Dinamika Hukum

ANALISIS HUKUM PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

BUSTAM BUSTAM — Wed, 12 Feb 2025 00:00:00 +0700

The objectives of this study are: 1) To determine the Legal Investigation of Domestic Violence Perpetrators at the Buton Police, and 2) To determine the factors causing domestic violence at the Buton Police.

The method in the study, namely, legal research consisting of normative legal research and empirical legal research, which aims to answer the legal issues faced, so that it can produce new arguments, theories, or concepts as prescriptions in solving the legal problems faced, so that the results obtained contain value.

The results of this study indicate that the investigation process against perpetrators of domestic violence at the Buton Police was in accordance with applicable procedures, while the factors causing domestic violence were due to several factors such as culture, economy and hereditary factors.

Keywords: Investigation, Crime, Violence, Domestic

PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN)

MUHAMAD ABRORI HASAN SHODRI — Wed, 12 Feb 2025 00:00:00 +0700

State Claims are the amount of money that must be paid to the State based on a regulation, agreement or any other reason. State/regional claims are collected first by Central/Regional Government agencies, however, if the State/Regional Debtor still does not pay off the debt, then the collecting of the Claims is handed over to State Claims Affairs Committee (PUPN). PUPN collects State/Regional Claims optimally, if there are still remaining debts that have not been resolved by the Debtor, PUPN can determine State Claims Temporarily Uncollectible (PSBDT). State Claims that have been designated as PSBDT can be written off.

The procedures, work procedures, and forms of letters used in writing off state/regional Claims which have been processed by the PUPN, have been regulated in detail. Likewise, the procedures, work procedures and forms of letters used in writing off state Claims which cannot be submitted to the PUPN have also been regulated in detail. On the other hand, the regulations for writing off regional Claims which cannot be handed over to the PUPN only limited to procedures for submitting proposals for writing off regional Claims, the authority to write off state/regional Claims. However, the work procedures and form of letter used to write off regional Claims which cannot be submitted to the PUPN have not been clearly regulated. This has resulted in regional governments can not to carry out the process of writing off regional Claims whose management cannot be handed over to the PUPN.

Keyword: state claims, regional claims, write off of state claims

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BAUBAU

WIDIYANTI WIDIYANTI — Wed, 12 Feb 2025 00:00:00 +0700

Tujuan dari penelitian adalah (1) Untuk mengkaji penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Baubau terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Kota Baubau; (2) Untuk mengkaji kendala/hambatan Kepolisian Resor Kota Baubau dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak dan solusi penyelesaiannya.

Pelanggaran hukum sering terjadi di masyarakat saat ini, terutama yang menjadi perhatian saat ini adalah kasus-kasus yang melibatkan anak dibawa umur. Kasus kekerasan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, meningkat tajam di Indonesia dari tahun ke tahun dan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kenakalan remaja adalah perilaku kenakalan anak-anak yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mengembangkan perilaku yang menyimpang. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau, pada Tahun 2023 Kota Baubau tercatat terjadi 32 kasus kekerasan terhadap kelompok Anak. Hal ini menunjukkan masih cukup tinggi korban kekerasan anak.

Metode peneliti akan menggunakan metode deskriftif analisis yaitu dengan menganalisa data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian membagi kedalam fakta dan opini untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan dan yang kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Baubau terkait penyelidikan dan penyidikan maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Wilayah Hukum Polres Baubau pada dasarnya telah mengikuti peraturan yang ada sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; (2) Kendala dan hambatan dalam penegakan hukum pada kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat Reskrim Polres Kota Baubau yaitu: (1) Terlambat melaporkan, (2) Korban tidak visum, (3) seorang saksi tidak mau ikut memberikan kesaksiannya, (4) Keterangan yang tidak jelas atau berbelit-belit. Dalam hal anak sebagai pelaku kekerasan, seseorang yang menyaksikan kejadian agar berani melaporkan jika terjadi kasus kekerasan menimpa seseorang agar kejadian tersebut dapat diproses agar barang bukti secepatnya didapatkan oleh penegakan hukum. Selain itu, diharapkan orang yang menyaksikan perbuatan tindak pidana kekerasan mau ikut memberikan kesaksiannya agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan dalam memberikan keterangan dengan jelas atau tidak berbelit-belit.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan, Anak

