PERSEPSI KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SALATIGA TAHUN 2019
DOI:
https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i1.3428Abstract
Penelitian ini menempatkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdriri dari fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan hormonisasi dengan pemerintah daerah. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan keempat fungsi tersebut menentukan keberhasilan memenuhi harapan aspirasi tuntutan dan keinginan masyarakat. Survey melibatkan 512 responden terdistribusi di 128 titik lokasi survey. Margin error 5% tingkat signifikansi 95%. Perhitungan persepsi menggunakan pendekatan indek kepuasan masyakat (IKM). Hasil riset menyimpulkan bahwa skor rata – rata tertimbng kinerja DPRD Kota Salatiga 3,52. Nilai Konversi 88,0. Kateori “B” atau baik. Ada kecenderungan hubungan tidak berbanding lurus antara fungsi pengawasan dewan dengan fungsi harmonisasi dengan pemerintah daeranKata Kunci: DPRD Kota Salatiga, IKM, fungsi dewan
References
Boediono. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: Rineka Cipta
Budi Triyono dan Prakoso Bhairawa Putera. 2013. “Indeks Kepuasan Masyarakat Spesifik Lembaga Penelitian dan Pengembangan: Implementasi Model ACSI”, Jurnal Borneo Administrator, Vol.9 No.1. (Hal.53-74) P3IPT LIPI Jakarta
Bungin, HM Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana
Eriyanto, 1990 “Metode Polling” Bina Cipta - Yogjakarta
Dmhiri. 2014. “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kecamatan Sarolangun”, Jurnal Studi Manajemen, Vol.8 No.2. (Hal.132-144) Universitas Jambi
Denhardt, Janer V and Robert B Denhardt. 2003. The New Public Service: Serving Not Steering. Armonk, N.Y: M.E. Sharpe
Dwiyanto, Agus.(ed).2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Moenir, A.D. 2015. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta
Patilima, Hamid. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomer 8 Tahun 2018 tentang: Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga
Rewansyah, Asmawi. 2012. Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik. Jakarta: Rizky Grafis
Sinambela, Lijan Poltak. 2014. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Zauhar, Soesilo. 2001. Administrasi Pelayanan Publik: Sebuah Perbincangan Awal. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIA UB,vol 1, no 2 Maret
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomer 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat
Downloads
Published
Issue
Section
License
- Hak publikasi atas semua materi informasi yang tercantum dalam situs jurnal ini dipegang oleh dewan redaksi/editor dengan sepengetahuan penulis. Pengelola Jurnal akan menjunjung tinggi hak moral penulis.
- Aspek legal formal terhadap akses setiap informasi dan artikel yang tercantum dalam situs jurnal ini mengacu pada ketentuan lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial-No Derivative (CC BY-NC-ND), yang berarti bahwa hanya dengan izin penulis, informasi dan artikel Jurnal PKM dapat didistribusikan ke pihak lain dengan tanpa merubah bentuk aslinya untuk tujuan non-komersial.
- Setiap terbitan Jurnal PKM, baik cetak maupun elektronik, bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Di luar tujuan tersebut, penerbit atau pengelola jurnal tidak bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pembaca atau pengakses.
