Membangun Kebijakan Jaring Pengaman Teknologi (JPT) untuk  Mendorong Produktivitas Hasil Riset di Indonesia

Ayurisya Dominata,  Aditya Wisnu Pradana,  Edi Wahjono 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT)

E-mail Coresponding :  risyadominata@gmail.com

Abstract

The study entitled "Building a technology safety net (JPT) policy to encourage productivity of research results in Indonesia", was motivated by complaints from a number of researchers, engineers, or those engaged in research and technology about the constraints of research productivity in Indonesia, for example there is no a kind of safety net that protects researchers when conducting technology / product research downstreaming to the public, termed in this study as a Safety Net for Technology (JPT). This research method is descriptive qualitative, with interview, observation and documentation study data collection techniques. The results of the study concluded that the Safety Net Technology was needed to increase the productivity of research results in Indonesia. Not only that, this policy idea needs technical support for good policy implementation. Not only technological safety nets, another factor found to play an important role in the productivity of research results in Indonesia is a good research administrative system.

Keywords: net, policy, safety, productivity, research

Abstrak

Kajian dengan judul “Membangun kebijakan Jaring Pengaman Teknologi (JPT) untuk mendorong produktivitas hasil riset di Indonesia”, dilatar belakangi oleh adanya keluhan dari sejumlah peneliti, perekayasa, atau mereka yang bergerak di bidang riset dan teknologi tentang  kendala produktivitas riset di Indonesia,  salah satunya  karena belum adanya semacam jaring keamanan yang melindungi para periset saat melakukan hilirisasi teknologi/produk hasil riset ke masyarakat, yang diistilahkan dalam penelitian ini sebagai Jaring Pengaman Teknologi (JPT). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data secara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan Jaring Pengaman Teknologi sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas hasil riset di Indonesia. Tidak  hanya itu, hal ini juga perlu didukung dengan teknis pelaksanaan kebijakan yang baik. Tidak hanya jaring pengaman teknologi, ditemukan faktor lain yang juga berperan penting terhadap produktivitas hasil riset di Indonesia yaitu  sistem tata kelola administrasi riset yang baik.

Kata Kunci:  jaring, kebijakan,  pengaman, produktivitas, riset

PENDAHULUAN
“Pembangunan IPTEK telah berlangsung lama di Indonesia. Investasi dalam bentuk pembangunan laboratorium dan penyediaan peralatannya telah lama menjadi perhatian pemerintah. Pendidikan tenaga peneliti dan peningkatan keterampilannya juga telah lama berlangsung. Sementara itu, kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek juga senantiasa berlangsung.  Hasil-hasilnya juga telah banyak tercatat baik dalam publikasi, paten, maupun layanan-layanan teknologi bagi masyarakat. Sementara itu, data menunjukkan bahwa penguasaan Iptek bagi perekonomian nasional masih sangat terbatas”.   
Selain itu,  Indonesia telah memiliki banyak aset dan sarana prasarana penelitian dan riset yang tersebar di berbagai wilayah dengan spesifikasi tugas dan fungsi yang spesifik meskipun kadang beririsan, contohnya : LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN, BSN, BAPETEN, BPOM, Lembaga Biologi Molekuler EIJKMAN, ditambah Badan Penelitian dan Pengembangan di beberapa Kementerian dan Lembaga di Indonesia, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kemenristek Dikti dll. 
Namun, dengan banyaknya lembaga riset ini data menunjukkan bahwa sumbangan penguasaan iptek bagi perekonomian nasional masih sangat terbatas.
Hal ini bisa diidentifikasi, salah satunya dari jumlah produk hasil karya lembaga riset dan penelitian di Indonesia yang digunakan oleh sektor industri untuk diproduksi masal dan digunakan oleh masyarakat Indonesia secara luas dan/atau pasar luar negeri (ekspor).  Berdasarkan data, untuk saat ini  mayoritas barang dan produk yang beredar di Indonesia yang dihasilkan dari aktivitas riset atau inovasi dan teknologi, masih dikuasai oleh produsen luar negeri. Salah satu contohnya adalah sektor produksi kendaraan di Indonesia.
Berikut data dari Gaikindo  (Gabungan Indostri Kendaraan Bermotor Indonesia), untuk produsen kendaraan bermotor (5 besar) berdasarkan brand (merk) yang tersebar di Indonesia, untuk dua tahun terakhir :