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN TAHUN 2023 DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

ANANG ASHARI ROMDHONI — Wed, 12 Feb 2025 00:00:00 +0700

The data shows that in 2023 the Sukoharjo Religious Court received a total of 1287 divorce cases. This figure is fairly high throughout 2023. However, what is quite concerning about the high divorce rate in the Republic of Indonesia is that the rights of women and children after divorce are often neglected. In fact, women and children are vulnerable groups and really need legal protection from the state, because women and children are the parties who are most often victimized and feel the negative impact of a divorce.

This research uses an empirical juridical legal approach method, which uses secondary data and primary data derived from books, or legal literature, laws and regulations, interviews and other materials. The theory used to analyze and discuss the problems in this study uses the theory of legal protection put forward by Philipus M. Hadjon.

The results of this study conclude that there are forms of legal protection for the rights of women and children after divorce as stipulated in Article 41 letter (c) of the Marriage Law, Article 149 of the Compilation of Islamic Law, SEMA No. 3 of 2018 and SEMA No. 2 of 2019, which in essence the panel of judges can order the former husband to pay to the former wife in the form of mut'ah maintenance, iddah maintenance, madhiyah and child maintenance. However, there are obstacles to legal protection of the rights of women and children after divorce through judicial institutions, especially in the Sukoharjo Religious Court, namely the complicated execution process and expensive execution costs as well as low legal awareness. In addition, other obstacles are the absence of sanctions for ex-husbands who are not in good faith, namely not fulfilling their obligations to their ex-wives and children as stated in the decision and public knowledge about protecting the rights of women and children after divorce.

Keywords: Legal Protection, Post-Divorce, Women's and Children's Rights

PELAKSANAAN FUNGSI BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BAUBAU

LA ODE RAHMAT — Wed, 12 Feb 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (Social Legal Approach). Penulis mencoba untuk memberikan gambaran terkait Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polres Baubau. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Baubau telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmassebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Hal ini sesuai dengan harapan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki fungsi dan tugas pokok serta wewenang untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat di desa atau kelurahan, yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. Kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Baubau, apabila ditinjau dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh terdapat kendala dari aspek komponen struktur yang berupa: 1) Sumber daya manusia Bhabinkamtibmas yang masih kurang; dan 2) Sarana operasional yang dibutuhkan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas masih kurang, yaitu berupa tempat/pos/ ruangan Bhabinkamtibmas pada tiap-tiap desa, alat komunikasi, alat transportasi berupa sepeda motor, dan anggaran untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan..

Kata Kunci: Fungsi Bhabinkamtibmas, Pencegahan Kejahatan

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES BUTON TENGAH

SUNARTON HAFALA — Wed, 12 Feb 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penulis mencoba untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Buton Tengah yaitu menuntut pelaku dengan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak menurut KUHP yaitu pasal 289. Adapun sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 82. Kendala-kendala yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu faktor lingkungan yaitu komponen yang dapat mendukung tindak pidana pencabulan terhadap anak, faktor kebudayaan yaitu budaya berpakaian bagi anak terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya, faktor ekonomi yaitu apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam perekonomiannya, dan faktor pendidikan yaitu tingkat pendidikan formal yang rendah dapat berdampak pada masyarakat. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan sosialisasi terkait undang-undang perlindungan anak kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait, pemberian sanksi yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga tidak ada lagi kasus yang sama terjadi dikemudian hari, pelibatan seluruh pihak dalam mengontrol keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, penegak hukum lebih khusus pihak kepolisian, agar tak henti-hentinya melakukan program penyuluhan hukum khususnya terkai isu tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencabulan, Anak Dibawah Umur

PENERAPAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELANGGAR DISIPLIN KEPEGAWAIAN STUDI KASUS DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN

DEA ARSITA — Wed, 12 Feb 2025 00:00:00 +0700

The behavior of civil servants is in the spotlight of society if employees violate disciplinary regulations such as coming to the office late, leaving early, wandering around in crowded places during working hours, wasting work time, bureaucratic involvement in the practical political arena, bureaucratic unprofessionalism, immoral acts. which undermines the dignity of civil servants, thereby adding to the bad image of the Indonesian bureaucracy.

