HUBUNGAN PERSEPSI KINERJA PEMERINTAHAN DENGAN KETERPILIHAN CALON PASANGAN PETAHANA DI PILKADA SALATIGA 2017
DOI:
https://doi.org/10.33061/rsfu.v2i1.2018Abstract
The 2017 Major Election of Salatiga concluded that the number of earned votes for current
Major and Vice-Major Yulianto – Muhammad Haris (Yaris) surpass the earned votes for Agus
Rudianto – Dance Palit Ishak (Rudal). As the incumbent, Yaris were much favored politically.
Strategic incumbent variable is a chance to convince public over their government performance.
The level of public satisfaction over the performance of Major Yulianto could be the main modal to
build personal political variable such as popularity, acceptability and electability.
This Research use survey data that conducted by the researcher while the 2017 Major
Election of Salatiga is on process. The survey data then analyzed using determination approach
with the result of the 2017 Major Election of Salatiga that being held on 15 February 2017. Aspect
of the method used in this survey are using sample frame of Permanent voters list (DPT). The
technique used to get the sample are cuplikan random sampling based on the survey location. The
survey conduected over 96 TLS with 768 reponden. This survey has 3,5% margin error with
significance level of 95%.
Yaris perceived to have good governing performance of 77%. This incumbent win the
election with 50,5% earned votes. At the unit level data analysis, 23 kelurahan indicates the
distribution are varies. Although there is a relation between good governing performance and the
incumbent to be elected, there are many other variable that affect the result.
Key word: local election, Salatiga, incumbent, performance,political personal
References
Alfian, 2011, Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia , PT. Gramedia,
Jakarta.
Arifin, Zainal. 2011. Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda.
Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subir. 2003. Keuangan Negara dan Kebijakan Utang Luar
Negeri. PT Grafindo Persada: Jakarta.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga: Jakarta.
Eriyanto, 1999, Metodologi Polling, Memberdayakan Suara Rakyat, Remaja Rosdakarya,
Bandung.
Fitriyah, dkk, 2011, Faktor Determinan Kemenangan Kandidat Pada Pemilukada
Kabupaten Batang 2011 Universitas Diponegoro Semarang.
Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat:
Jakarta.
LAN (Lembaga Administrasi Negara). AKIP dan Pengukuran Kinerja. Edisi Tahun 2008.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. ANDI: Yogyakarta.
Mulyana, Deddy. 2000. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya
Nirzawan. 2001. Tinjauan Umum terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, Manajemen
Keuangan Daerah. UPP YKPN: Yogyakarta.
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. PT
Ghalia Indonesia: Jakarta.
Adman Nursal, “Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah PendekatanBaru
Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Bone, HA & Ranney, A :Politics and Voters, New York:McGraw-Hill Company, 1981
Firmanzah, 2007, Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas, Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta
Purwodarminto, 1990, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
Robertson, D, Dictionary of Politics, Penguin Books, London, 2000
Robbins, Stephen P, 2003. Perilaku Organisasi, Jilid 2, PT. Indeks Kelompok Gramedia,
Jakarta.
Sarwono, SW (2002), Individu dan teori – teori psikologi social, balai Pustaka, Jakarta.
Slameto (2010), Belajar dan factor – factor yang mempengaruhi, Reneka Cipta, Jakarta
Yuwana, 2004. Analisa Kemampuan Laba dan Arus Kas Operasi dalam Memprediksi
Arus Kas Operasi Masa Depan. Fakultas Ekonomi UniversitascKristen Petra.
Semarang
Wagner, John A, & John R. Hollenbeck, 1995, Management of Organization behavior,
Second edition, New Jersey, Printice - Hall, Inc.
UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Laporan Pertanggung Jawaban
Kepala Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 4 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala
Daerah.
Downloads
Published
Issue
Section
License
- Hak publikasi atas semua materi informasi yang tercantum dalam situs jurnal ini dipegang oleh dewan redaksi/editor dengan sepengetahuan penulis. Pengelola Jurnal akan menjunjung tinggi hak moral penulis.
- Aspek legal formal terhadap akses setiap informasi dan artikel yang tercantum dalam situs jurnal ini mengacu pada ketentuan lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial-No Derivative (CC BY-NC-ND), yang berarti bahwa hanya dengan izin penulis, informasi dan artikel Jurnal PKM dapat didistribusikan ke pihak lain dengan tanpa merubah bentuk aslinya untuk tujuan non-komersial.
- Setiap terbitan Jurnal PKM, baik cetak maupun elektronik, bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Di luar tujuan tersebut, penerbit atau pengelola jurnal tidak bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pembaca atau pengakses.