Tabel 1
Data Penjualan (Wholesales)  Kendaraan Bermotor di Indonesia Tahun 2018

No	Brand	Sales	Share	
1	TOYOTA	352.161	30.6%	
2	DAIHATSU	202.738	17.6%	
3	HONDA	162.163	14.1%	
4	MITSUBISHI MOTORS	142.861	12.4%	
5	SUZUKI	118.014	10.3%	
                  Sumber : Web Gaikindo, 2018
    
Tabel 2
Data Penjualan (Wholesales)  Kendaraan Bermotor di Indonesia Tahun 2019

No	Brand	Sales	Share	
1	TOYOTA	212.668	32.2%	
2	DAIHATSU	115.451	17,6%	
3	HONDA	84.890	12.8%	
4	MITSUBISHI MOTORS	83.209	12.6%	
5	SUZUKI	63.351	9.6%	
                  Sumber : Web  Gaikindo, 2019

Berdasarkan data pada Tabel 1 dan 2 diatas, dapat diketahui 5 (lima) besar produsen kendaraan bermotor yang merknya paling di minati oleh masyarakat  Indonesia (paling banyak dibeli), yaitu Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi Motor, dan Suzuki. 
Selama 2 (tahun) berturut-turut, yaitu tahun 2018 dan 2019, data menunjukkan  kendaraan bermotor Merk Toyota, adalah yang paling dibeli masyarakat Indonesia, yaitu  sebesar 352.161 Unit di tahun 2018, dan 212.668 Unit di tahun 2019.  
Jika diteliti lebih lanjut, maka dapat teridentifikasi 5 (lima) besar produsen kendaraan bermotor pada Tabel 1 dan 2 diatas bukan dari negara Indonesia. Meskipun saat ini ada yang  proses perakitannya dilakukan di Indonesia, namun data yang terinformasi adalah bahwa belum ada satupun kendaraan yang diproduksi masal dan digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang merupakan hasil karya murni anak bangsa/lembaga penelitian/riset yang ada di Indonesia. Kendaraan roda empat hanya salah satu contoh dari banyak produk yang beredar di Indonesia. 
Pertanyaannya adalah mengapa hal ini bisa terjadi. Sementara, ada semacam harapan dari masyarakat dan pemerintah sendiri terhadap hasil Riset/Penelitian di Indonesia agar lebih maju dan sesuai perkembangan dan tuntutan zaman yang berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.
 Adanya tuntutan dari banyak pihak agar lembaga Riset/Penelitian di Indonesia  dapat mengoptimalkan tugas dan fungsinya agar berkontribusi signifikan terhadap  perekonomian nasional, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia menyebabkan para peneliti/periset menyampaikan masukan bahwa untuk melakukan kegiatan riset sebagaimana tuntutan pemerintah dan masyarakat mereka bukan tidak mampu, karena sejauh ini mereka menyatakan telah banyak hasil karya para inventor Indonesia yang berkualitas, namun kendalanya adalah ketika hasil dari kegiatan riset ini akan diimplementasikan  ke sektor industri (hilirisasi hasil riset), mereka  berpendapat inventor membutuhkan adanya semacam jaminan keamanan (Jaring Pengaman Teknologi) agar saat melakukan hilirisasi hasil riset, maka ada semacam jaminan dari pemerintah, bahwa hal tersebut adalah bagian yang melekat dari proses riset itu sendiri.  Para inventor berharap apabila ada kesalahan/kekurangan yang melekat pada hasil penemuan baru tersebut maka  keamanan diri mereka/hasil reisetnya sebagai peneliti/perekayasa/periset dapat dijamin oleh pemerintah. 
Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan diatas, tulisan ini berusaha melakukan analisis tentang kebutuhan Jaring Pengaman Teknologi (JPT) sebagai usaha memicu produktivitas hasil riset di Indonesia.  
Selain itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang aktivitas riset itu sampai pada kegiatan produksi masal. Karena berdasarkan kajian dokumen dan literatur, sampai saat ini belum ada regulasi yang secara tegas dan khusus mengatur tentang teknis produksi masal produk hasil penelitian/riset.

PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1.	Apakah peneliti/periset di Indonesia membutuhkan Jaring Pengaman Teknologi (JPT) untuk mendorong produktivitas hasil riset di Indonesia?
2.	Jika iya, bagaimana konsep Jaring Pengaman Teknologi (JPT) yang diusulkan?
3.	Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kehadiran Jaring Pengaman Teknologi (JPT) menjadi penting?  

METODOLOGI PENELITIAN
Pengertian Jaring Pengaman Teknologi (JPT) dalam penelitian ini adalah semacam jaring keamanan yang melindungi para periset saat melakukan hilirisasi teknologi/produk hasil riset ke masyarakat, dengan istilah lain jaring pengaman teknologi dapat juga didefinisikan sebagai jaring perlindungan yang melindungi periset sendiri maupun produk hasil risetnya yang masih dalam tahap penyempurnaan (trial dan error) saat uji coba di masyarakat atau sekumpulan populasi/sampel tertentu yang dibutuhkan, sampai produk riset ini kemudian mendapatkan hasil yang sempurna, mencapai kondisi produk sesuai yang diinginkan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  kualitatif dan konten analisis, dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi media.  Penelitian deskriptif menurut Ali adalah “penelitian yang menggambarkan atau  melukiskan secara tepat sifat-sifat sesuatu individu, sesuatu keadaan, suatu gejala, dan sebagainya yang merupakan objek penelitian yang dapat digunakan  untuk memecahkan  masalah dengan jalan menganalisis, mengklasifikasi, membandingkan, dan sebagainya”. 
Sementara  pendekatan  kualitatif  yang digunakan dalam penelitian ini maksudnya dengan  menggunakan metode analisis isi media (Etnographic Content Analysis/ECA). Analisis   isi media digunakan untuk menjelaskan model penelitian kualitatif seperti dipakai oleh David L. Altheide dari Arizona State University maka istilah yang digunakan menjadi analisis isi media. 
Analisis isi media diartikan dalam penelitian analisis isi kualitatif dimana peneliti berinteraksi dengan material-material dokumentasi sehingga pernyataan yang spesifik dapat diletakkan pada konteks yang tepat untuk dianalisis.  
Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa lembaga riset di Indonesia pada tahun 2019, dipilih tiga buah lembaga riset/penelitian yang tugas dan fungsinya cukup erat dengan proses hilirisasi hasil riset ke industri/masyarakat, masing-masing yaitu Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Subjek pada penelitian ini adalah para Peneliti/perekayasa yang melakukan kegiatan hilirisasi hasil riset ke industri/masyarakat dan mengetahui secara spesifik tantangan dan hambatan yang pernah dirasakan dalam proses tersebut. 
Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif terkonotasi yaitu suatu analisis yang didasarkan pada argumentasi logika yaitu pertama-tama peneliti mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para informan, kemudian menginterprestasikan data tersebut dengan argumen-argumen yang jelas dan signifikan dengan bersandarkan kepada teori dan logika yang jelas. Data berupa cerita rinci tersebut diungkap oleh penulis sesuai dengan pandangan informan. 
Selain itu, dari segi permasalahan atau tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan mencari makna (berupa konsep) yang ada dibalik cerita detail informan dan latar sosial yang diteliti. Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Data yang didapat dari hasil wawancara diolah melalui beberapa tahapan, pertama, sebelum melakukan wawancara penulis menetapkan informan, kedua, menyusun pertanyaan yang akan dijadikan pedoman wawancara tertulis, ketiga, penulis melakukan kegiatan wawancara yang bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (mengirimkan pedoman wawancara via email untuk dijawab langsung oleh key informan). Jawaban para key informan yang sudah terkumpul, disusun secara detail dan akurat. Data yang telah didapat kemudian dianalisis dan dikombinasikan dengan analisis dokumen dan studi pustaka. Key informan dalam penelitian ini adalah 4 (empat) orang perwakilan dari masing-masing lembaga penelitian/riset  sebagai berikut :