This research aims to examine and analyze the application of discipline in the Madiun Regency Agriculture and Fisheries Service according to Government Regulation no. 94 of 2021 concerning Civil Servant (PNS) Discipline and analyzes settlements and provides legal solutions for Civil Servants (PNS) in the Madiun Regency Agriculture and Fisheries Service who commit administrative violations.

This research uses sociological juridical research, namely research that studies the reciprocal relationship between law and other social institutions. This writing will be carried out by observations at the Madiun Regency Agriculture and Fisheries Service, to obtain maximum data. Data collection from primary data and secondary data and data analysis using data collection techniques based on applicable laws and regulations.

The results of this research show that supervision and because of the weak control system of superiors in supervising subordinates as well as the lack of understanding and attitudes of civil servants towards regulations related to work discipline are still underestimated. This factor is what causes there to be so many violations that every day, if seen from the results of observations, it can be seen that on average there are two to three perpetrators who commit minor violations. This has an impact on the low performance of the relevant apparatus within the Madiun Regency Provincial Agriculture and Fisheries Service.

Keywords: Civil Servant Discipline, Civil Servant Sanctions, Implementation

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MADIUN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MUSANA FITRIANA — Wed, 12 Feb 2025 00:00:00 +0700

Civil servant discipline regulations are a form of realizing civil servants who have moral integrity, professionalism and accountability. Civil servant discipline regulations are needed which can be used as guidelines in enforcing discipline. Enforcement of discipline can encourage civil servants to be more productive based on the career system and work performance system and moral integrity is a consideration in career development. This is a general explanation contained in PP 94/2021 which explains the importance of civil servant discipline rules. Enforcing civil servant discipline is something that must be carried out by every work unit, including the Madiun City Land Office. One of the disciplinary problems in the Madiun City Land Office environment is regarding working hours and work absences, therefore this research will review how PP 94/2021 is implemented in the Madiun City Land Office to curb disciplinary violations and look for the factors that cause disciplinary violations and find solutions to overcome the problem of disciplinary violations committed. Keywords: Civil Servants, Disciplinary Violations, Implementation, Law Enforcement.

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBUATNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

WIDYA DANISWARA — Wed, 12 Feb 2025 00:00:00 +0700

Dalam membuat akta autentik, Notaris harus menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya serta menjelaskan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan didukung oleh data wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer sekunder, dan tersier. Adapun metode analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Perlindungan hukum terhadap Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris, terhadap jabatan Notaris melalui MKN dapat dilakukan secara represif karena terkait dengan penerapan Pasal 66ayat (1) UUJN , yaitu dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam proses peradilan Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris ini sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta tindakan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak, UUJN tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Notaris, Perspektif Hukum Pidana

PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

ARUWALI ARUWALI — Wed, 12 Feb 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara utuh terkait penegakan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum ditinjau dari pendekatan keadilan restoratif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam proses penegakan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum sebaiknya dengan menerapkan kebijakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Kendala yang dihadapi dalam implementasi upaya pendekatan keadilan restoratif yaitu kendala dari pihak kelurga korban, terjadinya pemerasan dari pihak keluarga korban terhadap pelaku, petugas balai pemasyarakatan yang terbatas, dan tidak terjadi kesepakatan diversi. Adapun solusi yang diterapkan yaitu penyidik meyakinkan kepada keluarga korban, bahwa pemidanaan anak itu bisa menghancurkan masa depan anak, penyidik memberikan gambaran kepada keluarga korban, agar dalam diversi tidak boleh melakukan pemerasan terhadap keluarga anak, penyidik tetap berusaha melakukan koordinasi dengan pihak Bapas, selain itu penyidik juga hanya bisa menunggu hasil penelitian dari Bapas, dan penyidik melanjutkan kasus ke tahap berikutnya yaitu dengan pelimpahan kasus ke kejaksaan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Keadilan Restoratif

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK USAHA HIBURAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA BAUBAU

MARDIANA AKSA — Wed, 12 Feb 2025 00:00:00 +0700

The objectives of this study are: 1) To review and analyze the implementation of the Baubau City Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning Entertainment Business Tax to improve the welfare of the community in Baubau City, 2) To review and analyze the obstacles in the implementation of the Baubau City Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning Entertainment Business Tax in improving the welfare of the community in Baubau City, and 3) To review and analyze the solutions of the Baubau City Regional Government in responding to the obstacles in the implementation of the Baubau City Regional Regulation Policy Number 13 of 2012 concerning the Implementation of Entertainment Businesses in improving the welfare of the community in Baubau City.

The research method used is the type of research used in qualitative descriptive research, on the Implementation of the Policy for the Implementation of Regional Regulation Number 13 of 2012 Concerning Entertainment Tax in Improving the Welfare of the Community in Baubau City" especially the implementation of karaoke entertainment in Baubau City.

The results of this study are: 1) Increasing Regional Income The income of the Baubau City Regional Government from karaoke entertainment venues is in the form of taxes. The realization of karaoke tax in Baubau City for the last 3 years (2021, 2022, and 2023) shows an increase with an average growth of 0.95%, this is in line with the rapid development of karaoke entertainment venues in Baubau City, so that economically, the influence of karaoke entertainment venues in Baubau City has a significant impact on regional development., and 2) Empowering the Community The government involves the surrounding community to carry out economic activities in the form of Cafes, Restaurants, Parking Services, Toilet Services and so on.

Keywords: Policy Implementation, Entertainment Business Tax, Community Welfare.

PENYELENGARAAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MELALUI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN TANAH DATAR

TITIN RAHMAYANTI — Wed, 12 Feb 2025 00:00:00 +0700

The complexity of employment problems is a strategic issue. Judging from the philosophical and ideals and philosophy of the Indonesian nation as enshrined in Pancasila and the 1945 Republic of Indonesia Constitution, Article 27 paragraph (2) concerning citizens' rights to workers and the right to a decent living for humanity and Article 28 letter D of the State Constitution Republic of Indonesia of 1945 that, every person has the right to work and receive fair and decent compensation and treatment in employment relationships. with government intervention mandated in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in the Employment cluster covering three laws which were merged into one, namely Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Law Number 40 of 2004 concerning Guarantee Systems Social, and Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies. including Law Number 43 of 2014 concerning Regional Autonomy, there have also been changes, in the Employment cluster the government is trying to harmonize the laws governing Job Creation strategic policies.

The formulation of the problem raised by the author in this research is, How is the implementation of legal protection for labor through BPJS Employment in Tanah Datar Regency, and the obstacles in implementing legal protection for Labor through BPJS Employment in Tanah Datar Regency. This type of research is sociological or empirical legal research which is initially researched with secondary data, and then continued with research on primary data in the field, or on society.

The results of this research show that legal protection for workers through BPJS Employment has not been maximized, there are still many business entities that have not registered their workforce in the 5 BPJS Employment programs, Batusangkar Branch. There are 2 obstacles to legal protection for workers, namely internal and external. Internally, these are work relations, work conditions, work agreements, collective work agreements, company and trade union regulations, these things are not yet running in accordance with applicable regulations. The external factor is that law enforcement in imposing administrative sanctions is not working because the formation of regional autonomy laws which are regional authority has moved to the

province, there is a lack of facilities and infrastructure and the budget is not available and the public's understanding of the Job Creation Law is very minimal. Lack of guidance from the Government regarding Industrial Relations. Suggestions are that BPJS Employment optimizes its program work and improves the quality of its services in providing protection to workers. And the government's active role is the main role in creating harmonious industrial relations in Tanah Datar Regency.

Keywords: Labor Law Protection, BPJS Employment.

KAJIAN PENEGAKAN HUKUM ATAS TNDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KARANGANYAR

AGUNG SULISTIYONO — Wed, 12 Feb 2025 00:00:00 +0700

The protection of children in conflict with the law (ABH) is a shared responsibility of law enforcement officials. Law enforcement officers involved in handling ABH must not only refer to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System or other statutory regulations relating to handling ABH, but prioritize peace rather than the formal legal process that is starting to take effect. 2 years after the Juvenile Criminal Justice System Law was promulgated or came into force on August 1 2014 (Article 108 of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System). The research method uses a type of empirical normative research, namely using a statutory approach and a case approach with legislation relating to diversion. Data analysis uses normative qualitative methods.

The results of data analysis found that law enforcement against children who commit criminal acts of bullying and abuse is carried out in accordance with the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 and the SPPA Law. The diversion process is carried out through deliberation involving children and their parents/guardians, victims and their parents/guardians, Community Counselors, Social Workers, Community Figures, the Legal Aid Institute (LBH Sakti Karanganyar) and Psychologists based on a restorative justice approach. Factors that influenced the failure of diversion efforts in this case included legal regulations, law enforcement, facilities and community compliance. Differences in perception and low understanding in the community regarding the goals of diversion are factors inhibiting the achievement of diversion goals. A factor inhibiting the implementation of diversion in resolving juvenile crimes at the investigation level is the lack of understanding of the.

Keywords: Implementation, Auction, Mortgage

PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

DWI SURYANI — Wed, 12 Feb 2025 00:00:00 +0700

Village Fund Allocations are funds originating from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) with a minimum nominal value of 10% of the General Allocation Fund (DAU) and supplemented by Profit Sharing Funds (DBH). Meanwhile, Village Funds are funds that come from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). Village Fund Allocations and Village Funds aim to finance programs in the field of development and empowerment of village communities.

The aim of this research is to analyze the implementation of Village Fund Allocation (ADD) and Village Funds (DD) based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Doplang Village area, Karangpandan District, Karanganyar Regency and to examine factors inhibiting the progress of development and community empowerment in Doplang Village, Karangpandan District, Karanganyar Regency.

The approach method in this writing is the empirical juridical method, the specifications of this research use descriptive, the data sources used are primary data and secondary data, data collection techniques include interviews, observation, documentation. The author's data analysis uses descriptive qualitative.

Implementation of Village Fund Allocation (ADD) and Village Funds (DD) based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Doplang Village area, Karangpandan District, Karanganyar Regency is: That the implementation of Village Fund Allocation and Village Funds in the Doplang Village area, Karangpandan District , Karanganyar Regency is not yet fully in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (Permendes PDTT) Number 8 of 2022 concerning Priority Use of Village Funds in 2023, Factors inhibiting the progress of development and community empowerment in Doplang Village, Karangpandan District, Karanganyar Regency are as follows: lack of budget provided by the Government above the village regarding Village Fund Allocation (ADD), lack of community awareness to be willing to participate actively in the community development and empowerment process, lack of socialization that should be carried out by organizers of the Doplang Village Government to the people of Doplang Village, the Doplang Village Government is less transparent in providing information to the community.

Keywords: Implementation of Village Fund Allocation, Implementation of Village Funds, Doplang Village, Karangpandan District, Karanganyar Regency.

ANALISIS PELAKSANAAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 4 TAHUN 2020

ROHOP OGEST SORITUA SINAGA — Wed, 12 Feb 2025 00:00:00 +0700

Since entering the era of modernisation, regulatory products governing the application of electronic trials have not experienced significant developments. The existing laws and regulations have not been able to accommodate legal issues that occur in society. In accordance with the above context, this research focuses on the following research objectives: (1) To review and analyse the implementation of Supreme Court Regulation Ri Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically during the co-19 pandemic, (2) To review and analyse what are the factors inhibiting the implementation of Supreme Court Regulation Ri Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically during the co-19 pandemic.

This research is a normative legal research using a statutory approach and a cumulative approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The method of collecting legal materials is a literature study (libary research) and searching through online media (online research). Meanwhile, the method of analysing legal materials used is descriptive, qualitative, and perscriptive with a deductive inference model.

From the study conducted, the results were obtained: (1) Electronic trials have several problems, namely there is a shift in the concept and main principles of criminal trials as stipulated in the Criminal Procedure Code such as the direct presence of the parties in court, the presence of the defendant / witness, and the validity of the reading of the decision.(2) The inhibiting factors include the fact that the implementation of electronic trials is still relatively closed and the trial is also constrained by the problem of proof, even though proof has a very important meaning to prove the defendant's guilt or innocence.

Keywords:Electronic trial; Criminal procedure law; Criminal justice system