangankan dan dibuktikan kebenarannya dengan suatu pengetahuan sehingga dapat dimanfaatkan untuk memecahkan, memahami, dan mengantisipasi suatu permasalah dalam administrasi publik. (dalam sugiyono : 2016)
	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, ialah yang pertama melakukan observasi untuk lebih mengetahui lokasi penelitian, yang kedua adalah wawancara yang dilakukan agar informasi yang didapatkan lebih valid lagi, yang terakhir ialah dokumentasi dilakukan agar mampu membuktikan peneliti benar-benar sudah melakukan penelitian di lokasi tersebut.
	Hasil penelitian dari Evaluasi Keluarga Berencana di Kecamatan Banjarsari secara garis besar masih kurang optimal mengingat masih adanya dari beberapa indikator evaluasi kebijakan oleh William Dunn yang dalam penerapannya belum terlaksana dengan baik di Kecamatan Banjarsari.
	Adapun indikator evaluasi yang digunakan menunjukkan hasil sebagai berikut :
•	Efektifitas, Koordinator PLKB Kecamatan Banjarsari melalui program KB dalam upaya penambahan akseptor KB sudah hampir mencapai target tetapi belum optimal, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan di lapangan sehingga masih banyak dari masyarakat yang belum mendapatkan pemahaman tentang pentingnya mengikuti KB dan efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi.
•	Efisiensi, Usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas dan PLKB sendiri sudah optimal, namun kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang PLKB terkadang membuat usaha-usahanya berjalan lambat.
•	Kecukupan, Program KB ini sangat mampu untuk menekan angka kelahiran di Kecamatan Banjarsari meskipun dalam prosesnya berjalan cukup lambat, dan juga mampu mengatasi masalah kelahiran dan jarak anak yang ideal bagi akseptor KB di Kecamatan Banjarsari.
•	Perataan, PUS dan PASUTRI masih banyak yang belum menjadi peserta KB baru dikarenakan alasan sibuk dalam bekerja, sehingga tidak ada lagi waktu yang cukup untuk ikut serta dalam program KB.
•	Responsivitas, Interaksi dari masyarakat sudah ikut terlibat dalam hal memberikan respon dan dalam penyampaian informasi tentang kegiatan dari program KB, meskipun memang hanya wanita yang lebih cenderung lebih sadar akan pentingnya KB.
•	Ketepatan, Kontribusi program KB dalam pengendali penduduk sudah optimal dan untuk pelaksanaan program KB sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 87 Tahun 2014 yang telah berjalan di Kecamatan Banjarsari.
Penutup
a. Kesimpulan
	Evaluasi Program Keluarga Berencana secara keseluruhan di Kecamatan Banjarsari masih kurang cukup optimal dalam meningkatkan partisipasi dari masyarakat, jika dilihat dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinas dan PLKB sudah sangat baik tetapi memang kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang masih tergolong sangat kurang sehingga menyebabkan program KB tidak berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.
b. Implikasi
	Berdasarkan temuan-temuan penelitian diatas dapat ditarik implikasi yang memungkinkan terjadinya dampak positif dan dampak negatif, yaitu sebagai berikut :
•	Efektifitas, dari segi efektifitas sudah hampir mencapai target, hal ini berdampak positif bagi pembangunan masyarakat di Kecamatan Banjarsari.
•	Efisiensi, efisiensi yang terdiri dari usaha-usaha yang dilakukan  membantu keberhasilan program. Dalam hal ini usaha-usaha yang dilakukan oleh PLKB sudah optimal .
•	Kecukupan, terkait dengan penekanan pada angka kelahiran, dalam hal ini bersifat positif karena program KB ini cukup bahkan sangat mampu mengendalikan angka kelahiran di Kecamatan Banjarsari.
•	Perataan, berupa keikutsertaan masyarakat dalam program KB, hal ini berdampak negatif karena masih banyak dari masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam program ini.
•	Responsifitas, merupakan respon dari masyarakat tentang program ini,  hal ini berdampak positif karena banyak dari masyarakat yang memberi tanggapan positif mengenai program ini.
•	Ketepatan, mengenai suatu kebijakan yang mengatur program KB, hal ini berdampak positif karena dalam pelaksanaannya Peraturan Pemerintah ini dianggap sudah sangat tepat.
Rekomendasi
•	Perlu adanya  kerjasama antara Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)  dan Kader KB untuk dapat saling memantau hasil dari Program Keluarga Berencana.
•	Menggalakkan kembali kampung KB dengan peran aktif dari masyarakat dalam program yang diselenggarakan.
•	Pentingnya menggerakan partisipasi  dari masyarakat seperti relawan-relawan untuk program KB sehingga program ini berjalan lebih baik lagi kedepannya, dan diharapkan program KB ini juga dapat disosialisasilkan bukan hanya pada kalangan yang sudah menikah saja namun juga kepada kalangan remaja-remajanya.
•	Diharapkan pembentukan kampung KB dapat dilakukan disetiap kelurahan di Kecamatan Banjarsari. Sehingga program dari Pemerintah ini akan lebih sukses lagi dalam hal menekan angka kelahiran dan menciptakan keluarga yang berkualitas.