Tabel 3
Data Key Informan
No	Kode 	Asal Instansi	Jabatan	Relevansi	
1	I.001	BPPT	Peneliti  Utama	Mengetahui Proses Hilirisasi Hasil Riset	
2	I.002	BPPT	Perekayasa  Madya	Mengetahui Proses Hilirisasi Hasil Riset	
3	I.003	LIPI	Peneliti  Madya 	Mengetahui Proses Hilirisasi Hasil Riset	
4	I.004	BATAN	Peneliti  Muda	Mengetahui Proses Hilirisasi Hasil Riset	

PEMBAHASAN
Berdasarkan tabulasi data terhadap Jawaban para key informan yang sudah terkumpul, berikut ringkasan jawaban dari 4 (empat) orang key informan yang merupakan perwakilan dari 3 (tiga) lembaga penelitian/riset di Indonesia tentang kebutuhan pembentukan Jaring Pengaman Teknologi (JPT), sebagai berikut :

Tabel 4
Data Jawaban Key Informan terhadap Pembentukan  Jaring Pengaman Teknologi (JPT)
No	Kode 	Asal Instansi	Jabatan	Jawaban untuk Pembentukan Jaring Pengaman Teknologi (JPT)	Tanggal Wawancara	
1	R.001	BPPT	Peneliti  Utama	Sangat  Setuju	3 oktober 2019	
2	E.002	BPPT	Perekayasa  Madya	Sangat  Setuju	3 Oktober 2019	
3	S.003	LIPI	Peneliti  Madya 	Sangat  Setuju	3 Oktober 2019	
4	A.004	BATAN	Peneliti  Muda	Setuju	1 Oktober 2019	
   Sumber : Diolah dari Data Primer, 2019

Berdasarkan data pada Tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa dari 4 (empat) orang Key Informan yang diwawancarai,  semua setuju bahwa dunia riset di Indonesia membutuhkan  Jaring Pengaman Teknologi (JPT) untuk mempermudah  proses hilirisasi hasil riset ke industri/masyarakat. 
Tiga dari empat informan yang diwawancarai bahkan memberikan jawaban sangat setuju yang artinya sangat mendukung dan menganggap Jaring Pengaman Teknologi (JPT) sangat penting perannya dan cukup berpengaruh terhadap produktivitas hasil riset di Indonesia.
Selain memberikan jawaban setuju, salah seorang key informan memberikan penjelasan berupa saran tentang teknis implementasi jaring pengaman teknologi yang dianggap penting dan perlu diperhatikan, berikut kutipan hasil wawancara kepada Informan 2 (Kode E.002) pada 3 Oktober 2019  : 

T	Berdasarkan konsep Jaring Pengaman Teknologi (JPT) yang dikemukakan diatas, apakah anda setuju dunia riset di Indonesia membutuhkan Jaring Pengaman Teknologi (JPT) ? 	
J	Sangat setuju dan di kompetisikan secara fair dengan nilai/dukungan dana yang realistis tapi tidak minimalis dan persyaratan teknologi yang ketat tapi tidak mempersulit administrasinya.	
  Sumber :  Hasil wawancara kepada Informan 2 (E.002) pada 3 Oktober 2019  

