PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN DENGAN OPINI AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Authors

  • Sunarti Sunarti unisri
  • Aris Eddy Sarwono
  • Ade Ira Maya Feni

DOI:

https://doi.org/10.33061/rsfu.v5i1.4549

Abstract

Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas publik berupaya dengan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Public Government (GPG). Upaya dalam mewujudkan GPG, pemerintah wajib menyampaikan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan dengan opini sebagai variabel moderasi. Karakteristik pemda yang terdiri dari ukuran aset daerah dan PAD diduga berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Opini audit sebagat variabel moderasi diduga mampu memperkuat pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan. Teknik analisis untuk menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan Metode Analisis Regresi Data Panel. uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji statisitik t, uji statistik F, uji koefisien determinasi (Adjusted R2), dan uji regresi moderasi yang dilakukan dengan bantuan software E-views 10. Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran asset daerah dan PAD berpengaruh terhadap pengungkapan yang diperkuat oleh opini audit

References

Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik Edisi IV. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET

Laupe, Supriadi, Fadli Moh. Saleh, Ridwan, dan Andi Mattulada. 2018. Factors Influencing The Financial Disclosure Of Local Governmental In IndonesiaI.

Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Vol. 22, Issue 3. 1-9

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diakses 30 November 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diakses 9 Desember 2019

Naopal, Fikrinah, Sri Rahayu, dan Siska Priyandani Yudowati. 2017. Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temua Audit, dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Assets. Vol. 7, No. 1. 56-68

Waliyyani, Mintotik Ghaniyyu, dan Amir Mahmud. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Di Indonesia. Accounting Analysis Journal. Vol. 4, No. 2. 1-8. D

Nurtari, Almanita, Sri Fadilah, dan Kania Nucholish. 2016. Pengaruh Karakteristik dan Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan. Prosiding Akuntansi. Vol. 2, No. 1. 263-270

Nazaruddin, Ietje dan Yuni Yanti Abi Sita. 2019. The Effects of Government Characteristics, Complexity, Audit Findings, and Audit Opinions on the Level of Provincial Government Financial Statement Disclosures in Indonesia. Advances in Economics, Business and Management Research. Vol. 102. 85-90

Girsang, Heri Atapson V dan Etna Nur Afri Yuyetta. 2015. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal Of Accounting. Vol. 04, No. 04. 1-11.

Indriantoro, Nur, & Supomo, Bambang. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Marliani, Meli, Moh. Amin dan M. Cholid Mawardi. 2018. Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. E-JRA. Vol. 07, No. 10. 37-51.

Maulana, Candra dan Bestari Dwi Handayani. 2015. “Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintah Daerah, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal. Vol. 04, No. 04. 1-11.

Murdayanti, Yunika, Etty Gurendrawati, dan Yovan Febrian Iyabu. 2014. Analysis of Factors Affecting Level of Disclosure in Regional Sector’s Financial Statements. Review of Integrative Business & Economic Research. Vol. 4, No. 1. 253-261.

Simbolon, Henny Agnecia Uliarta, dan Christophorus Heni Kurniawan. 2018. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Seluruh Indonesia. Modus. Vol. 30, No. 1. 54-70.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diakses 24 November 2019.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diakses 24 November 2019.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diakses 24 November 2019.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diakses 24 November 2019.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Ikhtisar Hasil Pmeriksaan Semester 1 Tahun 2016

. 2017. Ikhtisar Hasil Pmeriksaan Semester 1 Tahun 2017

. 2018. Ikhtisar Hasil Pmeriksaan Semester 1 Tahun 2018

. 2019. Ikhtisar Hasil Pmeriksaan Semester 1 t.Tahun 2019

Downloads

PlumX Metrics

Published

2021-02-12

Issue

Vol. 5 No. 1 (2021): RESEARCH FAIR UNISRI

Section

Artikel

License

  1. Hak publikasi atas semua materi informasi yang tercantum dalam situs jurnal ini dipegang oleh dewan redaksi/editor dengan sepengetahuan penulis. Pengelola Jurnal akan menjunjung tinggi hak moral penulis.
  2. Aspek legal formal terhadap akses setiap informasi dan artikel yang tercantum dalam situs jurnal ini mengacu pada ketentuan lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial-No Derivative (CC BY-NC-ND), yang berarti bahwa hanya dengan izin penulis, informasi dan artikel Jurnal PKM dapat didistribusikan ke pihak lain dengan tanpa merubah bentuk aslinya untuk tujuan non-komersial.
  3. Setiap terbitan Jurnal PKM, baik cetak maupun elektronik, bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Di luar tujuan tersebut, penerbit atau pengelola jurnal tidak bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pembaca atau pengakses.