[1]
“ANALISIS KEWENANGAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MENAFSIRKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN”, WH, vol. 25, no. 1, pp. 46–55, Jun. 2019, doi: 10.33061/wh.v25i1.2948.