Berdasarkan kutipan hasil wawancara kepada Informan 2 (Kode I.002) diatas dapat diketahui bahwa prinsipnya E.002 mendukung dan sangat setuju jika dunia riset di Indonesia memiliki apa yang diistilahkan dalam penelitian ini sebagai Jaring Pengaman Teknologi (JPT).
 Meskipun sangat setuju, Informan 2 memberikan catatan dalam jawabannya, agar pada saat implementasinya perlu ada semacam pengawasan yang memastikan berjalannya prinsip keadilan (fairness), kemudian harus ada dukungan dana yang realistis (tidak minimalis), persyaratan dari sisi teknologi boleh saja ketat namun  bukan dari sisi administrasinya. 
Jika dianalisis lebih lanjut, harapan yang dikemukakan oleh Informan E.002 sesuai dengan teori ilmu administrasi publik yang berlaku umum, dimana bersifat efektif dan efisien, sebagaimana dikemukakan oleh Cynthia and Thomas, bahwa “Public administration concerns fostering efficiency, effectiveness, and equitable organizations because of its civic virtue. Why? The resources at any moment are finite and public-spirited organizations need to marshal those resources wisely to maximize the benefits for all. Thus, wasting resources by being uneconomical or inefficient is antithetical to the public administration spirit. In addition, the equitable use of resources is central. Not developing all the skills and talents of the people is not caring for all in society. For example, racism, sexism, and other forms of bias are antithetical to the spirit of the field. Public administration is about caring for everyone rather than smaller subsets or groups, regardless of how policy makers rationalize those divisions” 
Selanjutnya, ada beragam alasan mengapa para Key Informan menyatakan setuju atau mendukung dibentuknya Jaring Pengaman Teknologi (JPT), sebagai berikut : 

“Dalam dunia penelitian yang akan masuk dalam masyarakat tentu akan membawa dampak positif dan negative di masyarakat. Jika yang terjadi dampak negatif biasanya yang langsung disalahkan adalah penelitinya. Walaupun kadang perlu dalam wilayah scientific reason masyarakat tidak dapat menerimanya. Sehingga perlu adanya perlindungan dampak dari hasil penelitian”. (Informan 1 (R.001), Jawaban Wawancara 3 Oktober 2019).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara kepada Informan  R.001 pada tanggal 3 Oktober 2019 diatas, diperoleh informasi bahwa salah satu tantangan dalam  dunia penelitian/proses melakukan penelitian adalah adanya dampak positif dan negatif yang mungkin terbawa  dan tidak dapat dihindarkan sebagai bagian dari kegiatan penelitian itu sendiri. Jika hal ini terjadi biasanya yang paling pertama akan disalahkan oleh masyarakat adalah peneliti/perisetnya. Karena itu, menurutnya sangat penting seorang peneliti/periset mendapatkan semacam perlindungan dari pemerintah agar tetap dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 
Senada dengan Informan 1 (R.001), Informan 2 (E.002),  juga setuju bahwa kehadiran Jaring Pengaman Teknologi (JPT) untuk dunia riset Indonesia sebagai bagian dari trial/uji coba produk hasil riset menjadi sangat penting, berikut kutipannya : 

“Jaring pengaman teknologi ini sangat penting dan dibutuhkan mengingat teknologi yang dihasilkan oleh inventor/litbang pemerintah merupakan pengembangan dari skala laboratorim atau skala pilot plant yang masih membutuhkan penyesuaian-penyesuaian (adjustment) pada kondisi yang sebenarnya melalui tahap uji coba produksi (production trial). Pada tahap ini sangat beresiko dan berpotensi terjadi kegagalan pencapaian target/output sesuai harapan harapan/spesifikasi produk. Untuk mendapatkan hasil/mencapai target tentunya tidak cukup hanya sekali dua kali uji coba, bahkan dibutuhkan trial/uji coba berkali-kali sehingga dibutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga perlu dibantu oleh pemerintah melalui program JPT (Jaring Pengaman Teknologi) agar tidak memberatkan pihak industri. Skema bantuan ini bisa dianggap sebagai sebuah insentif yang dapat diberikan kepada pihak swasta/mitra pengguna teknologi agar mereka bersemangat menangkap hasil-hasil inovasi lembaga litbang/Perguruan Tinggi dalam rangka untuk ikut mendorong dan mendukung hilirisasi teknologi anak bangsa tanpa takut mengalami kerugian besar”. ( Informan 2 (E. 002) Jawaban Wawancara 3 Oktober 2019).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara kepada Informan 2  E.002 pada tanggal 3 Oktober 2019 diatas, diperoleh beberapa  informasi penting misalnya bahwa jaring pengaman teknologi dirasakan  semakin penting oleh peneliti/periset di Indonesia  mengingat hasil teknologi lembaga penelitian pemerintah yang dihasilkan pada tahap awal umumnya masih berbentuk skala laboratorium/skala pilot plan, dan  ketika akan di implementasikan pada kondisi sebenarnya/lokasi yang lebih luas di masyarakat, biasanya membutuhkan penyesuaian-penyesuaian lagi yang sangat berpotensi gagal/beresiko tinggi, dan sangat disayangkan jika karena kendala ini, maka riset yang sudah dilakukan bertahun-tahun menjadi harus terhenti atau delay, karena itulah menurutnya  Jaring Pengaman Teknologi (JPT) dirasakan sangat penting.   Kondisi ini diakui beliau adalah  tantangan yang dihadapi semua ilmuwan di seluruh dunia dengan menganalogikan pengalaman ilmuwan  dunia seperti  James Watt, berikut kutipan hasil wawancaranya :