Daftar Pustaka
Afifudin dan Saebani, Beni Ahmad. 2012.Metodologi Penelitian
Kualitatif.Bandung: Pustaka Setia

Agustino.2007.Memahami Ilmu Politik.Bandung: AIPI
Arikunto, Suharsimi.1993.Manajemen Penelitian.Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada

Arikunto, S. Dan Jabar.2004.Evaluasi Program Pendidikan.Jakarta: Bumi Aksara
Beni Ahmad Saebani,2008.Metode Penelitian Hukum.Bandung: Pustaka Setia.
H.B.Sutopo.2002.Pengantar Penelitian Kualitatif.Surakarta : Universitas Sebelas
Maret Press

Jones, Charles O.1994.Pengantar Kebijakan Publik.Jakarta.Rajawali Press
Miles, B.Mathew dan Michael Huberman.1992.Analisis Data Kualitatif Buku
Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP

Miles, Mathew B dan Michael Huberman.2007. Analisis Data Kualitatif Buku
Sumber Tentang Metode-metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia

Moleong.J Lexy.Prof.Dr.2005.Metode Penelitian Kualitatif.Bandung: PT.Remaja
Rosdakarya

Poerdarminta.1984.Kamus Bahasa Indonesia.Balai Pustaka: Jakarta  

Ridha Suaib.2016.Pengantar Kebijakan Publik: CALPULIS

Samodra Wibawa.1994.Evaluasi Kebijakan Publik.Jakarta.PT Raja Grafindo
Persada

Soekarno SD.Agustino,Loe.2003.Publik Policy.Surabaya.Airlangga University 	Press

Sugiyono.2015.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B.Bandung:
ALFABETA

Suharto.Edi.2007.Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Public.Bandung: Alfabeta

William N.Dunn.2003.Pengantar Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta.UGM 	Press
Winarno.2008.Kebijakan Publik, Teori dan Proses.Yogyakarta.Media Press

Windya Wicaksono,Kristian.2006.Administrasi dan Birokrasi 	Pemerintah.Yogyakarta: GRAHA ILMU

Ichwanul Muttaqin.2016.Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kelurahan 	Jawa Kecamatan.Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Universitas 	Mulawarman

Maria Louisa, Aloysius Rengga, Ari Subowo.2016.Evaluasi Program Keluarga 	Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tentang Kasus Peran Serta Pria di 	Kecamatan Semarang Barat.Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 	Universitas Diponegoro

ADAM BALADIKA.2012.Evaluasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan 	Kramatwatu.Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Universitas Sultan Ageng 	Tirtayasa

Lembaran Negara : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 	2014 Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, 	keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga.

www.portalgaruda.com (diakses pada tanggal 15 Desember 2017)

http://dispendukcapil.surakarta.go.id