“Tidak adanya JPT (Jaring Pengaman Teknologi), maka peluang untuk melakukan uji coba berkali-kali guna mendapatkan kondisi operasi yg optimal tdk terpenuhi karena pihak mitra tidak ingin/mau mengeluarkan biaya yang relative besar hanya utk sekedar uji coba.  Sebagai contoh, James Watt baru menemukan/menghasilkan inovasi stlh melakukan percobaan sebanyak 1000 kali. Tentunya hal ini bukan mutlak sebagai ukuran hanya sebagai gambaran”. ( Informan 2 (E. 002) Jawaban Wawancara 3 Oktober 2019).

Selanjutnya, sedikit  berbeda dengan Informan 2 (E.002), Informan 3(S.003),  melihat Jaring Pengaman Teknologi dari perspektif HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), berikut kutipan wawancaranya : 

T	Jika jawabannya setuju ataupun  tidak (dengan adanya Jaring Pengaman Teknologi), mohon berikan alasannya mengapa, dan seberapa penting Jaring Pengaman Teknologi (JPT) ini menurut anda?

J	
“Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting dan perlu dilindungi utamanya di era globalisasi, karena HAKI merupakan hasil olah fikir atau kreatifitas periset/peneliti yang menghasilkan suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentu mempunyai manfaat ekonomi.  Perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kreativitas peneliti.  Di era globalisasi dewasa ini, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi sangat penting, karena perlindungan HKI erat kaitannya dengan perdagangan global di tingkat internasional”. (Informan 3(S.003) Jawaban Wawancara 3 Oktober 2019).	

Berdasarkan hasil kutipan wawancara kepada Informan 3 (S.003) diatas dapat diketahui bahwa dalam dunia riset/penelitian di Indonesia, selain Jaring Pengaman Teknologi, Hak Kekayaan Intelektual(HAKI) periset/peneliti juga menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian khusus.
Selanjutnya, Informan 4 (A.004), juga setuju  bahwa Jaring Pengaman Teknologi (JPT) sangat penting dalam melaksanakan kegiatan penelitian, berikut kutipan wawancaranya pada 1 Oktober 2019 : 

“Setiap hasil penelitian merupakan hasil kemampuan seorang peneliti melakukan inovasi, melibatkan serangkaian teknik dan prosedur tertentu yang dipelajari dan dikuasai agar hasil penelitian teruji dan terverifikasi. Dengan demikian maka diperlukan Jaring Pengaman Teknologi (JPT) untuk melindungi hasil penelitian, tidak hanya pada outputnya namun juga sejak prosesnya”. Informan 4 (A.004), Jawaban Wawancara 1 Oktober 2019).
Berdasarkan kutipan hasil wawancara kepada Informan 4 (A.004), Jaring Pengaman Teknologi (JPT) penting dibentuk karena secara tidak langsung menjadi semacam penghargaan kepada para peneliti/periset yang berusaha untuk produktif, hal ini menurutnya ketika seorang peneliti melakukan inovasi, maka otomatis akan melibatkan serangkaian teknik dan prosedur tertentu yang dipelajari dan dikuasai agar hasil penelitian teruji dan terverifikasi. Tanpa Jaring Pengaman Teknologi (JPT), maka akan sulit bagi peneliti untuk bergerak dan berkreasi karena terkendala aturan dan ancaman ketakutan akan hukuman manakala terjadi kesalahan dalam proses trial/error uji coba suatu produk hasil penelitian sampai mencapai produk yang sempurna/yang diinginkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat dan kutipan wawancara dari para Key Informan diatas,  maka dapat disimpulkan bahwa Jaring Pengaman Teknologi (JPT) sangat strategis perannya dan dirasakan cukup penting sebagai salah satu elemen kunci untuk mendorong produktivitas hasil riset di Indonesia yang saat ini masih menghadapi banyak tantangan dan kendala.

KESIMPULAN
1)	Jaring Pengaman Teknologi (JPT) sangat diperlukan sebagai elemen kunci untuk mendorong produktivitas hasil riset para peneliti/periset di Indonesia
2)	Perlu dibuat regulasi/kebijakan yang baik tentang teknis implementasi Jaring Pengaman Teknologi (JPT) yang mengandung nilai keadilan (fairness) dari sisi yang menerima, dan realistis dari sisi biaya, mudah dari sisi administrasi, namun tetap berkualitas dari sisi teknologi yang diusulkan oleh para peneliti/periset.
3)	Tidak hanya jaring pengaman teknologi, ditemukan sejumlah faktor lain yang juga berperan penting dan membutuhkan perhatian untuk mendorong produktivitas hasil riset di Indonesia, misalnya dibutuhkannya SDM Iptek yang adaptif, inovatif dan enterprenuer, perlu adanya penyesuaian format  organisasi dan sistem administrasi riset, dan  kebijakan pengelolaan anggaran yang berkualitas yang mengikuti perkembangan zaman.

REKOMENDASI 
1)	Pemerintah perlu menyusun regulasi/kebijakan tentang Jaring Pengaman Teknologi (JPT) sebagai acuan formal semua lembaga riset di Indonesia dalam melakukan hilirisasi dan produksi hasil riset agar sampai kepada masyarakat dan menjadi semacam lifestyle.
2)	Pemerintah perlu membangun iklim organisasi yang memungkinkan tumbuhnya ruang kreativitas pegawai dalam mengembangkan hasil risetnya sekaligus memproduksinya untuk disebarkan kepada masyarakat luas. 
3)	Pemerintah perlu melengkapi SDM Iptek di Indonesia dengan  pengetahuan inovasi, hilirisasi dan enterpreuner yang cukup untuk mengembangkan produk riset dalam sebuah ekosistem luas dimana didalamnya ada sebuah lingkaran kerjasama antara peneliti/periset, dunia usaha, dan masyarakat.  

REFERENCES

C.E. Lynch and T.D. Lynch. 2009.  Democratic Morality: Back to the Future.  

D.L. Altheide.  “The news media, the problem frame, and the production of fear,” The sociological quarterly, vol. 38, no. 4. 1997.pp. 647-668 

Dominata, Ayurisya. "Peran Akademisi dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0", Pemakalah di Seminar Nasional dan Call for Paper 2018 Revolusi Industri 4.0, Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 13 Oktober 2018. p. 200

P.J. Sheeran. 1993. Ethict in Public Administration: a Philosophical Approach. United States of America : Greenwood Publishing Group. 

F. Ali. 1997. Metode Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 

H.M.B. Bugin. 2014. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Group. 
Indonesian Automobile Industry Data, 2019. tersedia di https://www.gaikindo.or.id/category/infografis/. Diakses 30 Oktober 2019.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Buku II Bidang IPTEK Bab IV, hal 4-1. 

M. Holzer and R.W. Schwester. 2015.  Public Administration: An Introduction. Routledge. London and New York: Taylor and Francis Group. 

Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.  Jakarta : Rineka Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 2014. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia.